Banyak pejabat publik nilai kritik sebagai hinaan
Haris juga menerangkan bahwa banyak pejabat publik menilai kritik sebagai sebuah hinaan. Dalam hal ini, Haris menjelaskan bahwa selama kritik yang ditujukan kepada pejabat berkaitan dengan kebijakan publik, untuk kepentingan publik maka itu bukanlah penghinaan.
“Selama dia pejabat publik, terkait kebijakan publik, untuk kepentingan publik dasar kritiknya maka tidak bisa dianggap penghinaan. Penghinaan itu person maka kalau bukan produk kebijakan publik, bukan terkait kelakuan pejabat publik, bukan terkait kepentingan publik maka boleh anda bilang penghinaan,” ucap Haris.
Ia kemudian menerangkan bahwa tren terhadap kritik pejabat publik telah meningkat. Hal tersebut dikarenakan kelakuan pejabat publik itu sendiri. Kelakuan yang dimaksud adalah adanya pejabat publik yang conflict of interest, dan beberapa kebijakan yang dinilai tidak memiliki nilai baik kepada publik.
“Masa kita nggak boleh kritik, kita kritik ngomong keras dibilang penghinaan, nggak boleh dong. Jadi memang negara sedang di ujung tanduk kebijakannya dan perilakunya pejabatnya," kata Haris.
AKHMAD RIYADH | EKA YUDHA SAPUTRA
Pilihan Editor: Ragam Pernyataan Terbaru Panglima TNI soal Kasus Kabasarnas, Tak Lindungi Anggota yang Salah
