TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan tokoh yang menamakan dirinya Forum Lintas Generasi meminta Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil dalam pernyataan yang mereka sebut sebagai Seruan Jembatan Serong. Mereka mengaku prihatin dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
Seruan tersebut tercetus dalam mimbar akademik terbuka di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara pada hari ini, Senin, 27 November 2023. Direktur Pascasarjana STF Driyarkara, Karlina Supelli, menyatakan forum ini dibentuk untuk mengajak masyarakat agar bersuara jujur dan jernih dalam menghadapi Pemilu.
“Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia agar berani bersuara jujur dan jernih dalam menghadapi Pemilu demi menghidupkan kembali budaya yang mengutamakan kemaslahatan umum, bukan kepentingan sempit elit politik,” kata Karlina Supelli saat memberi pengantar mimbar seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo.
Forum ini diinisiasi tokoh-tokoh seperti Ketua STF Driyakara, Simon Petrus Lili Tjahjadi; Ketua Ikatan Alumni Driyarkara Yustinus Prastowo; Ketua Dewan Pembina Nurcholish Madjid Society Omi Komaria Madjid ; Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto; Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 2003-2007 Erry Riyana Hardjapamekas; Menteri Agama RI 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin; sastrawan dan perupa Goenawan Mohamad; , Ketua Senat Mahasiswa STF Driyarkara Adrianus Lambu; Poros Anak Muda Sosia Politika Acep Jamaludin; dan Rublikpol UIN Jakarta Alan Pasaribu.
Pertanyakan nasib demokrasi Indonesia
Dalam Seruan Jembatan Serong tersebut, forum menilai nasib demokrasi Indonesia dipertaruhkan. Mereka mempertanyakan apakah Indonesia akan berjalan sesuai dengan cita-cita proklamasi dan dasar Pancasila, atau menjadi ajang permainan politik dinasti dan oligarki.
“Demokrasi kita kehilangan adab karena penguasa memanipulasi lembaga negara untuk kepentingan politik keturunannya. Praktik ini memprihatinkan dan mengingatkan kita kepada amanat reformasi, yakni penghapusan korupsi, kolusi dan nepotisme,” tulis mereka dalam seruan itu.
Manipulasi ini, menurut mereka, sebagai petanda spirit republik telah hilang dalam penyelenggaraan negara. Politik, kata mereka, dipertontonkan tanpa peduli pada kepantasan etik dan moral bangsa demi kelanjutan kekuasaan.
“Untuk itulah kami berseru dan bertekad untuk menegakkan negeri yang adil dan merdeka, yang menyediakan kesempatan yang setara kepada tiap putra-putri Indonesia. Tanpa nepotisme, tanpa kelompok dan keluarga dengan hak-hak istimewa,” tulis mereka.
“Kami meminta seluruh lembaga tinggi negara menjamin pemilu yang jujur dan adil.”
Tolak pemusatan kekuasaan dan peremehan kaum muda
Selain itu, mereka juga menolak keras penyusutan kekuasaan ke tangan lembaga eksekutif, perusakan batas-batas tegas dan pemisahan kekuasaan, persekongkolan para elit politik, aparatur dan lembaga-lembaga negara bagi kepentingan orang atau kelompok tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Forum Lintas Generasi juga menolak peremehan terhadap kaum muda yang dianggap sebagai kelompok dangkal dan apatis.
"Yang hanya bisa lucu-lucu atau gemoy. Anak muda adalah salah satu pilar kemajuan bangsa. Kami menganggap anak muda sebagai bagian penting dalam perjuangan serius menyelamatkan demokrasi, yang tidak apatis, yang bisa mencetuskan perubahan,” tulis mereka.
Mereka juga mendesak agar Pemilu 2024 memberikan pendidikan politik yang sehat bagi kaum tua dan muda. Indonesia yang adil dan beradab lima tahun ke depan, kata mereka, dimulai dari kesadaran dan praktik Pemilu yang jujur dan jernih di atas gagasan yang bernas, bukan hanya ajang meraup suara di atas kertas.
“Kami menyerukan kepada seluruh anggota masyarakat untuk aktif mengawal dan mengawasi proses pemilihan umum dengan segala sarana dan perangkat yang dimiliki,” kata mereka.
Sebelumnya, pesta demokrasi Pemilu 2024 menuai kritikan dari berbagai pihak setelah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Pencalonan Gibran dianggap kontroversial karena baru dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan soal uji materi soal batas usia minimal capres-cawapres.
Putusan itu memungkinkan Gibran yang belum berusia 40 tahun menjadi cawapres dengan statusnya sebagai Wali Kota Solo. Putusan itu menjadi masalah karena Ketua MK tak lain adalah Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi.
Selain itu, sinyal-sinyal kecurangan dalam Pemilu 2024 pun sudah mulai terdengar meskipun masa kampanye belum dimulai. Para pihak yang akan bertarung saling menuding adanya penggunaan aparat negara untuk pemenangan calon tertentu.
