TEMPO.CO, Kupang - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) 'Sikat Sindikat' perdagangan orang di NTT, Rabu, 22 November 2023. Terdapat 61 orang yang tergabung dalam Satgas "Sikat Sindikat" untuk perangi tindakan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Tim satgas pencegahan dan pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI yang baru dikukuhkan, untuk melindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki dan harus tuntas sebagai pesan keberpihakan secara moral dan dedikasi," kata Sekretaris Utama (Sestama) BP2MI, Renardi di Kupang, NTT, Rabu, 22 November 2023.
Menurut dia, inisiasi pembentukan Satgas "Sikat Sindikat" merupakan bentuk sinergi dan kerjasama antar lembaga, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, organisasi keagaman serta elemen bangsa lainnya. Negara sedang perang terhadap sindikat-sindikat yang mengorbankan anak bangsa, para pekerja migran yang rata-rata merupakan kaum perempuan.
"Saya tegaskan, negara kita sedang berada pada situasi darurat penempatan ilegal PMI. Kita dalam situasi yang seolah-olah gampang, bahkan hukum yang harusnya tegak sedang dilemahkan oleh berbagai pihak, negara dianggap tidak berdaya beri perlindungan," ujar Renardi.
Data BP2MI mencatat 4,8 juta pekerja migran yang tercatat secara resmi, namun tercatat pula sebanyak 4,2 juta pekerja migran lainnya yang tidak pernah tercatat secara resmi, dan 90 persen dari 4,2 juta pekerja migran yang tidak tercatat menjadi korban penempatan ilegal.
Sejak 2020- 16 November 2023, tercatat 115,506 ribu pekerja migran yang terkendala atau bermasalah. Terdapat 2,225 pekerja migran Indonesia yang menjadi korban kejahatan PMI dan ditangani BP2MI perihal kepulangan jenazah hingga pada keluarga.
Sementara PMI yang sakit tercatat 3,496 PMI yang ditangani BP2MI untuk proses kepulangannya hingga ke kampung halamannya, dan tercatat pula sebanyak 1.828 PMI yang mengalami kendala hingga dideportasi.
Ketua Satgas Sikat Sindikat BP2MI, Dayan Blegur mengatakan sebanyak 61 orang yang tergabung dalam tim Satgas yang dikukuhkan hari ini, tugasnya membawahi seluruh kegiatan BP2MI, dari monitor, melihat bahkan hingga melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI.
"Tugas kita melihat, memonitor dimana yang tidak prosedural sekaligus kegiatan sosialisasi pencegahan, mana yang perlu jadi priotas untuk pencegahan," katanya.
Pilihan Editor: Sultan HB X soal Perangkat Desa Dimobilisasi Dukung Prabowo-Gibran: Yogya Sudah Sepakat Netral
