TEMPO.CO, Jakarta - Manuver elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai banyak pihak merupakan gejala hubungan keduanya sedang panas. Ketua DPP PDIP Puan Maharani membantah hubungan partainya dengan Presiden Jokowi sedang tidak baik.
“Siapa yang panas, ya?,” kata Puan kepada wartawan di kompeks parlemen, Selasa, 31 Oktober 2023.
Ketika ditanya apakah akan ada pertemuan elite PDIP dengan Presiden Jokowi, Puan tidak menjawab secara lugas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu hanya mengatakan posisinya sebagai pimpinan DPR secara fungsional sudah semestinya bertemu dengan Presiden.
“Pasti akan ketemu,” kata Puan.
Reaksi dari sejumlah elite PDIP terhadap presiden Jokowi disebut-sebut menjadi gejala hubungan itu panas. Pernyataan elite PDIP yang menyerang Presiden Jokowi, di antaranya soal permintaan perpanjangan masa jabatan tiga periode hingga soal Jokowi meninggalkan PDIP.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya sedang sedih dan luka hati yang perih karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai telah meninggalkan partai. Menurut Hasto, PDIP selama ini telah mencintai dan memberikan keistimewaan kepada Jokowi.
Menurut Hasto, Presiden Jokowi meninggalkan PDIP karena adanya permintaan yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi. Hasto tidak menyebut permintaan lain itu penjelasannya seperti apa.
“Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” kata Hasto.
Menurutnya, seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP belum selesai rasa lelah setelah mendukung Jokowi dari pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden selama dua periode. Dukungan itu, kata Hasto, wujud rasa sayang PDIP.
“Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi, para ahli hukum tata negara, tokoh prodemokrasi, dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami,” kata dia.
Pencalonan Gibran Rakabuming Raka putra presiden Jokowi, menurut Hasto adalah pembangkangan politik, konstitusi, dan kepada rakyat Indonesia. Menurutnya, hal itu dilakukan dengan merekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi.
Pilihan Editor: Wamendes Paiman Raharjo Kepergok Kampanye Menangkan Gibran, Ini Rekam Jejak Sang Rektor
