TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, enggan menanggapi pernyataan pakar hukum Denny Indrayana di media sosial soal putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi sistem pemilihan umum (Pemilu). Said justru berkomentar soal tindakan Denny yang dianggap membocorkan rahasia negara dan dituding membuat kegaduhan.
Said enggan berkomentar soal pernyataan Denny itu karena putusan tersebut belum dikeluarkan secara resmi oleh MK. Dia menyatakan, PDIP tak ingin mendahului putusan itu dan menimbulkan kecurigaan di masyarakat.
"No comment lah orang belum diputuskan MK kok, bagaimana kita mendahului dan menduga-duga itu kerepotan sendiri bagi kita," ujar Said saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Mei 2023.
"Karena ketika menduga-duga kemudian muncul syakwasangka berikutnya, itu yang saya sungguh-sungguh ingin menghindari tidak maulah, kita," kata dia.
Denny Indrayana disebut timbulkan kegaduhan
Said pun menilai tindakan Denny itu menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pasalnya, menurut dia, pernyataan Denny belum bisa dibuktikan dan akhirnya menimbulkan spekulasi.
"Pertanyaannya oh iya bocor, pertanyaan berikutnya benar atau tidak sehingga hanya menimbulkan kegaduhan dan spekulasi yang tidak pada tempatnya, tidak proporsional lah," ujar Said.
Said mengatakan heran dengan pernyataan Denny yang dinilai membocorkan informasi negara. Menurut dia, sebagai pakar hukum Denny seharusnya paham hal itu tak boleh dilakukan.
"Itu kan rahasia negara yang tidak boleh dibocorkan bahkan oleh sekelas Denny, ahli hukum," kata dia.
Said menilai, kegaduhan yang timbul dari merebaknya isu putusan Mahkamah Konstitusi itu membuat bingung. Apalagi yang mendapat informasi tersebut adalah orang awam.
"Ya, saya yang awam bukan ahli hukum kan kebingungan, kalau yang ahli hukum sudah tahu itu dokumen rahasia negara diumumkan ke publik itupun benar dan tidaknya, kita kan tidak bisa mengkonfirmasi balik. Yang kita tahu itu rahasia, dokumen negara lah kok bisa bocor," katanya.
Selanjutnya, pernyataan Denny dinilai tak untungkan publik