Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Golkar Sebut Dukungan Pembentukan Koalisi Besar Semakin Banyak

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) Ketua Umum Partai PSI Giring Ganesha (tengah) dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie (kanan) gelar pertemuan di DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu, 12 April 2023. Dalam pertemuan ini  membahas tentang rencana partai PSI yang akan bergabung dalam koalisi besar hang beranggotakan Partai Golkar, PPP, PAN, Gerindra, dan PKB. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) Ketua Umum Partai PSI Giring Ganesha (tengah) dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie (kanan) gelar pertemuan di DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu, 12 April 2023. Dalam pertemuan ini membahas tentang rencana partai PSI yang akan bergabung dalam koalisi besar hang beranggotakan Partai Golkar, PPP, PAN, Gerindra, dan PKB. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan dukungan terwujudnya Koalisi Besar semakin banyak mengalir. Salah satunya juga datang dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.

"Silaturahmi pagi hari ini sangat bermakna, karena PSI hadir untuk ikut mendorong koalisi besar," katanya usai pertemuan dengan PSI, di Kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat, Rabu, 12 April 2022. 

Airlangga mengatakan pertemuan dengan PSI juga menyinggung bagaimana konsep keberlanjutan yang diharapkan dalam kontestasi ke depan itu sebagai pembekalan yang bisa dilaksanakan sedari awal pemerintahan baru.

"Dan tentu yang bisa mendorong itu adalah koalisi besar karena Koalisi besar sekarang hampir seluruhnya ada di pemerintah," ucapnya. 

Airlangga mengklaim bahwa PSI merupakan bagian dari Koalisi Besar. Hal tersebut ditandai Airlangga dari adanya kader partai PSI yang menjabat di posisi pemerintahan yakni Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Raja Juli Antoni. 

"Sehingga tentu kerja sama antarpartai ini akan semakin diperlukan dan semakin konkret," katanya. 

Airlangga pun mengatakan kalau Koalisi Besar merupakan jawaban terhadap masalah keberlanjutan pembangunan semasa kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 

Adapun dalam pertemuan dengan PSI kemarin, Airlangga mengatakan bahwa Golkar  mengajak PSI menjadi sister party-nya. "Tentunya akan ditindaklanjuti oleh Sekjen kedua partai," ujar Airlangga.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Airlangga mengatakan, sister Party's secara teknis akan bergerak dalam hal kerja sama di bidang perekrutan caleg DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota.

 Airlangga mengatakan, dengan semakin banyak partai yang punya persepsi sama, maka akan lebih baik lagi dalam meproses perundangan.

Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengatakan  adanya koalisi besar sejalan dengan semangat PSI. Mereka pun siap bergabung dengan koalisi besar.

"Sehingga  hasil kepuasan Pak Jokowi kemarin, di survei LSI adalah mencapai angka yang luar biasa, 76,8 persen," ucapnya.

Giring menyakini bahwa Jokowi  selalu hadir dan bekerja untuk rakyat Indonesia. Sehingga kata dia, apa pun keputusan yang Jokowi  sampaikan adalah lambang pembangunan yang sudah di bangun sejak 2014.

"Kami siap membuka pintu komunikasi dan pintu kolaborasi sebagai sister party-nya Golkar untuk benar-benar mencari siapa calon yang cocok untuk melanjutkan pembangunan Pak Jokowi," ujarnya. 

Pilihan Editor: Siap Gabung dengan Koalisi Besar, PSI: Ingin Lihat Program Jokowi Berkesinambungan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

49 menit lalu

Sejumlah kader, pimpinan dan pengurus DPD PSI dari beberapa daerah di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap kinerja DPW PSI Jawa Tengah yang diketuai oleh Antonius Yogo Prabowo, di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 30 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

Disebutkan 25 DPD PSI di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jawa Tengah. Begini respons ketua DPW PSI.


25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

13 jam lalu

Sejumlah kader, pimpinan dan pengurus DPD PSI dari beberapa daerah di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap kinerja DPW PSI Jawa Tengah yang diketuai oleh Antonius Yogo Prabowo, di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 30 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah


Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

22 jam lalu

Perkebunan kelapa sawit PT Suryamas Cipta Perkasa yang terindikasi masuk ke dalam kawasan hutan di Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis, 21 Desember 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.


22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

23 jam lalu

Perkebunan kelapa sawit di area konsesi PT Suryamas Cipta Perkasa yang terindikasi masuk ke dalam kawasan hutan di Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Dilihat dari atas pada Kamis, 21 Desember 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.


Maju-Mundur Istri Ridwan Kamil di Pemilihan Wali Kota Bandung, Ini Profil Atalia Praratya

1 hari lalu

Gubernur Ridwan Kamil dan Atalia Praratya berpose saat acara menari Ketuk Tilu massal di panggung depan  Gedung Sate, Bandung, Jumat, 19 Agustus 2022. TEMPO/Prima mulia
Maju-Mundur Istri Ridwan Kamil di Pemilihan Wali Kota Bandung, Ini Profil Atalia Praratya

Kabar Atalia Praratya mundur dari pemilihan Wali Kota Bandung dibantah Waketum Golkar. Ini profil istri Ridwan Kamil tersebut.


Bobby Nasution Tunjuk Pamannya sebagai Plh Sekda Kota Medan, Diskominfo: Sejak 24 April 2024

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Bobby Nasution Tunjuk Pamannya sebagai Plh Sekda Kota Medan, Diskominfo: Sejak 24 April 2024

Wali Kota Bobby Nasution menunjuk pamannya, Benny Sinomba Siregar sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Medan.


Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

1 hari lalu

Bakal calon presiden Prabowo Subianto (kelima kiri) dan bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka (kelima kiri) bergandengan tangan dengan sejumlah ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju (kiri ke kanan) Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat deklarasi sebagai capres dan cawapres sebelum melakukan pendaftaran menuju Gedung KPU di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wpa/tom.
Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?


PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

1 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang mengatur soal batas usia capres-cawapres. TEMPO/Joseph
PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.


PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

1 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.


MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

1 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI