TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah buka suara soal konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Isu ini memang tengah menjadi sorotan di masyarakat.
Warga setempat sebelumnya menentang rencana pengosongan Pulau Rempang. Pengosongan ini terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.
Dengan luas sekitar 17.000 hektar, proyek ini dimaksudkan untuk menjadi kawasan ekonomi terintegrasi yang menggabungkan berbagai bisnis, industri, jasa, perumahan, agro-pariwisata, dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). PT Makmur Elok Graha (MEG) akan bertanggung jawab atas proyek ini. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Grup Artha Graha, yang didirikan oleh Tomy Winata.
Ketua Umum PBNU: investasi harus dikembalikan ke tujuan asalnya
Yahya mengatakan bahwa kesentosaan masyarakat adalah yang paling penting dalam kasus ini, sedangkan risiko investasi adalah hitungan kemudian. Ia mengatakan bahwa meskipun ada kesadaran bahwa investasi diperlukan oleh negara, investasi harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat di daerah tempat investasi dilakukan.
"Seperti kasus Rempang ini, ada investasi yang ditempatkan di sana dan timbul masalah dengan masyarakat di lingkungan setempat," kata Yahya dalam konferensi pers mengenai isu-isu mutakhir yang diadakan di kantor PBNU di Jakarta, Jumat, 15 September 2023
Selain itu, Yahya mengatakan bahwa investasi harus dikembalikan ke tujuan awalnya, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup mereka. Dia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi korban.
