TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan telah mendapatkan instruksi dari Presiden Joko Widodo perihal utang pemerintah ke masyarakat atau swasta. Mahfud menyatakan itu setelah ramainya pengakuan bos jalan tol Jusuf Hamka soal utang pemerintah kepadanya.
“Benar Presiden RI telah menugaskan saya untuk mengkoordinasi pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat,” kata Mahfud dalam siaran pers di kanal YouTube Kementerian Polhukam, Ahad, 11 Juni 2023.
Mahfud mengatakan presiden sudah dua kali menyampaikan kewajiban pemerintah untuk membayar hutang ke masyarakat dalam dua kali rapat internal yang berbeda. Dia mengatakan rapat internal pertama dilaksanakan pada 23 Mei 2022.
Rapat itu kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Menkopolhukam Nomo 63 Tahun 2022 yang isinya adalah perintah meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap ihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah.
Menurut Mahfud, Presiden Jokowi kembali mengingatkan soal kewajiban pemerintah membayar utang dalam rapat internal tanggal 13 Januari 2023. “Presiden menyampaikan kalau rakyat dan swasta punya utang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya utang harus membayar, itu perintah presiden,” kata dia.
Mahfud mengatakan dirinya telah membentuk tim yang bertugas untuk memverifikasi utang-utang yang dimiliki pemerintah dan telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Dia mengatakan tim itu terdiri dari Kementerian Keuangan, Polri dan Kejaksaan Agung.
Menurut Mahfud, utang kepada Jusuf Hamka bisa saja ada dalam daftar yang sedang diteliti oleh timnya. Karena itu, dia menyarankan Jusuf untuk mengirimkan surat kepada Kemenkeu yang isinya menagih pembayaran utang. Mahfud bersedia membantu penagihan itu dengan membuatkan memo atau surat.
“Kemenkeu wajib membayar dan itu kewajiban pemerintah dan hukum negara terhadap rakyatnya dan terhadap pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi sah,” kata dia.
Sebelumnya, Jusuf Hamka menagih utang yang dipinjamkannya ke pemerintah sebesar Rp 800 miliar. Dia mengatakan bahwa utang itu berhubungan dengan deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) yang belum dibayarkan pemerintah sejak 1998.
Jusuf mengatakan utang itu bermula dari deposito milik perusahaannya di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998. Saat itu pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.
Sengketa ini kemudian masuk dalam gugatan di Mahkamah Agung (MA) pada 2015. Hasilnya, Jusuf memenangkan gugatan tersebut dan pemerintah diwajibkan membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan.
Namun, Jusuf Hamka mengatakan pemerintah hingga kini belum membayar kan utang tersebut. Jusuf mengatakan sudah bersurat ke DJKN Kemenkeu pada 2019-2020. Namun, DJKN selalu mengatakan sedang melakukan verifikasi Kemenko Polhukam.
ROSSENO AJI | JULNIS FIRMANSYAH
Pilihan Editor: Mahfud Md Bakal Pelajari Utang Rp800 Miliar Pemerintah ke Jusuf Hamka
