Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sejarah Hari Ini Tahun 1945, Sidang PPKI Memutuskan Pembentukan BKR

image-gnews
Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Foto: Istimewa
Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Foto: Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945 yang kemudian disahkan oleh Presiden Soekarno keesokan harinya, yakni 23 Agustus 1945.

Sebelumnya, sidang ini diselenggarakan pada 19 Agustus yang akan membentuk tentara kebangsaan. Namun, putusan tersebut tidak disetujui yang akhirnya digantikan BKR. Simak sejarah pembentukan BKR berikut. 

Awal pembentukan BKR

Badan Keamanan Rakyat (BKR) merupakan suatu badan yang dibentuk untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan keamanan negara. BKR bekerja bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negara. BKR sendiri dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya yang diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasil putusan sidang tersebut kemudian diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945.

BKR dibentuk bersamaan dengan pembentukan KNI (Komite Nasional Indonesia) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). 

Di lain sisi, pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat) sebenarnya merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, PPKI yang sebelumnya merencanakan pembentukan tentara kebangsaan, lantas mengubah putusan tersebut.

Perubahan tersebut akhirnya diputuskan pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan tidak membentuk tentara kebangsaan. Keputusan ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan politik saat itu.

Sidang yang diikuti oleh para pemimpin pada saat itu memilih untuk menempuh cara diplomasi, sehingga memperoleh pengakuan terhadap kemerdakaan yang baru saja diproklamasikan.

Hal ini juga melihat kondisi tentara pendudukan Jepang yang masih bersenjata lengkap dengan mental yang sedang jatuh karena kalah perang. Tentu hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menghindari bentrokan apabila langsung dibentuk sebuah tentara kebangsaan. 

Perubahan nama dari BKR hingga TNI

Unsur anggota BKR (Badan Keamanan Rakyat) saat itu terdiri atas para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai tentara Heiho, Pembela Tanah Air (PETA), KNIL (Koninklijke Nederlands Indische Leger) dan lain sebagainya. BKR tingkat pusat yang bermarkas di Jakarta dipimpin oleh Moefreni Moekmin. 

Lalu, BKR mengalami proses perubahan nama melalui Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, sehingga BKR diubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Seiring berjalannya waktu dan setelah mengalami beberapa kali perubahan nama, akhirnya berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BKR dianggap sebagai cikal bakal TNI didasarkan atas dasar legalitas formal. PETA (Pembela Tanah Air) saat itu telah dibubarkan sehingga BKR adalah satuan militer yang pertama kali dibentuk setelah Indonesia merdeka. BKR selanjutnya melahirkan pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat), TKR (Tentara Keselamatan Rakyat), TRI (Tentara Republik Indonesia) dan TNI (Tentara Nasional Indonesia). 

Dikutip dari jurnal.unpad.ac.id, saat itu PETA dianggap sebagai cikal bakal TNI, maka adanya KNIL dan beberapa satuan keprajuritan akhirnya diabaikan. Padahal, beberapa bekas perwira KNIL memiliki peran penting dalam unsur-unsur kesatuan BKR hingga TNI.

Peristiwas menyerahnya Jepang pada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945 membuat BKR kemudian berdiri di daerah-daerah karena gerakan spontan dari para mantan PETA dan Heiho yang ada di daerah dalam merespon pidato Soekarno. BKR yang berdiri kemudian menjadi badan-badan yang melakukan revolusi di daerah-daerah. 

Unsur-unsur pembentukan dan kekuatan BKR

Unsur pembentukan BKR sendiri memiliki kesatuan keprajuritan darat, laut dan udara. Para mantan Kaigun, Heiho, dan para pemuda memiliki pembagian tersendiri yang bekerja pada objek vital, seperti di pelabuhan maupun pada aktivitas pelayaran membentuk BKR Penjaga Pantai. 

Sementara itu, pemuda-pemuda mantan anggota badan penerbangan Belanda dan pemuda-pemuda mantan anggota kesatuan penerbangan Jepang - seperti Rikugun Koku Butai, Kaigun Koku Butai dan Nanpo Koku Kabusyiki yang membentuk BKR bagian udara.

Keberadaan BKR menjadi kekuatan untuk memperkuat polisi dalam memelihara hukum dan ketertiban, dan menjaga wibawa pemerintah. Sementara di sisi lain, bekas perwira KNIL dan PETA segera menghendaki pembentukan tentara nasional pada saat itu juga.

Keinginan tersebut akhirnya tercapai pada 5 Oktober 1945, setelah BKR diubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Pengumuman pembentukan TKR hampir tidak berdampak lebih dari sekedar memberikan nama lain kepada BKR lokal dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya, setelah hasil sidang PPKI diputuskan pada 22 Agustus 1945 silam.

Pilihan editor: Seputar Proklamasi Kemerdekaan, Begini Sidang-sidang PPKI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sederet Kasus Anggota TNI Bunuh Warga Sipil, Terakhir Terjadi di Nias dan Makassar

16 jam lalu

Ilustrasi pembunuhan menggunakan pistol. Ilustrasi : Tempo/Indra Fauzi
Sederet Kasus Anggota TNI Bunuh Warga Sipil, Terakhir Terjadi di Nias dan Makassar

Berikut sederet kejadian anggota TNI bunuh warga sipil. Terakhir Kopti SB personel TNI AL menembak pemuda RS, umur 18 tahun, di Kota Makassar.


Kasus Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel, Tersandung Punya Paspor Prancis Gagal Jadi Paskibra 2016

1 hari lalu

Gloria Natapradja Hamel saat diizinkan bergabung bersama anggota Paskibraka di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 2016. Gloria merupakan wakil dari daerah Jawa Barat. TEMPO/Subekti.
Kasus Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel, Tersandung Punya Paspor Prancis Gagal Jadi Paskibra 2016

Gara-gara memiliki kewarganegaraan ganda punya paspor Prancis, Gloria Natapradja gagal jadi anggota paskibra 2016, ini kilas balik kasusnya


TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

2 hari lalu

Suasana aparat gabungan TNI-Polri dari Brimob dan Kopassus diturunkan ke Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, untuk memburu kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) setelah pembakaran sekolah di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat, 3 Mei 2024. Dok. Humas Polda Papua
TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.


Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

4 hari lalu

Waaspers Panglima TNI Brigjen TNI Agus Hadi Waluyo saat membuka TKD Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI Tahun Anggaran 2024 di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-BKN
Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)


Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

5 hari lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.


Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

5 hari lalu

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus (kanan), Kasat Lantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata (tengah) melakukan penutupan jalan menuju kawasan Puncak saat pemberlakuan Car Free Night di Tol Jagorawi pintu keluar Gadog, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 31 Desember 2022. Polres Bogor memberlakukan Car Free Night di kawasan Puncak pada malam Tahun Baru mulai pukul 18.00 WIB 31 Desember 2022 hingga pukul 06.00 WIB 1 Januari 2023, arus lalu lintas menuju Puncak atau Cianjur dialihkan melalui Jonggol atau Sukabumi. Hal ini guna mengatur arus masuknya agar tercipta kelancaran dalam perjalanan saat car free night di malam pergantian tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.


Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

5 hari lalu

Polisi militer memeriksa kendaraan dinas TNI saat pelaksanaan operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi di bypass jalan Jenderal A. Yani, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Detasemen Polisi Militer Kogartap I Jakarta menggelar razia rotator dan mobil pelat TNI. TEMPO/Tony Hartawan
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.


Anggota TNI AL Cekcok dengan Pengendara di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi

5 hari lalu

Ilustrasi pasukan TNI AL. ANTARA/Yusran Uccang
Anggota TNI AL Cekcok dengan Pengendara di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi

Video viral anggota TNI AL yang cekcok dengan sopir truk katering di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Senin, 29 April 2024.


TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

5 hari lalu

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto usai upacara pembukaan gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi Pom TNI TA 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.


TNI Benarkan Ada Serangan TPNPB, Bantah Ada Prajurit yang Luka

5 hari lalu

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Chandra Kurniawan. Foto: ANTARA/Evarukdijati
TNI Benarkan Ada Serangan TPNPB, Bantah Ada Prajurit yang Luka

Kodam XVII/Cenderawasih membenarkan ada serangan dari TPNPB kepada Satgas Yonif 527/BY yang sedang berpatroli di Kampung Bibida, Paniai, Papua