Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKS Tiba di KPU RI, Jadi Parpol Pertama Daftarkan Bacalegnya

Reporter

image-gnews
PKS mendatangi kantor KPU RI mengajukan pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Tika Ayu
PKS mendatangi kantor KPU RI mengajukan pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Tika Ayu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai politik pemilu pertama yang mendaftarkan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU ) RI hari ini Senin 8 Mei 2023. PKS di bawah komando Presiden PKS Ahmad Syaikhu dengan seluruh rombongan memenuhi halaman KPU RI. 

"Bersyukur kita panjatkan kepada Allah SWT PKS di tanggal 8 nomor urut 8 sebagai parpol pertama yang mendaftar dalam kontestasi pemilu 2024," kata Ahmad Syaikhu, Senin, 8 Mei 2023. 

Syaikhu berharap langkah awal PKS ini menjadi jembatan mencapai hasil terbaik dalam konstelasi demokrasi. "Semoga ini menjadi penyemangat bahwa PKS siap menyongsong demokrasi 2024," ucapnya. 

Tak hanya itu, Syaikhu juga mengatakan pihaknya mesti terus berikhtiar menjaga kedekatan dengan rakyat Indonesia dan tentunya meminta kemudahan kepada Allah SWT.

"Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan pada PKS pada pemilu 2024, Amin ya robbal alamin. Mengawali pendaftaran ini mari kita bermunajat dengan niat-niat kita diterima Allah," ujar Syaikhu. 

Sebelum masuk ke ruang pendaftaran sambutan disambung oleh Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar. Ia mengatakan sangat bahagia seluruh persyaratan pendaftaran PKS dapat rampung di waktu yang tepat.

"Kami dari Sekjen dan seluruh wakil-wakilnya di bidang hukum dan pendaftaran termasuk panitia persiapan datang ke KPU hari ini, Alhamdulillah," ucapnya. 

Aboe memaparkan ada sebanyak 580 anggota bacaleg PKS yang terdaftar di data KPU RI. "Alhamdulillah 84 Dapil," katanya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari 580 bacaleg PKS, Aboe menyebut sebanyak 208 bacaleg merupakan wanita. Artinya, PKS memenuhi ambang syarat bacaleg perempuan. 

"Artinya 35,9 persen merupakan kader wanita," ucap Aboe.

Selain itu, kata Aboe, untuk seluruh Indonesia DPW yang mendaftar jumlahnya hingga 25 DPW, masih ada pertambahan hingga 14 Mei mendatang. 

Sedangkan seluruh Indonesia, jumlah DPD yang mendaftarkan ada sebanyak 150. Tersisa 365 DPD lainnya akan menyusul. "Insya allah sampai tanggal 14 Mei," ucapnya.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan bahwa dirinya telah rampung mendaftar ke KPU RI. 

"Alhamdulillah saya sudah mendaftar jam 08.08 seluruh persyaratan selesai diantar oleh perwakilan DPW DKI Jakarta," ucapnya. 

Pilihan Editor: PKS Daftarkan Bacalegnya ke KPU dengan Karnaval Budaya Indonesia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

10 jam lalu

YouTuber dunia otomotif, Ridwan Hanif (empat dari kiri) mendaftarkan diri dalam penjaringan bakal calon Bupati di PKS Klaten, Jawa Tengah, Sabtu, 18 Mei 2024. Foto: Istimewa
Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

Youtuber, Ridwan Hanif mendaftarkan diri mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati (cabup) dalam Pilkada Klaten 2024 melalui PKS


Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi dan  Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia beserta petinggi partai memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023. Kunjungan PKS ke Partai Golkar tersebut merupakan silatuhrahmi kebangsaan dan membahas hubungan antara kedua partai tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.


Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

1 hari lalu

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin rapat kerja pembahasan RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.


5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.


PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

1 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.


Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.