TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gelora menolak jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Para politikus PKS ini merespons penolakan PKS tersebut.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, partainya tidak masalah untuk masuk koalisi atau menjadi oposisi pada pemerintahan mendatang.
"PKS punya pengalaman 10 tahun masuk koalisi di masa Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan 10 tahun menjadi oposisi di masa Pak Jokowi. Jadi oposisi enggak ada masalah, koalisi siap, kita lihat dinamikanya," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 29 April 2024 seperti dikutip Antara.
Anggota Komisi I DPR ini menyebutkan, pilihan untuk menjadi koalisi atau oposisi setelah pilpres hanyalah persoalan teknis. Dia mengatakan, PKS tidak pernah membatasi diri usai Pilpres 2024. Sebaliknya, partainya konsisten mendorong kerja sama dengan seluruh komponen bangsa dan kekuatan politik.
“Kami tidak pernah membatasi diri bekerja sama dengan siapa pun karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama. Kompetisi itu saat pemilu, kami tawarkan gagasan, kita adu gagasan. Tapi setelah pemilu maka kompetisi selesai, dan kita kembali satu tujuan yaitu membangun bangsa," ujarnya.
Sikap PKS ditentukan Majelis Syura dan DPTP
Jazuli menuturkan sikap resmi PKS untuk menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan oleh musyawarah Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
"Yang pasti, keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal, tapi keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP, dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat," ucapnya.
Meski demikian, dia masih enggan membeberkan perihal waktu pelaksanaan musyawarah Majelis Syura dan DPTP sehingga meminta publik menunggu pengumuman sikap resmi PKS.
"Kapan waktunya? Tunggu saja toh pelantikan presiden dan wakil presiden masih bulan Oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioning-nya," kata dia.
Jazuli menekankan komunikasi PKS dengan partai-partai politik lain untuk menjalin kerja sama di eksekutif maupun legislatif berjalan lancar.
"Termasuk dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih hubungan PKS baik-baik saja dan memang sudah lama terjalin baik. Pimpinan PKS sudah biasa saling silaturahim," kata dia.
