TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menjadwalkan bertemu Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pekan ini untuk membahas penanganan dan pemberantasan kasus judi online serta pinjaman online (pinjol) ilegal.
"Minggu depan saya akan ketemu dengan Pak Kapolri membahas ini, bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Tugas kita (Kementerian Kominfo) itu memblokade men-takedown semua situs-situs judi online, sedangkan untuk langkah-langkah penegakan hukum itu ranahnya pihak kepolisian," kata Budi dalam pernyataannya seperti dilansir Antara pada Sabtu pekan lalu.
Menurut Budi, sejak menjabat Menkominfo, ia ditugasi secara khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk memberantas judi online yang kini menjamur di Indonesia. Termasuk juga menangani situs-situs website milik pemerintah daerah maupun kementerian yang disusupi oleh konten-konten judi online dan pinjol ilegal.
“Bapak Presiden Joko Widodo sudah menugaskan kepada saya, hapus judi online karena merugikan dan meresahkan masyarakat. Judi online itu daya tipunya luar biasa. Judi slot ini beranak-pinak luar biasa, cepat sekali, sebulan saya menjabat sebagai Menkominfo itu sudah ada 42 ribu situs judi online yang saya takedown,” tutur Budi Arie.
Selain persoalan judi online, masyarakat Indonesia juga dinilai Budi masih memiliki potensi tertipu oleh pinjaman online ilegal. “Pinjaman online ilegal ini banyak menipu ibu rumah tangga, guru, dan anak-anak muda," kata Budi.
Kepala Biro Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Natsir Kongah mengatakan perputaran uang melalui judi online terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan nilainya mencapai Rp 81 triliun.
Hal itu disampaikan Natsir Kongah saat berbicara dalam acara diskusi Polemik Trijaya bertajuk "Darurat Judi Online" yang dilakukan secara daring pada Sabtu lalu. "Perputaran uang judi online ini, termasuk judi konservatif, terus meningkat dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat tahun 2021 perputaran uangnya Rp 57 triliun dan naik signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp 81 triliun," ujar Natsir.
Dia mengatakan situasi ini sangat mengkhawatirkan, apalagi masyarakat yang melakukan judi daring tidak hanya dari kalangan orang dewasa, tetapi ada juga yang masih pelajar sekolah dasar. "Ini sesuatu yang menggelisahkan untuk kita semua karena orang-orang yang terlibat judi online banyak ibu rumah tangga, anak SD pun juga ada yang ikut, ini yang kita khawatirkan," kata dia.
Berdasarkan dari data kenaikan transaksi keuangan yang ditemukan PPATK, makin banyak masyarakat yang melakukan judi daring saat masa pandemi karena orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.
"Orang lebih banyak waktu di rumah dan berharap sesuatu lebih. Harusnya pendapatan Rp 100 ribu keluarga bisa untuk beli susu anak, tetapi kebanyakan dipakai judi, khususnya judi online," ucap Natsir.
Natsir mengungkapkan jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait judi daring yang masuk ke PPATK juga meningkat. Pada 2021 jumlahnya sebanyak 3.446 dan melonjak hingga 11.222 laporan pada 2022. Pada Januari 2023, tercatat sebanyak 916 laporan, Februari sebanyak 831 laporan, dan pada Mei naik menjadi 1.096 laporan.
Pilihan Editor: PPATK Sebut Perputaran Uang Judi Online pada 2022 Capai Rp 81 Triliun
