TEMPO.CO, Jakarta - Akhir-akhir ini, keadaan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, sedang memanas. Ini disebabkan oleh penolakan warga terhadap pengembangan Rempang Eco City.
Proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City telah ditetapkan pada akhir Agustus 2023. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional memuat ketentuan ini.
Politikus dari berbagai partai ikut buka suara soal ini. Beberapa diantaranya datang dari Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay dan Juru Bicara Fraksi PKS DPR RI, Syahrul Aidi Maazat.
PAN minta pemerintah hentikan sementara rencana pengembangan Pulau Rempang
Saleh menyatakan bahwa kepentingan investasi di Rempang harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan kesejahteraan. Ia meminta pemerintah untuk menghentikan rencana pembangunan wilayah Rempang untuk sementara waktu.
Dalam keterangan tertulis pada Kamis, 14 September 2023, dia menyatakan, bahwa langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah menemui dan berbicara dengan masyarakat. Saleh mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan informasi terbuka kepada semua pihak yang terlibat dalam rencana investasi yang akan datang. Termasuk apa yang dapat diterima oleh masyarakat, bagaimana hak-hak masyarakat dilindungi, dan bagaimana mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman.
Menurutnya, untuk mencegah penolakan terus terjadi, sangat penting untuk menjadi jelas tentang hal tersebut. Saleh menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah meminta sosialisasi yang intensif. Karena itu, komunikasi humanis sangat penting, meskipun Jokowi sendiri tidak menginginkan kekerasan terjadi, kata Saleh.
