Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PSI Soroti Banyak Gubernur Saat Menjabat Tak Pernah Bangun SMA Negeri Baru

Reporter

image-gnews
Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membawa papan aspirasi saat aksi damai didepan kantor Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023. Pada hari Pendidikan Nasional ini kader PSI menuntut Mendikbudristek Nadiem Makarim melakukan revolusi seperti memperbaiki sekolah rusak, jaminan kesejahteraan guru hingga wajib belajar 12 tahun. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membawa papan aspirasi saat aksi damai didepan kantor Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023. Pada hari Pendidikan Nasional ini kader PSI menuntut Mendikbudristek Nadiem Makarim melakukan revolusi seperti memperbaiki sekolah rusak, jaminan kesejahteraan guru hingga wajib belajar 12 tahun. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Furqan AMC mengkritisi sedikitnya pertambahan jumlah Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri dari tahun ke tahun di Tanah Air. Menurut Furqan, nyaris di semua wilayah jumlah sekolah negeri terbatas.

"Pertambahannya dari tahun ke tahun sangat minim, sehingga tidak mampu menampung jumlah Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang mau masuk ke negeri,” kata Furqan dalam rilis tertulis, Senin, 24 Juli 2023.

Kondisi ini, kata Furqan, memicu bottle neck setiap tahun Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB). Furqan menyebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nasional, dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini hanya terbangun sekitar 255 SMA Negeri baru.

Furqan menuturkan sebagin wilayah di Pulau Jawa mengalami stagnansi pembanguan SMA Negeri. Di Jawa Timur, misalnya, pertumbuhan SMA baru mengalami stagnansi, di mana sejak awal masa pemerintahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa jumlah SMA masih 423 unit. 

Hal serupa, kata Furqon, juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana jumlah SMA tetap 69 unit tidak bertambah sejak awal masa pemerintahan Gubernur Hamengkubuwono X. “Selama lima tahun terakhir," kata Furqan

Kemudian kondisi yang hampir sama juga terjadi di daerah Jawa Tengah, kata Furqon selama lima tahun terakhir pemerintahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hanya membangun 1 SMA Negeri baru. “Total SMA Negeri di Jawa Tengah tahun ajaran 2022/2023 sejumlah 361 unit. Namun jumlah ini kurang satu unit dibandingkan akhir masa pemerintahan Ganjar Pranowo di periode pertama, yakni 362 unit," ujar Furqan.

Kondisi Jawa Barat juga tak luput dari perhatian. Furqan menyebutkan bahwa sejak awal Ridwan Kamil dilantik jadi gubernur, jumlah SMA Negeri di Jawa Barat mencapai 495 Unit. Di akhir masa pemerintahan Ridwan Kamil pada 2023 ini total SMA 514 unit. “Ada pertambahan 19 unit SMA Negeri baru semasa pemerintahan kang Emil,” ungkap Furqan.

Sedangkan di Banten, kata Furqan, sejak pemerintahan Gubernur Wahidin Halim 2017-2022 terbangun empat SMA Negeri baru. Lalu di DKI, periode 2017-2018 sudah ada 124 unit SMA Negeri di DKI. Di akhir pemerintahan Anies malah berkurang jadi 117 Unit.

Furqan mengatakan daerah luar Jawa, pertambahan jumlah sekolah juga tak signifikan. Misalnya, kata Furqan, di Sulawesi Selatan jumlah SMA Negeri stagnan di angka 335 Unit selama lima tahun terakhir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Furqan, di Kalimantan Tengah dan Aceh jumlah SMA malah berkurang satu. “Tadinya 182 unit di Kalimantan Tengah, dan 395 unit di Aceh pada tahun ajaran 2018-2019,” kata dia.

Minimnya pembangun SMA Negeri baru itu, kata Furqon, berdampak pada daya tampung siswa baru. Furqon mencontohkan DKI Jakarta daya tampung SMA tahun 2023 ini cuma 28 ribu kursi, SMK 19 ribu kursi, sementara perkiraan jumlah murid barunya mencapai 139 ribu siswa.

"Jelas saja terjadi kisruh pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), karena fenomena bottleneck (leher botol). Jumlah Calon Peserta Didik Baru (CPDB) tidak sebanding dengan daya tampung sekolah negeri," ungkap Furqan.

Pilihan Editor: Edy Rahmayadi Tolak Zonasi PPDB Sekolah, Menko PMK: Silakan Kalau Punya Sistem Lebih Bagus

Catatan Redaksi:

Ada revisi di paragraf 8 berita ini. Di bagian DKI, sebelumnya tertulis: Lalu di DKI Jakarta terbangun 124 unit baru di periode ajaran 2017-2018. "Adapun di DKI Jakarta pada akhir pemerintahan Anies Baswedan, jumlah SMA Negeri 117 Unit," ujarnya.

Kalimat itu seharusnya berbunyi: Lalu di DKI, periode 2017-2018 sudah ada 124 unit SMA Negeri di DKI. Di akhir pemerintahan Anies malah berkurang jadi 117 Unit.

Revisi dilakukan Senin, 24 Juli 2023, pukul 18.51 WIB. Redaksi mohon maaf atas kesalahan ini. Terima kasih.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jusuf Hamka Diusulkan Maju Pilgub Jakarta 2024: PDIP Bilang Cek Ombak, PKS Sebut Bakal Seru

1 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Diusulkan Maju Pilgub Jakarta 2024: PDIP Bilang Cek Ombak, PKS Sebut Bakal Seru

Jusuf Hamka atau Babah Alun disiapkan oleh Partai Golkar maju di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024 sebagai cawagub mendampingi Kaesang.


Penjelasan Lengkap PSI soal Wacana Duet Kaesang-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta

6 jam lalu

Tangkapan Layar - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman. ANTARA/Youtube/Partai Solidaritas Indonesia/Agatha Olivia Victoria.
Penjelasan Lengkap PSI soal Wacana Duet Kaesang-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta

Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman menjelaskan ihwal wacana duet Kaesang- Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta.


Sudah Cair, Ini Besaran Dana yang Diterima Peserta KJP Plus Tahap I Gelombang 2

10 jam lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Sudah Cair, Ini Besaran Dana yang Diterima Peserta KJP Plus Tahap I Gelombang 2

Pencairan dana KJP Plus dapat dimanfaatkan penerima sejak Jumat sore, 12 Juli 2024.


Jusuf Hamka Ungkap Jargon untuk Pilgub Jakarta: Ka'bah, Kaesang-Babah

13 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Ungkap Jargon untuk Pilgub Jakarta: Ka'bah, Kaesang-Babah

Jusuf Hamka sudah siap dengan jargon Ka'bah atau Kaesang-Babah Alun jika memang diusung di Pilgub Jakarta.


Nilai Piagam Dianulir di PPDB, Puluhan Siswa di Semarang Batal ke SMA dan SMK Negeri

16 jam lalu

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
Nilai Piagam Dianulir di PPDB, Puluhan Siswa di Semarang Batal ke SMA dan SMK Negeri

Sebanyak 69 siswa mengalami piagamnya dianulir dalam PPDB Tingkat SMA di Semarang, Jawa Tengah.


Golkar Jakarta Sebut Jusuf Hamka Baru Muncul dalam Bursa Pilgub Pekan Ini: Kami Juga Kaget

16 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka berada di mobil usai melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023. Pertemuan tersebut dalam rangka membahas polemik utang pemerintah yang belum dibayarkan sebesar Rp179 miliar kepada perusahaan milik Jusuf Hamka yaitu PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Golkar Jakarta Sebut Jusuf Hamka Baru Muncul dalam Bursa Pilgub Pekan Ini: Kami Juga Kaget

DPD Golkar Jakarta mengaku bahwa nama Jusuf Hamka baru ada awal pekan ini. Sebut langkah diluar prediksi.


PSI Sebut Belum Ada Kesepakatan Final dengan Golkar Soal Duet Kaesang-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta

17 jam lalu

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep saat konferensi pers di Kantor DPP Golkar di Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
PSI Sebut Belum Ada Kesepakatan Final dengan Golkar Soal Duet Kaesang-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta

Sampai saat inim Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep belum menentukan apakah akan maju dalam Pilkada 2024.


Orang Tua Siswa di Solo Ngadu Akun Daftar PPDB Digunakan Orang Lain

1 hari lalu

Petugas membantu orang tua calon siswa mendaftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring di SMP Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Pendaftaran PPDB Kabupaten Bogor 2024 jenjang SMP pada 1-4 Juli 2024 itu dibuka melalui empat jalur pendaftaran, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dan jalur anak guru atau tenaga kependidikan, serta daerah perbatasan. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Orang Tua Siswa di Solo Ngadu Akun Daftar PPDB Digunakan Orang Lain

Orang tua calon peserta didik (CPD) melapor akun mereka digunakan orang lain untuk PPDB.


Banyak Masalah PPDB, Kemendikbud: Hapus Jalur Zonasi Bukan Solusi

1 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Banyak Masalah PPDB, Kemendikbud: Hapus Jalur Zonasi Bukan Solusi

Menurut Kemendikbud, akar masalah PPDB ada dua.


PDIP Nilai Ide Golkar Pasangkan Jusuf Hamka dengan Kaesang Sekadar Cek Ombak

1 hari lalu

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep saat konferensi pers di Kantor DPP Golkar di Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
PDIP Nilai Ide Golkar Pasangkan Jusuf Hamka dengan Kaesang Sekadar Cek Ombak

PDIP menganggap langkah Golkar memasang Jusuf Hamka dengan Kaesang hanya sekadar mengukur respons masyarakat.