TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan masih belum memutuskan bagaimana arah koalisi-nya. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memiliki dua pilihan.
Pertama, bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Kedua, bergabung dengan koalisi yang dipimpin oleh PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
Demokrat: kecil kemungkinan bentuk koalisi baru
Menurut Herman Khaeron, ketua DPP Partai Demokrat, lebih mungkin Partai Demokrat bergabung dengan dua koalisi yang sudah ada ketimbang membentuk koalisi baru. Ketika ditanya apakah dia akan membentuk koalisi baru, Herman menjawab dengan diplomatis.
Menurutnya, politik memiliki banyak kemungkinan. Dia menyatakan bahwa koalisi baru mungkin terbentuk jika garis Tuhan menentukannya.
“Tapi menurut saya kemungkinannya sangat kecil ya, dibandingkan dengan dua koalisi yang sudah pasti,” kata Herman setelah acara syukuran HUT ke-22 Partai Demokrat pada Sabtu, 9 September 2023, di kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat.
Herman menyatakan bahwa Demokrat masuk akal untuk menawarkan syarat sebagai anggota koalisi. Sebelumnya, Herman merintis dari awal dalam Koalisi Perubahan, yang terdiri dari NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera.
“Tapi kan sekarang ini masuk dalam koalisi yang sudah terbentuk. Oleh karenanya berpikir rasional saja. Tentu kalau ada ruang yang terbuka dan dibicarakan yang secara rasional tentu itu porsinya Demokrat,” kata Herman.
Arah koalisi Demokrat akan ditentukan saat Rapimnas
Sebelumnya, Herman menyatakan bahwa rapat pimpinan nasional atau rapimnas akan menentukan arah koalisi Partai Demokrat. Semula, rapimnas dijadwalkan pada 13–14 September 2023, tetapi jadwalnya diubah. Ia menyatakan bahwa rapimnas akan dilaksanakan setelah instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Karena rapimnas akan menjadi momentum untuk menetapkan arah koalisi, akan di bulan September,” kata Herman.
