Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Walhi Sebut Pidato Kenegaraan Jokowi Dorong Kerusakan Lingkungan

Editor

Amirullah

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengenakan pakaian adat Tanimbar Maluku menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengenakan pakaian adat Tanimbar Maluku menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah kecewa Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menyinggung kerusakan lingkungan akibat hilirisasi tambang nikel dalam pidato kenegaraannya di gedung DPR/MPR, Rabu, 16 Agustus 2023.

Aulia Hakim, Kepala Advokasi dan Kampanye WALHI Sulteng, mengatakan pidato Jokowi tidak menyentuh sama sekali terhadap isu-isu penyelamatan rakyat dan lingkungan, justru malah mendorong terus maju investasi berbasis ekstraktif, seperti hilirisasi nikel dan kendaraan listrik. Padahal kerusakan ruang hidup rakyat disebabkan oleh kebijakan yang melanggengkan industri-industri ekstraktif tersebut.

Aulia menilai pidato Presiden Jokowi sangat mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap padat modal. Padahal, kata dia, dampak dari industri ini telah dirasakan rakyat Sulteng, khususnya di daerah-daerah industri tambang nikel, seperti Morowali, Morowali Utara dan Banggai. 

“Sumber wilayah kelola dan kesehatan para nelayan, petani, dan warga lokal telah terganggu, serta jaminan kelayakan kesehatan dan upah bagi pekerja tambang juga dieksploitasi secara terus-menerus,” kata Aulia dalam keterangan tertulis, Rabu, 16 Agustus 2023.

Menurut Aulia, alih-alih merespons masalah-masalah yang tengah dihadapi rakyat, Presiden Jokowi lebih memilih untuk mendorong hilirisasi nikel dan percepatan kendaraan listrik, dengan dukungan regulasi yang pro terhadap padat modal, kemudian diklaim sebagai capaian besar negara dalam pertumbuhan ekonomi di mata dunia.

Aulia menegaskan hal ini berbanding terbalik dengan upaya mengatasi polusi udara oleh pemerintah sendiri dengan mendorong kendaraan listrik. WALHI menilai ini menunjukkan Presiden Jokowi gagal paham tentang tingginya timbulan emisi dan ancaman kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari hilirisasi nikel sebagai salah satu komponen dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. 

“Dari sejuta hektar lebih konsesi pertambangan nikel yang telah diberikan oleh pemerintah, setidaknya 50 juta ton emisi setara CO2 akan dilepaskan ke atmosfer akibat perubahan tutupan lahan,” ujar Aulia.

Sementara dalam proses produksinya, jumlah emisi CO2 yang dihasilkan untuk memproduksi per ton nikel Kelas 1 dari bijih laterit Indonesia diperkirakan mencapai 59 ton emisi setara CO2. Selain itu, jaringan energi Indonesia yang masih sangat bergantung pada pada energi fosil, termasuk pada kawasan-kawasan industri yang menjadi pusat utama pemrosesan nikel. Ini diperkirakan menyumbang setidaknya 200  juta ton emisi.

Dalam catatan WALHI Sulteng per 2023 terdapat 8 PLTU dengan total Kapasitas 2000 MW yang telah beroperasi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Sedangkan di kawasan PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) terdapat 4 PLTU yang tengah beroperasi dengan total kapasitasnya mencapai 1000 MW.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Rencana transisi energi yang digaungkan pemerintah Indonesia tidak lebih dari tipu-tipu transisi energi,” kata Aulia.

Sebab, kata Aulia, nyatanya dengan lahirnya Perpres Nomor 112 Tahun 2022 telah meloloskan PLTU yang berada di dalam kawasan industri terbangun. Dampak lahirnya dari regulasi ini ditanggung oleh rakyat. Misalnya, bagaimana nelayan Desa Tanauge harus merasakan dampak kehilangan wilayah tangkap mereka akibat kapal tongkang batu bara. Selain itu, para pekerja di tambang terganggu kesehatannya akibat debu hitam hasil pembakaran batu bara. 

“Ini adalah praktik kejahatan pemerintah atas rakyatanya,” ujar Aulia Hakim.

Aulia menegaskan sebagai sebuah pidato dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia, pernyataan Presiden Joko Widodo tentang hilirisasi nikel menjadi ironi. Pascadisahkannya Undang-Undang MInerba dan Perpu Cipta Kerja, perizinan kepada korporasi menjadi dipermudah, namun hak partisipasi rakyat dalam penentuan tata ruang, dan pengendalian pemberian izin berdasar daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin hilang. 

Ia mengatakan sifat industri ekstraktif yang rakus lahan dan rakus air, perluasan industri tambang akan bertabrakan dengan kepentingan hidup warga yang membutuhkan kelestarian lingkungan, kepastian hak atas lahan, serta terjaganya sumber-sumber air mereka.

“Ini mendorong industri berkembang tanpa upaya perlindungan terhadap lingkungan dan hak asasi manusia hanya akan mengukuhkan kolonialisme modal terhadap tanah air kita,” kata Kepala Advokasi dan Kampanye WALHI Sulteng ini.

Pilihan Editor: Bingung Disebut Sebagai Lurah, Jokowi: Saya Presiden RI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sinyal Keberpihakan Jokowi dalam Pilkada 2024, PDIP: Mantan Presiden Turun Kelas

4 jam lalu

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan soal pertemuannya dengan sejumlah calon kepala atau wakil daerah yang akan maju dalam Pilkada 2024 Serentak, saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 6 November 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Sinyal Keberpihakan Jokowi dalam Pilkada 2024, PDIP: Mantan Presiden Turun Kelas

PDIP menilai mantan Jokowi bukanlah sosok negarawan karena keterlibatannya dalam Pilkada 2024.


Calon Kepala Daerah Temui Jokowi di Solo Menjelang Pilkada 2024, Ini yang Dibahas

6 jam lalu

Pertemuan antara Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi (kiri) dengan paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo, Respati Ardi-Astrid Widayani (kanan) di Wedangan Pendhopo Solo, Jawa Tengah, Senin malam, 4 November 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Calon Kepala Daerah Temui Jokowi di Solo Menjelang Pilkada 2024, Ini yang Dibahas

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal banyaknya calon kepala dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia yang secara silih berganti menemuinya di Kota Solo sejak purna tugas pada 20 Oktober 2024 lalu. Bahkan itu terjadi hingga hari ini, Rabu, 6 November 2024.


Mahfud MD Sebut Prabowo Bisa Revisi Daftar Capim KPK tanpa Langgar Aturan

14 jam lalu

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md saat memberikan keterangan kepada awak media di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.  ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Mahfud MD Sebut Prabowo Bisa Revisi Daftar Capim KPK tanpa Langgar Aturan

Menurut Mahfud MD, Prabowo memiliki kesempatan untuk mengambil sikap dengan menyeleksi ulang nama capim KPK yang diserahkan Jokowi kepada DPR.


Kata Jokowi Soal Elektabilitas Bobby Nasution Ungguli Edy Rahmayadi di Survei Pilkada Sumut

15 jam lalu

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons terkait hasil survei Pilkada Jawa Tengah 2024 yang diikuti dua paslon yaitu Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin malam, 4 November 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Kata Jokowi Soal Elektabilitas Bobby Nasution Ungguli Edy Rahmayadi di Survei Pilkada Sumut

Jokowi mengaku tak tahu soal elektabilitas menantunya Bobby Nasution unggul dari Edy Rahmayadi di survei Litbang Kompas untuk Pilkada Sumut.


Jaksa Korea Selatan Geledah Hyundai Engineering & Construction terkait Kasus Eks Bupati Cirebon

17 jam lalu

Bupati Non Aktif Cirebon, Sunjaya Purwadisastra berjalan memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa , 13 November 2018. unjaya Purwadisastra tertangkap tangan menerima uang suap senilai Rp100 juta dari Sekretaris Dinas PUPR, Gatot Rachmanto. Tujuannya, agar Gatot bisa menempati posisi kariernya saat ini. ANTARA
Jaksa Korea Selatan Geledah Hyundai Engineering & Construction terkait Kasus Eks Bupati Cirebon

Jaksa Korea Selatan menggeledah kantor Hyundai Engineering & Construction terkait kasus suap mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra


Banyak Calon Kepala Daerah Sowan ke Solo, Jokowi: Semua Saya Terima

18 jam lalu

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan soal pertemuannya dengan sejumlah calon kepala atau wakil daerah yang akan maju dalam Pilkada 2024 Serentak, saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 6 November 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Banyak Calon Kepala Daerah Sowan ke Solo, Jokowi: Semua Saya Terima

Presiden RI ke-7 Jokowi mengakui banyak calon kepala daerah yang datang menemuinya pada masa Pilkada 2024 ini. Apa saja arahannya?


BPS Catat 10 Pekerjaan dengan Gaji Tertinggi di Indonesia, Bidang Apa Saja?

18 jam lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
BPS Catat 10 Pekerjaan dengan Gaji Tertinggi di Indonesia, Bidang Apa Saja?

Data BPS menunjukkan terdapat 10 jenis pekerjaan di Indonesia yang menawarkan rata-rata gaji tertinggi. Bidang apa saja?


Tom Lembong Melawan, Siap Hadirkan Sejumlah Saksi Ahli dalam Sidang Praperadilan Hadapi Kejagung

18 jam lalu

Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menuju mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Tom Lembong Melawan, Siap Hadirkan Sejumlah Saksi Ahli dalam Sidang Praperadilan Hadapi Kejagung

Sejumlah saksi ahli akan dihadirkan di praperadilan Tom Lembong untuk menunjukkan adanya kekeliruan yang dilakukan Kejagung soal penetapan tersangka.


Mensesneg Prasetyo Hadi Sebut Pemerintah Minta Arahan Jokowi dalam Pembangunan IKN

19 jam lalu

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, 6 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Mensesneg Prasetyo Hadi Sebut Pemerintah Minta Arahan Jokowi dalam Pembangunan IKN

Pemerintah, kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, akan meminta petunjuk dari Presiden ke-7 Jokowi mengenai pembangunan IKN.


Data BPS Tunjukkan Peningkatan Upah Buruh Setahun Terakhir, di Sektor Mana Tertinggi?

22 jam lalu

Ilustrasi buruh. Pixabay
Data BPS Tunjukkan Peningkatan Upah Buruh Setahun Terakhir, di Sektor Mana Tertinggi?

BPS menunjukkan terjadinya penurunan upah buruh di tiga sektor.