TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud , Todung Mulya Lubis, mengungkapkan beberapa tekanan yang sempat dialami Sekretaris TPN sekaligus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hal tersebut, kata Todung, terjadi saat kunjungan Hasto ke Kota Palu, Sulawesi Tengah pada pekan lalu.
Kunjungan Hasto Kristiyanto ke Palu dikatakan Todung dalam rangka memberi pengarahan ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Palu. Todung berujar kegiatan tersebut lalu didatangi sejumlah aparat kepolisian.
“Nah ketika dia melakukan itu, kantor DPC PDIP Palu itu didatangi oleh delapan orang polisi, itu acara internal PDIP,” kata Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat pada Selasa, 21 November 2023. Todung mengatakan, menurut informasi yang dia dapat sebagian polisi tersebut memasuki ruangan acara, sementara sebagian lainnya menunggu di luar.
Selain itu, Todung juga mendapatkan kabar bahwa kantor DPC PDIP Palu sebelumnya sudah pernah didatangi pihak yang diduga sebagai intelijen dari kepolisian. “Sebelumnya sudah ada juga yang datang ke kantor DPC PDIP di sana, dan konon katanya ada intel yang duduk di sana di dalam rapat PDIP di Palu,” ujar Todung.
Akan tetapi, Todung menyatakan pihahknya masih akan meminta laporan lebih lengkap dari DPC PDIP Palu soal kejadian tersebut. “Nantinya ketika kita sudah mendapat kronologi yang lebih jelas, laporan yang lebih lengkat, kita akan menentukan sikap untuk melaporkan,” kata dia.
Todung mengatakan kejadian yang dialami Hasto dan PDIP di Palu merupakan suatu bentuk ancaman atau tekanan. Menurut dia, tekanan dalam politik tidak semata-mata terbatas pada ancaman fisik, tetapi juga ancaman psikis, ancaman politik, dan ancaman birokratis.
Todung menyampaikan bahwa hal tersebut hanya satu dari berbagai tekanan lain yang dialami dalam proses Pilpres 2024. Lainnya, kata dia, termasuk penurunan baliho dan larangan tampil sebagai pembicara dalam suatu acara. “Menurut saya harus kita hindari dan tidak boleh kita biarkan. Tidak ada toleransi untuk itu semua,” kata Todung.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengatakan timnya mulai merasakan adanya tekanan menjelang dimulainya masa kampanye Pemilu 2024. Meskipun demikian, Hasto tidak menyebut tekanan itu berasal dari pihak siapa.
Hasto menyatakan mereka yang menyuarakan kebenaran mengenai pasangan calon nomor urut tiga juga mendapatkan tekanan. "Tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan, ya. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain," kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Sabtu sore, 18 November 2023.
Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP itu pun mencontohkan adanya intimidasi terhadap Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang menyatakan elektabilitas Ganjar-Mahfud naik. Selain itu, dia menyebut kasus juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Ni'am Yusron. Hasto juga mengaku mendapat tekanan bersama rekannya di PDIP, Adian Napitupulu.
Pilihan Editor: Respons Puan Maharani Soal Surat Pemecatan Gibran dan Bobby Nasution yang Tak Kunjung Diteken
SULTAN ABDURRAHMAN
