TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak catatan sejarah dalam bulan atau hari-hari menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Salah satu paling krusial adalah Panitia Persiapak Kemerdekaan Indonesia alias PPKI.
Terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan tidak terlepas dari pendirian Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diresmikan pada 29 April 1945 oleh Pemerintah Jepang yang kala itu masih menjajah Indonesia.
BPUPKI awalnya dibentuk sebagai janji Jepang dalam membantu kemerdekaan Negara Indonesia. BPUPKI sendiri memiliki 67 anggota yang diketuai Dr KRT Radjiman Wedyodiningrat dan wakil ketua Ichibangase Yosio, berkebangsaan Jepang serta Raden Pandji Soeroso.
Dilansir dari Tempo, BPUPKI setidaknya telah menjalankan dua kali sidang. Sidang pertama menghasilkan Piagam Jakarta yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian sidang kedua diadakan pada 10 sampai 16 Juli 1945 yang membicarakan Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaan UUD.
Namun, pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Hal itu disebabkan BPUPKI telah menyelesaikan tugasnya dan telah menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi Indonesia. Dilansir dari Fkip.umsu.ac.id, BPUPKI dibubarkan karena dianggap terlalu cepat menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI yang meneruskan rencana kemerdekaan lebih matang.
Pada 9 Agustus 1945, PPKI yang diketuai Sukarno, Hatta, dan beberapa tokoh penting lainnya berunding dengan Jepang untuk merencanakan kemerdekaan lebih lanjut. Pada 12 Agustus, Jenderal Terauchi mengatakan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan pada 24 Agustus 1945. Namun, pada 15 Agustus 1945 ternyata Jepang menyerah pada sekutu yang akhirnya juga menjadi faktor terkuat Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaanya sebagai negara berdaulat.
PPKI setidaknya telah melakukan tiga sidang penting. Pada sidang PPKI pertama pada 18 Agustus 1945 menghasilkan pengesahan UUD 1945, memilih Sukarno sebagai Presiden pertama Indonesia dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presidennya, dan membentuk komite nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR.
Kemudian pada sidang kedua yang dilaksanakan pada 19 Agustus 1945, menghasilkan pembagian wilayah Indonesia yang kala itu terdiri dari 8 Provinsi, membentuk Komite Nasional daerah, dan menetapkan 12 departemen dan menteri-menterinya.
Sidang terakhir PPKI dilaksanakan pada 20 Agustus 1945 atau 3 hari pasca Proklamasi Kemerdekaan dengan menghasilkan pembentukan Komite Nasional, membentuk Partai Nasional Indonesia, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Juga membahas hal-hal lain berhubungan dengan negara Indonesia. PPKI dibubarkan pada 29 Agustus 1945.
ANANDA BINTANG l PRIMANDA ANDI AKBAR
Pilihan editor: 8 Selebritas yang Rayakan Ulang Tahun Bersamaan dengan HUT Proklamasi Kemerdekaan
