Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sindir Baju Adat Jokowi, Rizal Ramli Singgung Soal Dinasti Politik

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais berbincang saat melakukan pertemuan di kediaman Rizal Ramli, Jakarta, Ahad, 13 Agustus 2023. Dalam pertemuan ini mereka mengkritik pemerintahan Jokowi telah mempreteli demokrasi, dan memperlemah lembaga anti korupsi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais berbincang saat melakukan pertemuan di kediaman Rizal Ramli, Jakarta, Ahad, 13 Agustus 2023. Dalam pertemuan ini mereka mengkritik pemerintahan Jokowi telah mempreteli demokrasi, dan memperlemah lembaga anti korupsi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia, Rizal Ramli menyindir baju adat yang digunakan Presiden Jokowi saat upacara Kemerdekaan Indonesia ke-78 di Istana Negara pada 17 Agustus lalu. Dia menyebut baju itu melambangkan keinginan Jokowi untuk membangun dinasti politik.

"Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia, lihat saja dandanannya . Kalau pakai pakaian daerah ya yang biasa dong, ini pakaian daerah raja-raja, Raja Amangkurat pula lagi , pengkhianat no 1 di indonesia" ujar Rizal saat menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 21 Agustus 2023.

Rizal mengatakan masyarakat selama ini tertipu dengan tampang Jokowi yang merakyat dan lugu. Padahal, menurut dia, hati presiden hanya untuk oligarki dan mengganggap hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

"Hatinya untuk oligarki , dia sendiri yang kepengen jadi oligarki dan keluarganya. Ini merupakan penghianatan . Selain kebijakannya yang bikin miskin, tindakannya bikin rakyat susah, selalu belain asing termasuk Cina dan kedua dia sendiri ambisnya pengen bikin kerajaan " kata dia.

Presiden pakai baju Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat

Pada upacara HUT RI ke-78 di Istana Negara 17 Agustus lalu, Jokowi terlihat mengenakan baju adat  Ageman Songkok Singkepan Ageng. Umumnya, baju Ageman dipakai oleh para Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat dalam acara Enggar Eggar soho Tedhak Loji

Pakaian tersebut biasanya digunakan raja keluar dari keraton dengan menaiki kereta kuda diikuti dengan perangkat keraton untuk terjun langsung melihat kondisi kawulo atau masyarakat. 

Rizal yang mendatangi KPK bersama mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Amien Rais, pun mengaku prihatin dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang semakin ganas saat ini. Dia menilai praktek KKN semakin mengganas di era Jokowi. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

" 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN . Ternyata hari ini kok malah KKN nya lebih gawat . Selama pemerintahan Jokowi ,KKN makin ganas," kata Rizal.

Minta KPK terus berjuang berantas KKN

Rizal pun menginginkan KPK kembali ke khittahnya untuk terus berjuang melawan nepotisme dan korupsi tanpa memandang bulu, siapapun pejabatnya. Dia memberi contoh Korea Selatan yang maju karena berani mengambil tindakan tegas untuk menghukum para koruptor tanpa pandang bulu.

“Contohnya di Korea, tiga mantan presiden, jenderal diadili karena korupsi, satunya sipil, perempuan anaknya Park Chun Hae diadili karena korupsi,” kata dia. “Hari ini di Korea pejabat gak ada berani korupsi, gak berani ngacau-ngacau soal uang negara. Mereka betul-betul mengabdi untuk kemajuannya bangsa dan rakyatnya."

Namun di era Jokowi saat ini, lanjut Rizal Ramli, terlalu banyak pejabat yang bukannya menegakkan UUD 45, namun malah merusak cita-cita bangsa.

“Indonesia hari ini kebanyakan oknum, partai bukan menegakkan UUD 45 tapi malah merusak pelaksanaan dan cita-cita kemerdekaan,” kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Tahan 2 Karyawan PT Amarta Karya di Kasus Dugaan Korupsi Subkontraktor Fiktif

3 jam lalu

Dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (tengah), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap dua tersangka baru. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tahan 2 Karyawan PT Amarta Karya di Kasus Dugaan Korupsi Subkontraktor Fiktif

KPK menahan dua tersangka baru kasus proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT Amarta Karya Persero.


Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

3 jam lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.


82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima laporan pertanggung jawaban dari Wapres Jusuf Kalla saat acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.


Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

5 jam lalu

Warga usai mendapat sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.


Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

5 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.


KPK Dalami Aliran Uang Perjalanan Dinas Syahrul Yasin Limpo, Periksa Bos Travel di Sulawesi Selatan

7 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. SYL disangkakan dengan Pasal 12 huruf e dan 12B UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPK Dalami Aliran Uang Perjalanan Dinas Syahrul Yasin Limpo, Periksa Bos Travel di Sulawesi Selatan

KPK jadwalkan ulang pemanggilan pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyur yang mangkir dalam pemeriksaan kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo.


4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

7 jam lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.


Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

8 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.


Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jadi Komut, Ini Profil Perusahaan yang Mencuat di Balik Laporan ke KPK

8 jam lalu

Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean. Dok Bea Cukai Purwakarta
Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jadi Komut, Ini Profil Perusahaan yang Mencuat di Balik Laporan ke KPK

Nama perusahaan ekspor impor ini muncul di balik laporan terhadap eks Kepala Bea Cukai Purwakarta ke KPK. Sang istri menjadi komisaris utama.


Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

9 jam lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.