TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa aparatur sipil negara atau ASN maupun pejabat negara diperbolehkan memiliki perusahaan. Akan tetapi, Alex menyebut pejabat ini harus mengungkapkan apakah operasional perusahaan ini ada kepentingan atau berbenturan dengan jabatan yang dia pegang.
Pernyataan ini disampaikan merespons penetapan tersangka terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih. Fitria menjadi tersangka dalam tiga kasus korupsi bersama Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, salah satunya terkait korupsi penerimaan fee jasa travel umrah.
Fitria diketahui juga menjabat sebagai kepala cabang di PT Tanur Muthmainnah, biro travel umrah yang menang program pemberangkatan umrah bagi takmir masjid di Kepulauan Meranti. Biro ini ditunjuk jadi pelaksana umrah tanpa lelang.
"Jadi ada konflik kepentingan," kata Alex dalam konferensi pers di Kantor KPK, Jakarta, Jumat, 7 April 2023.
Sebelumnya pada Kamis lalu, 6 April, KPK mengamankan sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan di Riau dan Jakarta. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Fitria, Adil, dan auditor muda yang juga Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Riau M. Fahmi Aressa.
Setoran Rp 1,4 miliar
Alex menyebut Fitria sebagai orang kepercayaan Adil. Desember 2022, Alex menyebut Adil menerima uang sekitar Rp 1,4 miliar dari PT Tanur Muthmainnah melalui Fitria. Uang diberikan karena PT Tanur Muthmainnah telah menang dalam proyek pemberangkatan umrah. Menurut Alex, PT TM punya program khusus lima berangkat umrah satu gratis.
Artinya, ada satu orang yang digratiskan umrah setiap pemberangkatan lima peserta. Akan tetapi, Adil dan Fitria bersekongkol. Sehingga satu orang yang harusnya gratis ini justru ditagihkan dananya ke APBD Kepulauan Meranti.
"Harusnya diskon," kata Alex. Tagihan yang terkumpul dari APBD inilah yang terkumpul dan kemudian disetorkan ke Adil sebanyak Rp 1,4 miliar tersebut.
Suap auditor BPK
Kemudian agar proses pemeriksaan keuangan di Kepulauan Meranti Tahun 2022 mendapatkan predikat baik dan memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, Adil dan Fitria kembali bersekongkol. Keduanya memberikan uang sekitar Rp 1,1 miliar ke Fahmi.
Fahmi juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau. Sehingga sebagai bukti awal dugaan korupsi, Adil telah menerima total uang sejumlah Rp 26,1 miliar dari berbagai pihak. "Ini akan didalami lebih detail oleh tim penyidik," kata Alex.
Dikutip dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Adil diketahui melepas 250 calon jemaah umrah gratis pada 4 Desember 2022 lalu. Adil melepas ratusan peserta umrah di Masjid Agung Darul Ulum, Selatpanjang, Kepulauan Meranti.
"Semoga dengan keberangkatan ini membawa keberkahan Allah untuk Meranti," kata perwakilan para calon jemaah umrah sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kepulauan Meranti Imam Ghozali saat itu.
Selain kedua kasus tersebut, Adil dan Fitria juga terjerat korupsi berupa pemotongan anggaran. Uang hasil korupsi yang dikumpulkan dari pemotongan anggaran ini kemudian dipakai Adil sebagai dana operasional kegiatan safari politik terkait rencana pencalonannya. "Untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau tahun 2024," kata Alex.
Alex kemudian menjelaskan, Adil diduga memerintahkan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan setoran uang. Sumber anggarannya yaitu dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) di masing-masing SKPD yang kemudian dimanipulasi seolah-olah adalah utang pada Adil.
Besaran pemotongan UP dan GU ditentukan Adil dengan kisaran 5 sampai 10 persen untuk setiap SKDP. Setoran UP dan GU dalam bentuk uang tunai ini kemudian disetorkan pada Fitria.
Pilihan Editor: Auditor BPK Tersangka Usai Terima Suap dari Bupati Kepulauan Meranti
