TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan aksi untuk mengamankan stok pangan. Ini untuk menghadapi anomali cuaca yang diakibatkan El Nino.
Syahrul mengatakan, melalui rapat terbatas yang digelar di Istana Negara, Selasa 18 Juli 2023, Jokowi meminta agar persoalan El Nino ini ditangani serius.
"Presiden mengumpulkan semua menteri dan menko dalam mengantisipasi El Nino yang menurut BMKG puncaknya akan ada di Agustus-September," kata Syahrul di Istana Negara, Selasa 18 Juli 2023.
Syahrul mengatakan, presiden meminta agar persoalan El Nino tersebut tidak mempengaruhi stok pangan, utamanya beras. Kementan diminta memetakan daerah-daerah yang memiliki sumber air cukup atau daerah hijau.
"Perintah presiden ini harus diseriusi, khususnya dengan beras dan lain-lain agar benar antisipasi sejelek mungkin harus dipersiapkan. Daerah yang masih hijau harus di backup dengan upaya optimalisasi pertanaman dan upaya pengendalian lainnya," kata Syahrul.
Sementara itu, kata Syahrul, untuk daerah kuning atau daerah yang sumber airnya terbatas, harus ada intervensi terutama untuk mengendalikan air irigasi.
"Ketiga, daerah merah tentu saja dipersiapkan beberapa komoditi lain varitas-varitas tahan air, dan kemungkinan disikapi dengan persiapan lumbung pangan khusus bagi daerah merah," katanya.
Syahrul mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan sembilan provinsi yang akan menjadi penyanggah utama dan pendukung dampak fenomena El Nino. "Tiga di Jawa, kemudian Sumsel, Sumut, Lampung, Sulsel, Kalsel, kurang lebih," kata Syahrul.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri di Istana Negara, Jakarta, Selasa 18 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB. Rapat itu mengagendakan dua isu yakni tentang antisipasi fenomena El Nino dan percepatan eliminasi tuberkulosis.
Adapun menteri yang diundang dalam ratas tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md.
Kemudian, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Pilihan Editor: Dirjen Imigrasi Silmy Karim Bilang Kebocoran Data Paspor Terjadi pada Januari 2022
