TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, berharap pada 2024 nanti capres atau cawapres berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Ia menyebut ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang merupakan putra daerah asli Pacitan pernah menjadi presiden hingga dua periode.
"Kalau kita saja bangga pernah memiliki presiden dari Kabupaten Pacitan, tentu kita ingin pemimpin-pemimpin ke depan juga berasal dari Kabupaten Pacitan,” ujar Ibas dalam keterangannya, Kamis, 20 Juli 2023.
Meski memberikan kode tersebut, Ibas tidak menjelaskan secara gamblang sosok asal Pacitan yang dimaksud. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang digadang-gadang sebagai cawapres Partai Demokrat di 2024 merupakan kelahiran Bandung, Jawa Barat.
Pernyataan ini Ibas sampaikan usai meresmikan pembangunan kios pasar dalam Program Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Anggota Komisi VI DPR RI ini menyatakan pembangunan infrastuktur seperti kios pasar di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten ini merupakan kunci meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di desa seperti petani
Melalui infrastruktur yang memadai, Ibas optimistis para petani bisa mengembangkan usaha pertaniannya dan mendapatkan pupuk dengan mudah.
“Kita juga harus mendukung para petani kita, mereka juga harus bisa mengembangkan usaha pertaniannya. Dan kita juga berharap ibu-ibu, emak-emak yang hendak berjualan di pasar, semakin hari penghasilannya semakin meningkat,” kata Ibas.
Ia menjelaskan sudah menjadi tugasnya di legislatif menyiapkan infrastruktur perdagangan bagi masyarakat. Dalam pengawalan program PISEW ini, Ibas meresmikan 8 unit kios dan 2 kamar mandi.
Pada kesempatan tersebut, Ibas menyampaikan ingin bersinergi bersama masyarakat dan pejabat setempat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk generasi muda. Ia berharap tidak ada anak yang putus sekolah sehingga bisa meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Pilihan Editor: Demokrat Tolak Pengesahan RUU Kesehatan, Persoalkan Mandatory Spending dan Liberalisasi Tenaga Kesehatan Medis
