Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ramai Soal Video Ganjar Azan Magrib di Stasiun Televisi, Bagaimana Defenisi Politik Identitas?

image-gnews
Bakal Calon Presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo hadir saat silahturahmi dan kerja sama Partai Politik di DPP PDIP, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023. PDI Perjuangan menerima kedatangan Partai Hanura dalam rangka Silahturahmi dan Kerja Sama Partai Politik mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Bakal Calon Presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo hadir saat silahturahmi dan kerja sama Partai Politik di DPP PDIP, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023. PDI Perjuangan menerima kedatangan Partai Hanura dalam rangka Silahturahmi dan Kerja Sama Partai Politik mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo tengah menjadi perbincangan usai dirinya muncul di video azan magrib di salah satu stasiun televisi. Banyak pihak mengaitkan kemunculan Ganjar Pranowo dengan politik identitas.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo sempat mewanti-wanti agar pendukungnya tidak membawa politik Identitas pada Juli 2023 lalu. Dilansir dari Tempo, kata-kata itu disampaikan Ganjar dalam acara pelatihan Juru Kampanye Pemenangan Ganjar. “Jangan bawa politik identitas, jaga kebersamaan kita sebagai anak bangsa,” ujar ganjar pada Senin, 17 Juli 2023.

Lantas, apa itu politik identitas?

Menurut pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, politik identitas adalah sebuah aktivitas politik untuk mengajak orang lain memilih calon dalam Pemilu berdasarkan sentimen agama, suku, dan ras.

Adi mencontohkan bahwa Indonesia sempat mengalami politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Dia menilai kedua ajak itu merupakan mobilisasi dukungan kepada satu calon dengan menggunakan simbol agama.

"Ada pendukung calon tertentu yang menuding pihak lain kafir dan setan. Sementara jagoannya diklaim paling malaikat," ujarnya sebagaimana dilansir dari Tempo.

Menurut Yeni Sri Lestari dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama, politik identitas adalah penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negara berkaitan dengan arah politiknya. Politik identitas adalah cara berpolitik yang didasarkan pada kesamaan identitas.

Politik Identitas lahir dari kelompok sosial yang merasa diintimidasi dan didiskriminasi oleh dominasi negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di Indonesia, politik identitas yang mendominasi adalah politik identitas keagamaan yang menghadirkan kesan-kesan eksklusif pada kelompok agama mayoritas di Indonesia. Meskipun begitu, menurut Yeni, kelompok nasionalis juga termasuk ke dalam politik identitas.

Politik Identitas sendiri lahir pada 1970-an di Amerika Serikat. Itu dilatarbelakangi oleh tuntutan perjuangan minoritas, gender, dan ras yang terpinggirkan. Dalam sejarahnya, politik Identitas lahir menjadi gerakan perjuangan untuk pengakuan.

Dalam jurnal berjudul Memetakan Lokasi bagi 'Politik Identitas' dalam Wacana Politik Poskolonial, Setyaningrum mengatakan bahwa politik Identitas berbeda dengan identitas politik. Identitas politik adalah konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek dalam ikatan komunitas politik, sementara politik identitas mengacu pada mekanisme pengorganisasian identitas sebagai sarana politik.

Apakah Ganjar melakukan Politik Identitas?

Adi Prayitno menjelaskan bahwa apa yang dilakukan bakal capres Ganjar bukanlah politik identitas. Hal itu disebabkan Ganjar hanya membintangi video azan magrib dan melaksanakan shalat. “Ganjar tidak melakukan aktivitas politik melainkan aktivitas ibadah,” ujar Adi Prayitno.

Menurut Adi, kemunculan Ganjar di video adzan yang ditanyangkan salah satu stasiun televisi merupakan hal yang juga dilakukan tokoh politik dalam iklan ucapan hari besar keagamaan lain. “Jelas bukan politik identitas. Politik identitas tidak sesederhana begitu definisinya. Itu hanya tayangan orang salat,” kata  Adi.

Pilihan Editor: Ragam Respons Ganjar Pranowo Muncul di Tayangan Azan Magrin Stasiun Televisi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

5 jam lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

6 jam lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

14 jam lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

14 jam lalu

Anggota DPR RI Sturman Panjaitan. ANTARA/Handout/aa.
Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

Sturman Panjaitan, menyoroti soali efisiensi pemerintahan ke depan dalam pembahasan revisi UU Kementerian Negara


Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

23 jam lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.


Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Runi/nr
Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.


Hasto PDIP Sebut 3 Nama untuk Pilkada jabar 2024 Salah Satunya Ridwan Kamil, Ini Jejak Politiknya

1 hari lalu

Walikota Bandung, Ridwan Kamil berpose dengan sepedanya di ruang kerja, Balaikota Bandung, Jawa Barat, 12 April 2016. Karena susah mencari waktu khusus untuk berolahraga, maka Ridwan Kamil bersepeda untuk memaksakan diri untuk rutin menarik otot sana-sini untuk menyehatkan jantung. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Hasto PDIP Sebut 3 Nama untuk Pilkada jabar 2024 Salah Satunya Ridwan Kamil, Ini Jejak Politiknya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut 3 nama berpeluang diusung partainya di Pilkada Jabar 2024, salah satunya Ridwan Kamil. Ini langkah politiknya.


PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

1 hari lalu

Mantan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo saat ditemui usai peringatan hari ulang tahun relawannya Jaringan Kerja Akar Rumput Bersama Ganjar (Jangkar Baja) di Jakarta pada Jumat, 10 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

PDIP masih menjaring nama-nama potensial untuk Pilkada Jakarta 2024.


Momen KPU Tegur Kuasa Hukumnya karena Salah Baca Keterangan di Sidang MK Hari Ini

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Momen KPU Tegur Kuasa Hukumnya karena Salah Baca Keterangan di Sidang MK Hari Ini

Komisioner KPU RI Idham Holik menegur kuasa hukumnya, Hanter Oriko Siregar, dalam sidang sengketa Pileg 2024 di Gedung MK hari ini


Disambut Patung Pria Kurus Hidung Panjang, Megawati Singgung Politik Seni

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri meninjau instalasi seniman Butet Kertaredjasa di Galeri Nasional Indonesia, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin, 13 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Disambut Patung Pria Kurus Hidung Panjang, Megawati Singgung Politik Seni

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung politik seni saat meninjau pameran bertajuk Melik Nggendong Lali karya Butet Kartaredjasa.