TEMPO.CO, Jakarta - Rapat paripurna DPR RI telah menyetujui KSAD Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono. Dalam kesempatan itu, Ketua DPR Puan Maharani menyinggung soal netralitas aparat TNI menjelang Pemilu 2024.
"Kami berharap juga dengan adanya pergantian Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas tersebut," kata dia dalam konferensi pers di Nusantara II, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023.
Menurut Puan, tuntutan netralitas TNI ini tak lepas dari keberadaan fungsi TNI itu sendiri. Puan mengatakan netralitas TNI dapat terjaga baik di tahun politik atau bukan tahun politik.
Namun, kata Puan, persoalan netralitas ini tak hanya berlaku untuk TNI, tapi juga seluruh penegak hukum yang ada di Indonesia. Politikus PDIP itu berharap keberadaan TNI bisa memberikan sumbangsih untuk pelaksanaan Pemilu yang damai. "Kita jaga agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar," kata dia.
Sehingga dengan begitu, kata Puan, pemilu kedepannya dapat berlangsung menyenangkan jauh dari gesekan perpecahan.
"Insya Allah nanti pada 14 Februari kita ini bisa menjalankan pesta demokrasi dengan gembira, dengan happy, dengan damai kemudian tidak ada terjadi friksi-friksi ataupun memecah belah persatuan," kata dia.
Puan mengatakan pihaknya tengah membuat Panitia Kerja Netralitas TNI. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga telah menyediakan posko pengaduan netralitas TNI.
"Sekarang Pak Yudo sudah menyampaikan bahwa mereka telah membuat suatu posko atau pusat pengaduan netralitas TNI. Jadi ya itu yg sudah dilakukan," katanya.
Sehingga kata Puan, DPR berharap seluruh aparat penegak hukum berkomitmen menjalankan soal netralitas itu dengan sebaik-baiknya. "Agar pesta demokrasi ini berjalan dengan baik, jujur, adil, dan damai," kata dia.
Pilihan Editor: Andyawan Martono Putra, Wakil KASAU Pengawal Perkawinan Kaesang
