Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil Panda Nababan, Politisi PDIP yang Sentil Gibran sebagai Anak Ingusan dan Kinerja Boobby Nasution

image-gnews
Panda Nababan. TEMPO/Subekti
Panda Nababan. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panda Nababan, politikus senior dari PDIP menggambarkan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai anak yang belum berpengalaman. Hal tersebut disampaikannya sebagai respons terhadap diskusi dengan Budi Arie Setiadi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia presiden di bawah 40 tahun.

"Gibran anak ingusan kok, gimana? Nanti anak itu besar kepala, masih belajar dulu lah," kata Panda saat Diskusi Adu Perspektif yang digelar Senin, 26 Juni 2023 lalu.

Pernyataan tersebut segera mendapat perhatian. Banyak politikus yang berbondong-bondong membela putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran, dalam hal ini.

Di sisi lain, Gibran tidak merasa tersinggung dengan pernyataan Panda Nababan yang menyebutnya sebagai anak ingusan. Gibran bahkan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Menurutnya, dia menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu dipelajari, dan dia menerima masukan dari para senior partai dengan tulus. Gibran berpendapat bahwa tidak perlu merasa tersinggung.

Gibran juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini dia belum pernah bertemu dengan Panda Nababan. 

"Ya saya ucapkan terima kasih untuk masukannya dari para senior partai," kata Gibran ketika ditemui awak media di Balai Kota Solo seusai mengikuti Salat Idul Adha, Kamis, 29 Juni 2023. 

Tidak hanya Gibran, Panda Nababan pun menyoroti kinerja Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang juga menantu Jokowi. Ia menyebut mengaku kecewa dengan kepemimpinan Bobby. Menurutnya, selama menjabat sebagai Wali Kota Medan, Bobby tidak punya prestasi.

"Dianggap anaknya Presiden bisa begini. Saya aja terus terang kecewa dengan prestasi Bobby, belum kelihatan," kata dia, dalam wawancara dengan media televisi.

Bobby merespons singkat kritikan tersebut. "Ya ini masukan tentunya sekaligus menjadi motivasi," kata Bobby Nasution usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Medan HUT ke 433 Kota Medan, pada Senin, 3 Juli 2023.

Profil Panda Nababan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Panda Nababan, nama yang tidak asing di dunia politik Indonesia, adalah seorang politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Profilnya yang penuh keberanian dan kontroversi membuatnya menjadi tokoh yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut.

Lahir pada 13 Desember 1959 di Desa Purbatua, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Panda Nababan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1984 dan melanjutkan studi S2 di Universitas Indonesia.

Karier politik Panda Nababan dimulai ketika ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1993. Ia aktif dalam berbagai kegiatan partai dan menduduki berbagai posisi penting, termasuk sebagai Ketua DPD PDI di Sumatera Utara. Setelah perubahan nama partai menjadi PDIP, Panda Nababan tetap setia dan berperan sebagai salah satu politisi senior di partai tersebut.

Profil Panda Nababan mencuat ke permukaan bukan hanya karena posisinya di partai, tetapi juga karena sikap blak-blakannya dalam menyampaikan pendapat. Ia sering mengutarakan pandangannya secara jujur dan tegas, tanpa takut menghadapi kontroversi. Hal ini membuatnya menjadi sosok yang disegani oleh banyak orang dan menjadi perhatian media massa.

Namun, profil Panda Nababan tidak lepas dari kontroversi. Ia pernah diduga tersangkut dalam kasus suap pada 2013 yang melibatkan beberapa anggota DPR. Meski demikian, Panda Nababan berhasil melewati masa sulit tersebut dan tetap menjadi salah satu tokoh penting dalam politik Indonesia.

Selain aktif di dunia politik, Panda Nababan juga memiliki peran dalam berbagai organisasi dan lembaga. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan dan Pengawasan PDIP, anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI, serta anggota Dewan Pakar Komite Nasional Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Panda juga mencerminkan kepeduliannya terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Ia aktif dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat adat serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Meskipun sudah berusia lebih dari enam puluh tahun, Panda Nababan tetap memiliki semangat dan energetik dalam berpolitik. Ia menjadi salah satu sosok yang dihormati dan diapresiasi oleh banyak pihak. Ia terus menyuarakan keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta demokrasi di Indonesia.

Pilihan Editor: Panda Nababan Sebut Gibran Anak Ingusan, Gerindra: Jangan Sepelekan Anak Muda

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

11 menit lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?


Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

2 jam lalu

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa (lima dari kiri) berfoto bersama jajaran pengurus PAC dan DPC PDIP Kota Solo seusai mendaftar penjaringan sebagai bakal calon wali kota di PDIP, Sabtu, 18 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.


Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

4 jam lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Gibran Tak Setuju Larangan Study Tour Sekolah Pasca Kecelakaan Maut SMK Lingga Kencana

4 jam lalu

Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka masih hadir di kantor Wali Kota Solo di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 24 April 2024, usai penetapan oleh KPU kemarin. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Tak Setuju Larangan Study Tour Sekolah Pasca Kecelakaan Maut SMK Lingga Kencana

Menurut Gibran, yang diperlukan adalah uji kelayakan kendaraan yang digunakan, bukan melarang adanya study tour.


Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

12 jam lalu

Politikus Rian Ernest (kanan) menerima baju dari Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar saat diperkanalkan menjadi kader Partai Golkar di Kantor DPD Golkar, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Mantan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest bergabung dengan Partai Golkar menjadi Kepala Biro Pemuda DPD Partai Golkar DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.


Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

12 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan President of the World Water Council, Loic Fauchon (kiri) menandatangani prasasti dalam acara Balinese Water Purification Ceremony rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di Kura-Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum/Aprillio Akbar
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.


Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

13 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.


Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

13 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.


Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

15 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

15 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.