TEMPO.CO, Singkawang - Penutupan Festival HAM (Hak Asasi Manusia) di Singkawang, Kalimantan Barat, pada Rabu, 18 Oktober 2023 ditutup dengan pembacaan deklarasi. Sejumlah problematika hak asasi yang dihadapi Indonesia saat ini pun terkuak.
Pembacaan deklarasi itu dilakukan oleh Risna Nur Saphira, satu dari 10 anak muda pilihan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dari seluruh Indonesia yang mengisi diskusi pararel pada puncak festival tersebut.
Di hadapan ratusan peserta Risna membuka deklarasi itu dengan mengucapkan falsafah masyarakat Dayak, "Adil ka talino, bacaramin ka saruga, basengat ka jubata," yang berarti adil kepada sesama.
Festival ini merupakan perayaan yang diadakan empat lembaga, yaitu INFID, Komnas HAM, Kantor Staf Presiden, serta Pemerintah Kota Singkawang. Dihadiri oleh berbagai LSM, pemerintah dan perwakilan minoritas. Tak sekedar perayaan, festival ini memberi ruang bagi perwakilan individu dan kelompok untuk menyuarakan masalah toleransi dan hak asasi manusia di Indonesia dalam diskusi pararel.
Dalam pembacaan deklarasinya perempuan 19 tahun itu menyampaikan beberapa problematika anak muda khususnya terkait inklusivitas dan hak asasi manusia. Ada empat permasalahan besar yang disorot Risna dan sembilan rekannya.
"Poinnya disusun berdasarkan hasil diskusi kami selama tiga hari," ujar Ketua Forum Anak Kota Pontianak ini.
Anak muda dinilai kurang dilibatkan dalam perumusan kebijakan
Salah satu yang menjadi sorotan adalah kurangnya pertisipasi bermakna anak muda. Randy Saputra, perwakilan orang muda Makassar mengatakan selama ini anak muda kerap kali dilibatkan dalam beberapa kegiatan bahkan dalam perumusan kebijakan, namun hanya sekedar pengisi kuota.
"Tidak ada pelibatan yang betul-betul berdampak bagi anak muda," kata dia.
Selain itu, mereka juga menyoroti masalah perkawinan usia anak, pendidikan dan keberagaman serta lingkungan hidup.
"Perampasan lahan adalah salah satu masalah hak asasi yang kami lihat masih terus terjadi," kata Randy.
Desak pemerintah untuk libatkan anak muda dalam proses pembuatan kebijakan
Setelah pemaparan permasalahan, Risna membacakan rekomendasi yang juga telah disusun mereka. Seperti meminta kebijakan tegas pemerintah untuk batas usia perkawinan anak hingga meminta program bicara bersama orang muda.
Selesai pembacaan deklarasi orang muda, Festival HAM ditutup dengan pemaparan masalah yang dibahas dalam panel-panel diskusi selama kegiatan.
Kebijakan yang diskriminatif masih menjadi PR
Bambang Aryanto, perwakilan disabilitas, membacakan beberapa persoalan hak asasi di Indonesia seperti kebijakan yang diskriminatif. Bambang mencontohkan diskriminasi yang dialami pekerja perempuan yang hanya mendapat bayaran 66,49 persen dari upah laki-laki.
Selain itu, dari segi perekonomian, negara dianggap belum sungguh-sungguh berpihak kepada petani dan nelayan di pedesaan yang menduduki tangga terbawah hirarki ekonom.
"Ada konsesi pengelolaan sumber daya alam yang sangat besar kepada korporasi, tanpa ada tindak lanjut yang adil untuk reformasi agraria, sementara sektor bisnis masih menduduki posisi kedua yang dilaporkan sebagai pelanggar HAM," demikian dipaparkan Bambang.
Salah satu rekomendasi yang dibacakan dalam deklarasi Festival HAM yakni, pertumbuhan ekonomi harus sungguh-sungguh melibatkan warga negara seluas-luasnya sebagai penerima manfaat sehingga tidak ada pihak yang tertinggal.
ILONA ESTERINA
