TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDIP Puan Maharani membantah ada instruksi khusus ihwal sikap capres Ganjar Pranowo mengkritisi kinerja pemerintahan Joko Widodo.
"Enggak ada Instruksi," kata Puan Maharani saat ditemui usai agenda MIKTA 2023 di gedung Nusantara, kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin, 20 November 2023.
Sebelumnya, Ganjar mengatakan kritiknya terhadap penegakan hukum pemerintah Jokowi dengan skor 5 dari 10. Hal tersebut diungkapkan Ganjar saat mengisi acara adapun sebelumnya, di Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu, 18 November 2023.
PDIP, kata Puan, memiliki konsep ihwal masalah penegakan hukum menjadi satu hal yang harus dilakukan dengan baik. Di mana harus dilakukan secara merata.
"Harus dilakukan benar, baik, jujur, seadanya yang terjadi, adil dan tentu saja tidak tebang pilih," katanya.
Menurut Puan, Ganjar yang menyampaikan kritik karena Ganjar sebagai calon presiden. Kritik Ganjar menurut Puan juga karena yang bersangkutan memiliki data terkait apa yang dikritisinya.
"Karena punya data yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan," kata dia.
Tak hanya itu, Puan mengatakan PDIP sejak awal hingga memasuki masa pemilu selalu menyampaikan kritiknya kepada pemerintah. "Dari awal posisi PDIP sampai saat ini pun sebelum masa pemilu kami selalu otokritik," katanya.
Adapun kritik tersebut kata Puan disampaikan PDIP secara langsung atau tidak langsung pada pemerintah. Namun pada intinya kata Puan, kritik tersebut untuk evaluasi kinerja pemerintah.
"Tujuan bagaimana pemerintah dalam melakukan kinerjanya itu bisa memperbaiki diri," katanya.
Puan menyebutkan dengan pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerjanya tersebut tentu akan berdampak baik pada kemaslahatan rakyat.
"Mengevaluasi program-programnya, sehingga memang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan rakyat," kata dia.
Dampak manuver Ganjar ke elektabilitas
Diretur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedy Kurnia Syah menilai kritikan dari calon presiden Ganjar Pranowo kepada Presiden Jokowi sebagai langkah blunder. Pasalnya, menurut dia, hal tersebut membuat elektabilitas Ganjar merosot.
"Dari sisi internal PDIP saja misalnya di Jateng, kemudian Provisi Bali. Ganjar Pranowo tidak berhasil untuk mendapatkan suara PDIP secara mutlak," kata Dedi saat peluncuran survei tersebut, Senin, 20 November 2023.
Dedy mengingatkan agar Ganjar berhati-hati dalam bermanuver, termasuk dalam memberikan pernyataan, mulai dari komentar maupun pujian. Ia mengatakan terbelahnya konstituen Ganjar sudah terbaca, misalnya di Jawa Tengah yang merupakan lumbung konstituen PDIP. Di sana, kata Dedy, banyak masyarakat yang justru tidak mendukung Ganjar dan kukuh berpihak kepada Jokowi.
"Artinya di situ Prabowo Subianto memang mendapatkan porsi," kata dia.
Dalam Surnas IPO menyebutkan elektabilitas Ganjar mencapai 28, 3 persen. Sedangkan elektabilitas Capres Prabowo mencapai 37,5 persen dan Anies Baswedan mencapai 32,7 persen.
Surnas IPO tersebut dilakukan selama periode 10-17 November 2023. Metode sample survei dilakukan dengan multystage random sampling.
Sampel survei berjumlah 1.400 responden tersebar proporsional secara nasional. Validitas responden dilakukan dengan spot check 10 persen sampel dari total populasi sampel. Margin of error dengan survei 2.50 persen dengan akurasi data 95 persen.
Pilihan Editor: Ganjar Akan Pastikan ke Hasto soal Tekanan yang Diterima Timnya Jelang Pilpres 2024
