Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sejarah Hari Ini Tahun 1945, Sidang PPKI Memutuskan Pembentukan BKR

image-gnews
Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Foto: Istimewa
Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Foto: Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945 yang kemudian disahkan oleh Presiden Soekarno keesokan harinya, yakni 23 Agustus 1945.

Sebelumnya, sidang ini diselenggarakan pada 19 Agustus yang akan membentuk tentara kebangsaan. Namun, putusan tersebut tidak disetujui yang akhirnya digantikan BKR. Simak sejarah pembentukan BKR berikut. 

Awal pembentukan BKR

Badan Keamanan Rakyat (BKR) merupakan suatu badan yang dibentuk untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan keamanan negara. BKR bekerja bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negara. BKR sendiri dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya yang diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasil putusan sidang tersebut kemudian diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945.

BKR dibentuk bersamaan dengan pembentukan KNI (Komite Nasional Indonesia) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). 

Di lain sisi, pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat) sebenarnya merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, PPKI yang sebelumnya merencanakan pembentukan tentara kebangsaan, lantas mengubah putusan tersebut.

Perubahan tersebut akhirnya diputuskan pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan tidak membentuk tentara kebangsaan. Keputusan ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan politik saat itu.

Sidang yang diikuti oleh para pemimpin pada saat itu memilih untuk menempuh cara diplomasi, sehingga memperoleh pengakuan terhadap kemerdakaan yang baru saja diproklamasikan.

Hal ini juga melihat kondisi tentara pendudukan Jepang yang masih bersenjata lengkap dengan mental yang sedang jatuh karena kalah perang. Tentu hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menghindari bentrokan apabila langsung dibentuk sebuah tentara kebangsaan. 

Perubahan nama dari BKR hingga TNI

Unsur anggota BKR (Badan Keamanan Rakyat) saat itu terdiri atas para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai tentara Heiho, Pembela Tanah Air (PETA), KNIL (Koninklijke Nederlands Indische Leger) dan lain sebagainya. BKR tingkat pusat yang bermarkas di Jakarta dipimpin oleh Moefreni Moekmin. 

Lalu, BKR mengalami proses perubahan nama melalui Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, sehingga BKR diubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Seiring berjalannya waktu dan setelah mengalami beberapa kali perubahan nama, akhirnya berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BKR dianggap sebagai cikal bakal TNI didasarkan atas dasar legalitas formal. PETA (Pembela Tanah Air) saat itu telah dibubarkan sehingga BKR adalah satuan militer yang pertama kali dibentuk setelah Indonesia merdeka. BKR selanjutnya melahirkan pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat), TKR (Tentara Keselamatan Rakyat), TRI (Tentara Republik Indonesia) dan TNI (Tentara Nasional Indonesia). 

Dikutip dari jurnal.unpad.ac.id, saat itu PETA dianggap sebagai cikal bakal TNI, maka adanya KNIL dan beberapa satuan keprajuritan akhirnya diabaikan. Padahal, beberapa bekas perwira KNIL memiliki peran penting dalam unsur-unsur kesatuan BKR hingga TNI.

Peristiwas menyerahnya Jepang pada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945 membuat BKR kemudian berdiri di daerah-daerah karena gerakan spontan dari para mantan PETA dan Heiho yang ada di daerah dalam merespon pidato Soekarno. BKR yang berdiri kemudian menjadi badan-badan yang melakukan revolusi di daerah-daerah. 

Unsur-unsur pembentukan dan kekuatan BKR

Unsur pembentukan BKR sendiri memiliki kesatuan keprajuritan darat, laut dan udara. Para mantan Kaigun, Heiho, dan para pemuda memiliki pembagian tersendiri yang bekerja pada objek vital, seperti di pelabuhan maupun pada aktivitas pelayaran membentuk BKR Penjaga Pantai. 

Sementara itu, pemuda-pemuda mantan anggota badan penerbangan Belanda dan pemuda-pemuda mantan anggota kesatuan penerbangan Jepang - seperti Rikugun Koku Butai, Kaigun Koku Butai dan Nanpo Koku Kabusyiki yang membentuk BKR bagian udara.

Keberadaan BKR menjadi kekuatan untuk memperkuat polisi dalam memelihara hukum dan ketertiban, dan menjaga wibawa pemerintah. Sementara di sisi lain, bekas perwira KNIL dan PETA segera menghendaki pembentukan tentara nasional pada saat itu juga.

Keinginan tersebut akhirnya tercapai pada 5 Oktober 1945, setelah BKR diubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Pengumuman pembentukan TKR hampir tidak berdampak lebih dari sekedar memberikan nama lain kepada BKR lokal dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya, setelah hasil sidang PPKI diputuskan pada 22 Agustus 1945 silam.

Pilihan editor: Seputar Proklamasi Kemerdekaan, Begini Sidang-sidang PPKI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

13 jam lalu

Pakar hukum dan tara negara Bivitri Susanti saat temu ilmiah Universitas memanggil bertema Menegakan Konstitusi Memulihkan Peradaban dan Hak Kewargaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Maret 2024. Sejumlah Guru Besar dan akademisi dari berbagai peguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan
Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

Bivitri mengkritik soal RUU TNI. Menurut dia, pencabutan larangan bagi TNI untuk berbisnis sama dengan kembali mundur ke zaman sebelum reformasi.


Kapuspen Sebut Pemberian Pangkat Letkol Tituler ke Lenis Kogoya Sudah Lewati Proses di BAIS TNI

14 jam lalu

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya saat ditemui seusai pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di Kemenko Polhukam, 4 September 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Kapuspen Sebut Pemberian Pangkat Letkol Tituler ke Lenis Kogoya Sudah Lewati Proses di BAIS TNI

Dia mengungkapkan, pemberian pangkat ke Lenis Kogoya itu sudah melewati sejumlah proses dan penelitian personel di Badan Intelijen Strategis TNI.


OPM Sebut TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Begini Penjelasan TNI

21 jam lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
OPM Sebut TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Begini Penjelasan TNI

TNI menyebut telah menyita sepucuk pistol rakitan yang dibawa anggota OPM itu, beserta bendera bintang kejora.


Kapendam Cendrawasih Sebut Situasi di Puncak Jaya Papua Kondusif Usai Rusuh Kamis Lalu

1 hari lalu

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan. Foto: Dok. Pendam XVII/Cenderawasih
Kapendam Cendrawasih Sebut Situasi di Puncak Jaya Papua Kondusif Usai Rusuh Kamis Lalu

Kapendam Cendrawasih XVII Letkol Inf Candra Kurniawan menyebut situasi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah sudah kondusif pasca-kerusuhan pada Kamis, 18 Juli 2024.


Soal Ancaman TPNPB OPM yang Bakal Serang Pos Militer di Intan Jaya, TNI Sebut Tak Akan Tambah Pasukan

1 hari lalu

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu, 10 Januari 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Soal Ancaman TPNPB OPM yang Bakal Serang Pos Militer di Intan Jaya, TNI Sebut Tak Akan Tambah Pasukan

TNI pastikan tak ada penambahan pasukan ihwal pernyataan TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer RI dalam sebulan ke depan.


Amnesty Internasional Desak Pemerintah dan Komnas HAM Usut Penembakan 3 Warga Kampung Karubate Papua

2 hari lalu

Ilustrasi penembakan. dentistry.co.uk
Amnesty Internasional Desak Pemerintah dan Komnas HAM Usut Penembakan 3 Warga Kampung Karubate Papua

Amnesty Internasional menegaskan tindakan anggota TNI yang menembak tiga warga Kampung Karubate Papua tidak dapat dibenarkan dan harus segera diusut.


TPNPB-OPM Klaim Bakal Serang Pos Militer di Sugapa Intan Jaya selama Sebulan, Ini Kata TNI

2 hari lalu

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu, 10 Januari 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
TPNPB-OPM Klaim Bakal Serang Pos Militer di Sugapa Intan Jaya selama Sebulan, Ini Kata TNI

TNI menanggapi pernyataan TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos-pos militer RI di Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah dalam sebulan ke depan.


Kelakar Prabowo ke Panglima TNI dan Kapolri: Namanya Kalau Digabung Sama dengan Presiden Terpilih

3 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Kelakar Prabowo ke Panglima TNI dan Kapolri: Namanya Kalau Digabung Sama dengan Presiden Terpilih

Kelakar Prabowo kepada Panglima TNI dan Kapolri. Sebut nama belakang kedua sosok itu mirip seperti namanya.


Kronologi TNI Tembak Mati 3 Orang OPM di Puncak Jaya Papua

3 hari lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
Kronologi TNI Tembak Mati 3 Orang OPM di Puncak Jaya Papua

Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari Satgas Yonif RK 753/AVT menembak tiga orang dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM.


Amnesty Sangsi Pemerintah Mampu Ubah Praktek TNI Berbisnis

3 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty Sangsi Pemerintah Mampu Ubah Praktek TNI Berbisnis

Amnesty menengarai pemerintah tak akan mampu mengubah praktik TNI berbisnis, tapi justru menormalisasinya.