Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rapat dengan Mahfud Md, Anggota Komisi III DPR Riuh Interupsi Soal Absennya Sri Mulyani

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman saat rapat konsultasi di Gedung MK, Jakarta (26/1). Rapat konsultasi membahas kesiapan menangani kasus gugatan pilkada yang diajukan ke MK. TEMPO/Andika Pradipta
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman saat rapat konsultasi di Gedung MK, Jakarta (26/1). Rapat konsultasi membahas kesiapan menangani kasus gugatan pilkada yang diajukan ke MK. TEMPO/Andika Pradipta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi III DPR hari ini menggelar rapat dengar pendapat dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketuai Mahfud Md. Rapat hari ini mengagendakan pembicaraan soal dugaan kasus pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar Rp 349 triliun yang sempat diungkap Mahfud.

Mahfud Md hadir dalam rapat ini bersama dengan sekretaris komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavanda. Adapun anggota komite, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat hari ini.

Absennya Sri Mulyani membuat forum diwarnai hujan interupsi usai Wakil Ketua Komisi Hukum Sahroni mengungkapkan pengantar rapat. “Interupsi pimpinan, Ketua Komite Pak Mahfud hadir, Sekretaris Komite Pak Ivan hadir, dan anggota yang bernama Sri Mulyani tidak hadir. Kami ingin konfirmasi dahulu mengapa tidak hadir,” kata anggota DPR fraksi Partai Gerindra Habiburokhman, Rabu, 29 Maret 2023.

Selanjutnya, Sahroni menerangkan bahwa Sri Mulyani sedang ada kegiatan lain. Mengingat Mahfud sebagai Ketua Komite TPPU sudah hadir, maka rapat bisa dilanjutkan.

“Hari ini dalam forum ini, kita semua ingin informasi Rp 349 T ini lebih dalam, kita sikapi agar publik tidak bertanya-tanya,” kata Sahroni.

Namun Habiburokhman langsung menginterupsi lagi. “Justru itu pimpinan, kita ingin cari kejelasan hari ini. Ini menyangkut keterangan tiga pihak. Kegiatan lain ini kegiatan apa?" ujar Habiburokhman.

Menjawab itu, Sahrono menyebut jika Menkeu Sri Mulyani tengah ada pertemuan di Bali. "Kita paham, kita semua ingin Bu Sri Mulyani hadir," ujar Sahroni.

Habiburokhman kembali menanggapi. “Ini menyangkut tata tertib, apakah bisa dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Sri Mulyani?" ujar dia.

Anggota DPR fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap kemudian menginterupsi dengan memberikan afirmasi terhadap Habiburokhman.

“Kalau beliau (Sri Mulyani) tidak datang, sampaikan alasannya. Kemudian apakah Komisi III bisa menerima itu? Karena saya sepakat dengan pimpinan bahwa seharusnya rapat ini bisa mengklarifikasi semua hal,” kata Mulfachri.

Perdebatan ihwal absennya Sri Mulyani pada akhirnya usai setelah Wakil Ketua DPR Komisi Hukum Adies Kadir menjelaskan bahwa Sri Mulyani tidak hadir karena sedang memimpin rapat dengan Menteri Ekonomi se-ASEAN.

“Ini tugas negara yang tidak mungkin beliau wakilkan. Kebetulan di Komite TPPU beliau hanya anggota, tapi Ketua dan Sekretaris sudah hadir,” kata Adies.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Adies mengatakan bahwa Sri Mulyani juga sudah mengikuti rapat bersama DPR Komisi XI untuk mengklarifikasi dugaan TPPU ini. Mengingat jajaran Komite TPPU sudah hadir, Adies meminta anggota dewan agar tetap kondusif dan menjalankan rapat dengan baik.

“Manakala dibutuhkan kehadiran Ibu Sri Mulyani, kita bisa laksanakan rapat lengkap kembali. Ini yang penting hasil hari ini, apakah bisa terungkap semua atau belum. Kalau sudah, kita tidak perlu ulangi lagi,” kata dia.

Sebelumnya, Mahfud MD memaparkan kemungkinan transaksi mencurigakan di Kementrian Keuangan yang jumlahnya mencapai Rp 349 triliun bukan uang negara. Selain itu, Mahfud menyebut transaksi mencurigakan itu juga kemungkinan bukan cuma dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan. 

"Sekali lagi, itu tidak selalu berkaitan dengan pegawai di Kementerian Keuangan. Itu mungkin yang ngirim siapa ke siapa, dan seterusnya, dan itu mungkin bukan uang negara," ujar Mahfud di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2023. 

Lebih lanjut Mahfud menduga transaksi mencurigakan itu adalah hasil tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain itu, Mahfud menduga ada pihak luar yang terlibat dalam TPPU itu.

Dia menjelaskan, TPPU yang terjadi kemungkinan menggunakan modus perusahaan atas nama keluarga dan kepemilikan aset barang bergerak maupun tidak bergerak atas nama pihak lain. 

Selain itu, TPPU diduga juga dilakukan dengan membentuk perusahaan cangkang dan mengelola hasil kejahatan sebagai cara agar keuntungan hasil operasional perusahaan itu menjadi sah. Kemudian, perusahaan ini menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan.

"Jadi jangan langsung berasumsi 'wah, Kementerian Keuangan korupsi Rp 349 triliun, enggak! Ini transaksi mencurigakan dan banyak melibatkan orang luar, orang yang punya sentuhan-sentuhan dengan, mungkin, orang Kementerian Keuangan," kata Mahfud. 

Pilihan Editor: Perang Urat Saraf Mahfud Md Versus Anggota DPR Jelang Rapat Transaksi Rp 300 Triliun

IMA DINI SHAFIRA | M. JULNIS FIRMANSYAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sri Mulyani Bertemu Presiden Singapura, Bahas Tantangan Ekonomi dan Keuangan Dunia

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melawat ke Singapura untuk bertemu Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam.  Instagram/smindrawati
Sri Mulyani Bertemu Presiden Singapura, Bahas Tantangan Ekonomi dan Keuangan Dunia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam membahas tantangan ekonomi dan keuangan dunia terkini.


Selain Keponakan Presiden, Bekal Apa yang Dimiliki Thomas Djiwandono untuk Jadi Menkeu?

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (kedua kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Thomas merupakan keponakan dari Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Presiden RI terpilih hasil Pilpres 2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Selain Keponakan Presiden, Bekal Apa yang Dimiliki Thomas Djiwandono untuk Jadi Menkeu?

Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri dinilai sebagai ajang magang dia sebelum menjadi menteri keuangan.


Kejagung Sebut Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang Masih Belum Lengkap

2 hari lalu

Panji Gumilang di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Kejagung Sebut Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang Masih Belum Lengkap

Kejaksaan Agung menyebut berkas perkara tindak pidana pencucian uang Panji Gumilang masih belum lengkap. Apa sebabnya?


Mengenal Lebih Dekat Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Dilantik Jadi Wamenkeu II

2 hari lalu

Thomas Djiwandono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Thomas Djiwandono merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. Tommy mengisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad menjelang pergantian Pemerintah Jokowi. TEMPO/Subekti.
Mengenal Lebih Dekat Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Dilantik Jadi Wamenkeu II

Thomas Djiwandono (Tommy) adalah putra dari Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Keluarganya berlatar belakang kuat di sektor perbankan


Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu, Apindo: Prabowo Ingin Mitigasi Risiko Fiskal Sejak Dini

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Thomas merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra. ANTARA/ Aditya Pradana Putra
Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu, Apindo: Prabowo Ingin Mitigasi Risiko Fiskal Sejak Dini

Ajib Hamdani menilai pemilihan Thomas Djiwandono sebagai wakil Sri Mulyani menunjukkan Prabowo ingin memitigasi risiko keuangan negara sejak dini.


Seknas FITRA Kritik Pengangkatan Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu: Berpotensi Nepotisme

2 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Presiden Jokowi melantik anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wamenkeu I Suahasil Nazara dalam Kabinet Indonesia Maju pada sisa masa jabatan periode 2019-2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Seknas FITRA Kritik Pengangkatan Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu: Berpotensi Nepotisme

Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan II.


Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu, Sri Mulyani Sebut Pembahasan Program Prioritas Prabowo Kian Mudah

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (kedua kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Thomas merupakan keponakan dari Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Presiden RI terpilih hasil Pilpres 2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu, Sri Mulyani Sebut Pembahasan Program Prioritas Prabowo Kian Mudah

Menkeu Sri Mulyani menyambut baik kehadiran anggota tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo - Gibran tersebut.


Terpopuler: Keponakan Prabowo Diduga Disiapkan untuk Gantikan Sri Mulyani, Hermanto Tanoko Salip Hartono Bersaudara

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Thomas merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra. ANTARA/ Aditya Pradana Putra
Terpopuler: Keponakan Prabowo Diduga Disiapkan untuk Gantikan Sri Mulyani, Hermanto Tanoko Salip Hartono Bersaudara

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 18 Juli 2024, dimulai dari keponakan Prabowo yang diduga disiapkan menggantikan Sri Mulyani sebagai Menkeu.


Meneropong Kabar Calon Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama anggota bidang keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono (kedua kanan) di Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Thomas Djiwandono itu sendiri merupakan keponakan dari presiden terpilih, Prabowo Subianto. TEMPO/Tony Hartawan
Meneropong Kabar Calon Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo

Dradjad Wibowo menegaskan presiden terpilih Prabowo Subianto pasti akan memilih sosok terbaik di kabinet Prabowo. Ini kabar calon nama Menkeu baru.


Sudaryono dan Thomas Djiwandono Dilantik jadi Wamen, Ini Sumber Kekayaannya

2 hari lalu

Thomas Djiwandono, Sudaryono, dan Yuliot Tanjung dilantik sebagai Wakil Menteri oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sudaryono dan Thomas Djiwandono Dilantik jadi Wamen, Ini Sumber Kekayaannya

Sumber kekayaan Sudaryono dan Thomas Djiwandono yang bakal dilantik menjadi wakil menteri atau Wamen.