Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polri Bakal Tindaklanjuti Dugaan Pembocoran Putusan MK Ihwal Pemilu 2024 Tertutup

image-gnews
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers yang diikuti secara daring dari Jakarta pada Minggu, 21 Mei 2023. (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers yang diikuti secara daring dari Jakarta pada Minggu, 21 Mei 2023. (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan menelusuri dugaan pembocoran putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sistem pemilu tertutup 2024. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan mengatakan pihaknya masih menantikan adanya laporan kepada Polri. “Itu cuitan ya? Tentu kami harus menghargai ya. Kami akan tunggu," kata Ramadhan di Mabes Polri pada Senin, 29 Mei 2023.

Pernyataan Ramadhan merespons cuitan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md yang meminta kepolisian memeriksa mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana yang mengaku mendapat informasi bahwa MK akan mengembalikan pemilihan legislatif ke sistem proporsional tertutup alias coblos partai. Ramadhan menyatakan lembaganya akan mendalami informasi tersebut. "Kami akan menelusuri bila ada indikasi tersebut," kata Ramadhan.

Ia menegaskan Polri tidak tebang pilih dalam menangani kasus. Dia mengatakan Polri akan menindaklanjuti setiap laporan. "Kami akan menunggu, dan siapa pun ya, bukan hanya pejabat saja, Polri akan menindaklanjuti laporan tersebut," ujarnya. Saat ini, kata Ramadhan, lembaganya masih menunggu laporan resmi mengenai pembocoran ini.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi ihwal putusan sistem proporsional pemilu 2024. Ia menyebut berdasarkan sumbernya, putusan MK akan menetapkan sistem proporsional tertutup dengan perbandingan hakim 6:3.

Menanggapi hal tersebut, Menkopolhukam Mahfud Md bereaksi agar pernyataan Denny Indrayana itu ditelisik. Pasalnya, kata dia, hal itu bisa dikategorikan sebagai membocorkan dokumen rahasia negara. "Terlepas dari apa pun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah," ujar dia dalam cuitan Twitternya pada 28 Mei 2023.

 

 

 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kisah Ayat Suci, Pemuda Aceh Barat Ikut Tes Tamtama Polri dengan Sepatu Robek

43 menit lalu

Seorang calon siswa (casis) bernama Ayat Suci asal Kabupaten Aceh Barat bersemangat mengikuti tes tamtama Polri tahun anggaran 2024, walaupun harus mengikuti tes dengan memakai sepatu bekas dan sobek. Foto: Polda Aceh
Kisah Ayat Suci, Pemuda Aceh Barat Ikut Tes Tamtama Polri dengan Sepatu Robek

Calon siswa asal Kabupaten Aceh Barat mengenakan sepatu koyak atau robek saat mengikuti tes Tamtama Polri 2024 di Polda Aceh.


Deretan Kasus Anggota TNI-Polri Terseret Judi Online, Terbaru Perwira TNI Gelapkan Dana Satuan Rp 876 Juta

47 menit lalu

Drone Emprit mencatat jumlah pemain judi online di Indonesia mencapai 201.122 orang. Lantas, apa penyebab orang senang main judi online? Foto: Canva
Deretan Kasus Anggota TNI-Polri Terseret Judi Online, Terbaru Perwira TNI Gelapkan Dana Satuan Rp 876 Juta

Aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri yang terlibat judi online pun menjamur beberapa waktu terakhir.


Mahfud Md akan Beri Kuliah di Sekolah Hukum PDIP Hari Ini

1 jam lalu

Ganjar Pranowo, Megawati, dan Mahfud MD menghadiri Rakernas ke V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 24 Mei 2024. Keduanya duduk di antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: Tim Media PDIP
Mahfud Md akan Beri Kuliah di Sekolah Hukum PDIP Hari Ini

Mahfud Md direncanakan akan menghadiri Sekolah Hukum PDIP pagi ini.


Bukti Amburadulnya Pemilu 2024

15 jam lalu

Bukti Amburadulnya Pemilu 2024

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan 44 perkara sengketa Pemilu 2024. Jumlah ini lebih banyak dibanding Pemilu 2019 yang hanya 13.


Jalankan Putusan MK, KPU Kalbar Siapkan PSU di Kabupaten Sintang

17 jam lalu

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan hakim konstitusi memimpin sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Jalankan Putusan MK, KPU Kalbar Siapkan PSU di Kabupaten Sintang

Persiapan KPU Kalbar mencakup penyusunan surat tindak lanjut yang akan dibuat KPU RI perihal pelaksanaan PSU.


Sengketa Pileg 2024: Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Gelar PSU Tanpa Kampanye

1 hari lalu

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri metode Kotak Suara Keliling menunjukkan amplop tersegel dalam rekapitulasi perhitungan hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 11 Maret 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rekapitulasi hasil PSU Pemilu 2024 dengan daftar pemilih tetap luar negeri untuk PSU di Kuala Lumpur mencapai 62.217 orang yang terdiri dari 42.372 orang pemilih TPSLN dan 19.845 orang pemilih kotak suara keliling. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
Sengketa Pileg 2024: Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Gelar PSU Tanpa Kampanye

KPU daerah diminta memberitahukan rencana PSU kepada kepala daerah, pimpinan instansi dan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan.


Komisi III DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 165,31 Triliun

2 hari lalu

Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto (tengah) berbincang dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo (kiri) dan Kabiddokkes Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Syamsul Bahar (kedua kanan) saat meninjau pelaksanaan bakti kesehatan Polri Presisi untuk Negeri di Dinning Hall Jakabaring Sport City (JSC), Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan 9 November 2023. Bakti kesehatan yang diikuti 1.500 orang tersebut sebagai bentuk dukungan Polri dalam membantu masyarakat kurang mampu di Sumatera Selatan. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Komisi III DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 165,31 Triliun

Diketahui, pagu indikatif tahun anggaran 2025 untuk Polri awalnya adalah sebesar Rp 104,67 triliun. Polri usul agar naik jadi Rp 165,98 triliun.


Kementerian dan Lembaga Minta Tambahan Anggaran untuk Pindah ke IKN, Siapa Saja Mereka?

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Kementerian dan Lembaga Minta Tambahan Anggaran untuk Pindah ke IKN, Siapa Saja Mereka?

Sejumlah kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran untuk 2025, di antaranya untuk biaya pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN.


Profil Condro Kirono, Jenderal Polri Sekaligus Anggota TKN Prabowo yang Jadi Komisaris Pertamina

2 hari lalu

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (tengah) diapit oleh para pejabat yang baru menandatangani SK penjunjukkan sebagai Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero). Dari kiri-kanan: Budi Gunadi Sadikin, Emma Sri Martini, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Komjen Pol Condro Kirono. Penunjukan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina sebelumnya diumumkan Menteri BUMN Erick Thohir pada Sabtu, 23 November 2019.Foto: Istimewa
Profil Condro Kirono, Jenderal Polri Sekaligus Anggota TKN Prabowo yang Jadi Komisaris Pertamina

Condro Kirono merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir sebagai Komisaris Jenderal.


MK Kabulkan Permohonan Mantan Napi Irman Gusman, Perintahkan KPU Gelar PSU DPD Sumbar

3 hari lalu

Ekspresi terpidana kasus suap kuota pembelian gula impor di Perum Bulog, Irman Gusman, saat mengikuti sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018. Sidang tersebut beragendakan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum KPK terhadap permohonan PK dari mantan Ketua DPD itu. ANTARA
MK Kabulkan Permohonan Mantan Napi Irman Gusman, Perintahkan KPU Gelar PSU DPD Sumbar

Irman Gusman meminta KPU menetapkan namanya masuk dalam DCT anggota DPD Dapil Sumatera Barat.