TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI, Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa disebut-sebut dua sosok yang masuk sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto. Pengamat politik dan ahli hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan dua nama tersebut berpotensi mendampingi calon presiden Prabowo Subianto, tetapi dengan pertimbangan
“Kalau kepentingannya uang, Erick Thohir. Kalau kepentingannya elektoral, ya, Khofifah,” kata Refly saat dihubungi, Rabu, 11 Oktober 2023. Dalam konteks dua nama tersebut, menurut Refly Harun, koalisi Prabowo Subianto tinggal memilih antara menang karena suara atau dengan membeli suara.
Kendati demikian, dua sosok itu tetap dipertimbangan dalam konstelasi politik di akhir pendaftaran ke KPU. Menurutnya, dalam pemilu suara itu bisa saja tidak asli alias dipengaruhi dengan politik uang yang tinggi. Oleh karena itu, dia mewanti-wanti kepada panitia KPU hingga ke bawah untuk tidak terpengaruh dengan upaya curang dari salah satu pihak dalam pemilu.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyebut ada empat bakal calon wakil presiden yang menguat di Koalisi Indonesia Maju untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. “Kami mendengar cawapres Bapak Prabowo Subianto menguat pada empat nama,” kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 9 Oktober 2023.
Mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Prabowo Subianto, kata politikus partai Demokrat itu, akan meminta sekaligus mendengarkan pandangan dari pimpinan tiap partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju untuk memutuskan cawapres yang akan dipilih. Partai Demokrat, kata dia, akan memberikan masukan dan pertimbangan. “Tapi tentu aja, bagi Partai Demokrat, Bapak Prabowo-lah yang akan memutuskan siapa cawapresnya nanti,” kata dia.
Pemilu 2024 Diprediksi Ada Persaingan
Menjelang pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 19-25 Oktober mendatang, calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan capres Ganjar Pranowo belum mengumumkan calon wakil presiden mereka dalam Pemilu 2024. Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan kondisi itu karena konflik di Istana belum selesai.
Dia menilai oligarki yang berkuasa ingin hanya ada satu pasangan, yaitu duet Prabowo dan Ganjar. “Untuk berhadapan dengan non-istana, Anies Baswedan,” kata Refly saat dihubungi, Rabu, 11 Oktober hari ini.
Menurutnya, niat menduetkan Prabowo-Ganjar masih terkendala dengan panasnya hubungan tokoh sentral, yaitu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Refly mengibaratkan sejoli itu berebut anak asuh sebagai capres.
Pasangan Prabowo-Ganjar dinilai sebagai kepentingan Jokowi. Sedangkan Ganjar-Prabowo, Refly menilai itu kepentingan Megawati. “Istana belum selesai dengan pertengkarannya sendiri,” kata Refly. Panasnya hubungan Jokowi dan Megawati itu, menurut Refly, menunjukkan tidak adanya kekompakan.
Bila terjadi tiga poros, Refly melihat pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin dipastikan lolos ke putaran kedua berhadapan dengan salah satu pasangan Prabowo atau Ganjar di Pemilu 2024. Pertarungan itu, kata Refly, akan terjadi antara kubu Istana yang direpresentasikan oleh Prabowo atau Ganjar melawan kubu non-Istana yang direpresentasikan Anies Baswedan.
Pilihan Editor: Prabowo Terima Usul Gibran jadi Cawapresnya, Tunggu Putusan MK
