TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri sekaligus Komisaris Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendri Satrio menyarankan Kejaksaan Agung transparan dalam pengusutan kasus korupsi pembangunan Base Transciever Station (BTS) milik Bakti Kominfo yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga menjabat Sekjen Partai NasDem, Johnny G. Plate. Hal itu, kata Hendri, untuk menepis dugaan kasus ini sarat dengan kepentingan politik.
Hendri tak menyalahkan publik jika menilai kasus ini sarat kepentingan politik. Pasalnya, Partai NasDem saat ini dianggap berseberangan dengan rezim yang berkuasa karena mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres).
"Wajar apabila publik memiliki persepsi demikian. Memang ini sebuah kasus yang menjadi perhatian publik karena momennya bersamaan dengan pencalonan Anies Baswedan oleh NasDem yang kemudian dinilai berseberangan dengan istana," kata Hendri dalam keterangannya, Kamis, 18 Mei 2023.
Pandangan negatif bisa ditepis jika Kejaksaan Agung transparan
Menurut Hendri, jika Kejaksaan Agung berani terbuka kepada publik terhadap seluruh proses hukum yang harus dijalani Plate, maka masyarakat tidak akan berprasangka negatif kepada rezim yang berkuasa. Pria yang biasa disapa Hensat itu menilai demokrasi di Indonesia bisa terancam apabila publik merasa adanya praktek hukum yang masih tebang pilih.
“Transparan saja prosesnya. Kemudian tuduhan-tuduhannya dibuktikan sehingga masyarakat tidak berpersepsi negatif tentang bagaimana urusan politik ditarik ke hukum, tapi ini tentang murni kasus hukum yang harus diselesaikan oleh negara”, kata Hendri.
Selanjutnya, kasus Johnny G.Plate perkokoh soliditas Koalisi Perubahan untuk Persatuan
