TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi rencana PT Freeport Indonesia yang akan menggugat pemerintah Indonesia soal kebijakan bea keluar ekspor konsentrat tembaga. Menurut Jokowi, pihaknya tetap bakal melanjutkan program hiliralisasi meski ada gugatan tersebut.
"Yang jelas hilirisasi tidak akan berhenti, setelah nikel stop, masuk ke tembaga, kobalt, masuk lagi ke bauksit dan seterusnya," kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023.
Menurut Jokowi, tidak ada satu pun negara atau organisasi yang bisa hentikan keinginan Indonesia melakukan industrialisasi hilirisasi. Sebab, kata Jokowi, hal tersebut bakal mendatangkan banyak manfaat untuk negara.
Jokowi menyatakan tetap ingin mengekspor barang setengah jadi dan barang jadi. Sebab, ia menginginkan pemerintah mendapat nilai tambah dari kekayaan alam yang diekspor ke luar. "Saya ingin ekspor kita barang setengah jadi dan barang jadi, karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri," kata Jokowi.
Sebelumnya, gugatan yang dilayangkan PT Freeport Indonesia ini lantaran pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan aturan yang menyatakan ekspor konsentrat tembaga akan tetap dikenai bea masuk dengan tarif 5 persen hingga persen. Aturan ini berlaku bahkan jika pembangunan smelter perusahaan melebihi 50 persen.
Padahal, Freeport Indonesia mengatakan selama ini berpegang pada Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang disepakati pada 2018. Dalam aturan tersebut, Freeport Indonesia bakal bebas dari bea keluar atau ekspor jika perkembangan proyek smelter sudah mencapai 50 persen.
Lalu pada Maret 2023, pemerintah menghilangkan kewajiban ekspor PT Freeport Indonesia karena proyek smelter sudah mencapai 50 persen. Namun, pada Juli 2023 Kementerian Keuangan merevisi aturan tersebut.
Pilihan Editor: Laporan Polisi terhadap Rocky Gerung Bertambah Menjadi 25 Laporan
