TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki komitmen memajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menjalankan fungsinya dengan baik dan mengajak semua pihak ikut terlibat.
"Kita semua sebenarnya sepakat, termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi, mendorong penguatan KPK itu dijalankan dan kita lakukan bersama sama pemerintah, DPR dan masyarakat sipil," katanya memberikan keterangan di kantor Kementerian Sekretaris Negara, Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 1 Desember 2023.
Baru-baru ini, eks Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan lembaga anti-rasuah mulai diintervensi oleh pemerintah sejak kasus korupsi pengadaan e-KTP pada 2017 silam. Agus mengatakan, kala itu dirinya sedang menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015-2019. Pada 2017, dirinya dipanggil Presiden Jokowi ke Istana sendirian.
Agus Rahardjo mengatakan, saat itu lembaga yang dipimpinnya sedang membidik eks Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam mega korupsi pengadaan e-KTP. Presiden Jokowi saat itu memanggil Agus untuk meminta agar tudingan ke Setya Novanto dihentikan.
"Saya masuk (ruangan) beliau (presiden) sudah teriak hentikan. Kan saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan," kata Agus.
Namun, kata Agus, saat itu dirinya sudah menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) penetapan tersangka kepada Setya Novanto, sementara saat itu UU KPK itu belum memberlakukan adanya SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan), sehingga perintah presiden tersebut tidak bisa dikabulkan oleh Agus.
Ketika diminta tanggapan soal kepentingan Agus Rahardjo memunculkan intervensi pemerintah dalam pelemahan KPK, Istana enggan merespons.
Istana bantah pertemuan Jokowi dan Agus Rahardjo
Ari Dwipayana mengklaim tidak ada persamuhan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017.
"Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda presiden," katanya dalam pesan singkat pada Jumat, 1 Desember 2023.
Dalam pesan singkat yang sama pada Jumat mengatakan proses hukum terhadap Setya Novanto terus berjalan pada 2017 dan sudah ada putusan hukum yg berkekuatan hukum tetap. Menurut Ari, presiden dalam pernyataan resmi pada 17 November 2017 dengan tegas meminta agar Setya Novanto mengikuti proses hukum di KPK yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus KTP Elektronik. Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik.
"Perlu diperjelas bahwa Revisi UU KPK pada tahun 2019 itu inisiatif DPR, bukan inisiatif Pemerintah, dan terjadi dua tahun setelah penetapan tersangka Setya Novanto," kata Ari.
Sejak revisi UU KPK disahkan dan diberlakukan, Pada Jumat, 13 September 2019, tiga pimpinan KPK saat itu yaitu Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarif menyerahkan mandat pengelolaan Lembaga Antirasuah ke Presiden Jokowi. Sebelumnya, KPK berdiri independen dan hanya bertanggungjawab kepada masyarakat.
Agus menceritakan intervensi KPK ini saat membahas Firli Bahuri yang dijadikan tersangka pemerasan. Menurut Agus, Firli sudah cacat saat menjadi Deputi Penindakan KPK di era kepemimpinannya. Bahkan Agus sampai pernah membuat surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo agar tidak meloloskan Firli jadi Ketua KPK. Namun hal itu tidak digubris.
DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Firli Bahuri Dianggap Sebagai Penyebab Merosotnya Kinerja KPK
