Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kritik Oligarki Politik Jelang Pemilu 2024, Guru Besar Sejumlah Kampus Di Yogya Keluarkan Seruan

image-gnews
Guru besar dan akademisi sejumlah universitas di Yogyakarta yang membentuk Forum 2045 menyoroti dinamika politik jelang Pemilu 2024 Sabtu 20 Mei 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Guru besar dan akademisi sejumlah universitas di Yogyakarta yang membentuk Forum 2045 menyoroti dinamika politik jelang Pemilu 2024 Sabtu 20 Mei 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Iklan

Meski Pemilu 2024 tinggal hitungan bulan lagi, forum itu mendesak pada para elit politik dan elit pemerintahan untuk lebih dulu memenuhi janji politik pada periode sebelumnya dengan tuntas dan lunas. Bukan sibuk kampanye dan lobi politik ke sana kemari.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu juga mentaati konstitusi dan aturan yang berlaku dengan berintegritas tinggi, berlaku adil dan bertindak cermat dalam melaksanakan seluruh proses dan tahapan Pemilu 2024," kata dia.

Forum itu menyoroti pula dampak suasana bangsa yang seolah sudah memasuki masa kampanye pemilu belakangan ini. Di mana saling hujat dan serang utamanya di media sosial sudah kembali bermunculan.

"Kami menyerukan seluruh rakyat Indonesia, warga masyarakat digital juga cerdas dan kritis, agar waspada tidak terpengaruh ujaran kebencian, fitnah, berita palsu, atau berbagai upaya adu domba yang menimbulkan perpecahan," kata dia.

Meminta tokoh masyarakat untuk mendidik masyarakat agar cerdas berdemokrasi

Forum tersebut juga mengajak tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik cendekia, intelektual organik, para aktivis guru, media dan mahasiswa berperan aktif untuk mengembangkan literasi demokrasi serta memantau dan mengawasi jalannya proses Pemilu 2024.

"Termasuk kelompok lembaga pendidikan, lembaga adat, dan komponen bangsa lainnya, untuk turut serta menjadi pemandu nalar akal budi dan mewujudkan perilaku rakyat yang berdaulat dengan menyelenggarakan siar pendidikan politik. Agar rakyat bisa memilah dan memilih wakil rakyat maupun presiden dan wakil presiden yang berakhlak mulia dengan sifat-sifat jujur, dipercaya, bertanggungjawab, dan cerdas," kata Untoro.

Untoro mengatakan forum itu berkumpul tidak membicarakan sosok tertentu yang digadang menjadi kandidat pemimpin Indonesia ke depan. Melainkan membahas gagasan-gagasan.

"Silahkan siapapun calon pemimpin yang akan maju nanti untuk menyerap gagasan yang ditawarkan dalam forum itu," kata dia.

"Biarkan gagasan itu ditangkap calon pemimpin yang akan berkontestasi,  pemimpin yang punya gagasan, visi ke depan, bukan hanya yang semata menggalang kekuatan," ujarnya.

Pemilu 2024 rencananya akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 18 partai politik secara nasional dan 6 partai politik lokal aceh sebagai peserta pemilu. Sementara untuk calon presiden, sejauh ini terdapat tiga nama besar yang diprediksi akan bertarung. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

13 jam lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.


Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

19 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.


Sosok Dian Andriani Anggota Korps Wanita TNI AD Pertama Berpangkat Mayjen

20 jam lalu

Mayjen TNI AD, Dian Andriani. FOTO/instagram/dianandrianiratna
Sosok Dian Andriani Anggota Korps Wanita TNI AD Pertama Berpangkat Mayjen

Dian Andriani merupakan perempuan pertama yang mencapai pangkat Mayjen TNI AD di Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad).


5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?


Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Catat, UGM Yogyakarta Gelar Festival Anggrek Akhir Pekan ini di Sleman

1 hari lalu

Salah satu varietas anggrek yang akan dipamerkan Pusat Inovasi Agroteknologi (PIAT)  UGM pada Festival Anggrek Sabtu 18 Mei 2024 di Sleman. Dok.istimewa
Catat, UGM Yogyakarta Gelar Festival Anggrek Akhir Pekan ini di Sleman

Penggemar tanaman anggrek yang berencana melancong ke Yogyakarta akhir pekan ini, ada festival menarik yang bisa disaksikan.


Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.