TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melakukan evaluasi terhadap perwira TNI maupun Polri yang menduduki jabatan sipil setelah munculnya kisruh soal suap Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi. "Semuanya akan dievaluasi. tidak hanya masalah itu (Basarnas), semuanya," kata Jokowi, Senin 31 Juli 2023.
Basarnas hanyalah satu dari sejumlah lembaga nonkementerian yang dipimpin militer. Berikut sederet lembaga nonkementerian yang dipimpin militer.
1. BSSN
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah lembaga yang sudah berdiri sejak 4 April 1946. Dikutip dari laman resminya, lembaga ini memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi. Hal tersebut dilakukan untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Pada 2021, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Saat ini, BSSN dipimpin oleh Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian. Ia adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata RI 1986. Hinsa Siburian berhasil menjadi lulusan terbaik yang meraih Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama. Ia mulai menjabat sebagai pemimpin BSSN pada 21 Mei 2019.
2. Badan Intelijen Negara
Badan Intelijen Negara (BIN) adalah salah satu lembaga nonkementerian yang memiliki tugas pemerintahan di bidang intelijen. Berdirinya lembaga ini dimulai ketika masa pendudukan Jepang pada 1940-1943. Saat itu, Jepang telah mendirikan intelijen lokal yang dikenal sebagai Sekolah Intelijen Militer Nakano.
Pada 1966, Soekarno mendirikan Komando Intelijen Negara (KIN) dan menunjuk Jenderal TNI Soeharto sebagai pemimpinnya. Setahun kemudian, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden untuk mengubah KIN menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN). Pada 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengubah BAKIN menjadi BIN yang dipakai hingga sekarang.
Sejak 2001, BIN selalu dipimpin oleh anggota militer dan kepolisian, yaitu Jenderal TNI A.M Hendropriyono (2001-2004), Mayor Jenderal TNI Syamsir Siregar (2004-2009), Jenderal Polisi Sutanto (2009-2011), Letnan Jenderal TNI Marciano Norman (2011-2015), Letnan Jenderal TNI Sutiyoso (2015-2016), dan Jenderal Polisi Budi Gunawan (2016-sekarang).
3. BNPB
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah berdiri sejak 2008. Lembaga ini terbentuk karena melihat kenyataan bahwa Indonesia memiliki berbagai bencana yang disebabkan oleh kondisi geologi, geografis, dan hidrologis. Karena itu, pemerintah Indonesia membuat lembaga yang memiliki visi untuk membangun ketangguhan bangsa saat menghadapi bencana.
Sejak 17 November 2021, BNPB dikepalai oleh Letjen TNI Suharyanto, lulusan Akademik Militer 1998 dan berasal dari kecabangan Infanteri yang bertugas cukup lama di kesatuan Kostrad.
Pilihan Editor: Banyaknya Lembaga Non Kementerian Dinilai Boroskan Anggaran
