Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pidato Terakhir Suganda Sebagai PJ Gubernur Babel, Bicara Kiriman Penyakit Non Medis dan Pembunuhan Karakter

image-gnews
Suganda Pandapotan Pasaribu (pakai kursi roda) mengungkapkan menerima kiriman penyakit non medis dan pembunuhan karakter saat memberikan sambutan terakhir sebagai PJ Gubernur Bangka Belitung di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin Pagi, 13 November 2023. Tempo/Servio Maranda.
Suganda Pandapotan Pasaribu (pakai kursi roda) mengungkapkan menerima kiriman penyakit non medis dan pembunuhan karakter saat memberikan sambutan terakhir sebagai PJ Gubernur Bangka Belitung di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin Pagi, 13 November 2023. Tempo/Servio Maranda.
Iklan

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Pidato terakhir Suganda Pandapotan Pasaribu setelah dicopot Menteri Dalam Negeri sebagai Penjabat (PJ) Gubernur Bangka Belitung atau Babel mengungkap sejumlah pengakuan yang mengejutkan. Suganda berbicara soal mendapatkan kiriman penyakit non medis, adanya pembunuhan karakter, hingga penekanan bagi PNS untuk netral pada Pemilu 2024 saat Upacara Mingguan Pemprov Bangka Belitung di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin Pagi, 13 November 2023.

"Sakit kaki saya ini bukan sakit secara medis. Saya sudah puluhan kali ke dokter dan tidak ditemukan penyakit. Ini saya dapatkan satu bulan pertama saya ditugaskan ke Bangka Belitung," ujar Suganda Pandapotan Pasaribu, Senin, 13 November 2023.

Suganda yakin penyakit non medis tersebut akan sembuh bila sudah meninggalkan tugas di Bangka Belitung (Babel). "Sakit ini di kaki saya sebelah kanan. Saya yakin mungkin waktunya Tuhan akan sembuhkan kaki saya ketika saya sudah tidak bertugas lagi di Bangka Belitung," ujar dia.

Selain penyakit non medis, Suganda juga menyebutkan menerima berbagai upaya pembunuhan karakter yang dilakukan sekelompok masyarakat. Pembunuhan karakter, kata dia, masih terjadi hingga pagi Senin sebelum prosesi pelantikan PJ Gubernur yang baru. "Sampai pagi ini masih ada juga yang melakukan pembunuhan karakter terhadap saya. Saya ingatkan kepada media dan tokoh-tokoh yang tidak mewakili 1,5 juta masyarakat Bangka Belitung ini. Anda tidak lebih dari 20 orang. Tetapi melakukan pembusukan, berita bohong, pembunuhan tidak hanya secara karakter tetapi juga fisik," ujar dia.

Suganda memberi ultimatum kepada pihak-pihak yang selama ini menyerangnya untuk berhati-hati. Meski punya kemampuan untuk membalas, Suganda mengklaim tidak akan melakukannya dan menyerahkan kepada Tuhan untuk memberi pembalasan terhadap kelompok tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Berhentilah kalian. Kita punya tuhan yang tidak tidur. Hati-hati. Apa yang kalian lakukan terhadap saya akan kembali ke kalian. Kita orang beragama meyakini kalau zalim terhadap orang dan orang itu tidak melawan tapi masih kalian lakukan maka kalian akan berhadapan dengan tuhan. Saya sebagai manusia tentu kecewa, sakit hati dan marah. Tetapi yang membalas itu hak tuhan karena saya tidak punya hak membalas walau punya kemampuan untuk itu," ujar dia.

Suganda berharap apa yang menimpanya selama bertugas di Bangka Belitung tidak terjadi dengan PJ Gubernur yang baru. Dia meminta PNS untuk mendukung semua kinerja pejabat yang baru dan tidak terprovokasi pihak-pihak yang gila jabatan. "Saya ingin meninggalkan Bangka Belitung dengan damai. Dukunglah PJ Gubernur yang baru. Kepada kepala OPD semoga bisa bekerja lebih baik lagi untuk kepentingan masyarakat dan negara," ujar dia.

Suganda berpesan netralitas PNS juga harus dijaga menjelang pelaksanaan konstelasi politik di Pemilu 2024. Netralitas, kata dia, sebuah keharusan meski menghadapi berbagai konsekuensi kehilangan jabatan. "Kita harus menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih masyarakat. Bukan dengan kecurangan atau manipulasi. Disitulah fungsi kita sebagai ASN. Tidak mudah memang karena konsekuensinya jabatan bisa lepas dan apa pun bisa terjadi. Tetapi disitulah kebanggaan kita yakni nama baik yang dibawa akan sampai kapan pun juga," ujar dia.

Pilihan Editor: 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

4 jam lalu

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menjadi narasumber kegiatan Dialektika Demokrasi dengan tema 'DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju'. Foto: Farhan/nr
Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.


Lima Besar Penyakit Akibat Polusi Udara di Indonesia, Apa Saja?

5 jam lalu

Foto aerial kondisi polusi udara di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 13 Desember 2023. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada Rabu, konsentrasi polutan particulate matter 2.5 (PM2,5) di Jakarta sebesar 41 mikrogram per meter kubik dan berada di kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif karena polusi. ANTARA/Iggoy el Fitra
Lima Besar Penyakit Akibat Polusi Udara di Indonesia, Apa Saja?

Polusi udara yang erat kaitannya dengan tingginya beban penyakit adalah polusi udara dalam ruang (rumah tangga).


Seribu Orang Kena PHK Efek Korupsi Timah

6 jam lalu

Smelter Timah milik Harvey Moeis, PT Refined Bangka Tin (RBT) yang terletak di Kawasan Industri Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. TEMPO/servio maranda
Seribu Orang Kena PHK Efek Korupsi Timah

PJ Gubernur Bangka Belitung menyebut sekitar seribu pekerja di lima smelter yang terkait korupsi timah terkena PHK


MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

6 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan terdapat total 297 perkara dalam sengketa pileg 2024. Disidangkan secara bertahap.


Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

7 jam lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (dua kiri) saat meninjau pembangunan Bandara VVIP di Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur, Jumat (22/9/2023). (ANTARA/HO-Kemenhub)
Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

Adapun jumlah ASN yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama sebanyak 11.916 orang.


Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

21 jam lalu

Sejumlah pegawai Direktorat Bea dan Cukai meikuti upacara peringatan hari Pabean Internasional ke-60 di halaman kantor Direktorat Bea Cukai, Jakarta, Kamis (26/1). Peringatan hari Pabean Internasional kali ini mengusung tema
Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Salah satu syarat calon pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah harus lulus seleksi sebagai calon mahasiswa kampus PKN STAN.


Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

1 hari lalu

Ilustrasi petugas Bea Cukai. Instagram/Beacukairi
Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?


Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

1 hari lalu

Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah.


Maju-Mundur Istri Ridwan Kamil di Pemilihan Wali Kota Bandung, Ini Profil Atalia Praratya

2 hari lalu

Gubernur Ridwan Kamil dan Atalia Praratya berpose saat acara menari Ketuk Tilu massal di panggung depan  Gedung Sate, Bandung, Jumat, 19 Agustus 2022. TEMPO/Prima mulia
Maju-Mundur Istri Ridwan Kamil di Pemilihan Wali Kota Bandung, Ini Profil Atalia Praratya

Kabar Atalia Praratya mundur dari pemilihan Wali Kota Bandung dibantah Waketum Golkar. Ini profil istri Ridwan Kamil tersebut.


Catatan Dosen Unair untuk Relokasi ASN ke IKN: Kebijakan Terburu-buru

2 hari lalu

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil saat pulang kerja, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforms Birokrasi (PANRB) Abdullah Anwar Anas memastikan kepindahan ASN termasuk PNS, TNI, Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyqak 6000 orang dan akan dimulai pada Juli 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Catatan Dosen Unair untuk Relokasi ASN ke IKN: Kebijakan Terburu-buru

Sejak Oktober 2023 lalu, Pemerintah telah mengumumkan keputusan untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara atau IKN