Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hari Ini, BEM SI Kerakyatan se-Jawa Barat Gelar Demo Perpu Cipta Kerja, 13 BEM Kampus Turun ke Jalan

image-gnews
Alih-alih mematuhi MK, pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Dengan begitu, UU menjadi setara peraturan pemerintah. Mengapa pemerintah begitu terbuka mengakal-akali konstitusi?
Alih-alih mematuhi MK, pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Dengan begitu, UU menjadi setara peraturan pemerintah. Mengapa pemerintah begitu terbuka mengakal-akali konstitusi?
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI Kerakyatan se-Jawa Barat akan menggelar aksi tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja di depan DPRD Jawa Barat  hari ini, Rabu, 29 Maret 2023. Aksi direncanakan akan dimulai pada pukul 12.00.

Ketua BEM Unpad atau Universitas Padjadjaran Haikal Febriansyah mengatakan aksi tersebut akan diikuti oleh sejumlah kampus anggota BEM SI Kerakyatan se-Jawa Barat. “Untuk aksi ini ada 13 kampus (yang ikut),” kata Haikal kepada Tempo.co pada Selasa, 28 April 2023.

Haikal mengungkapkan bahwa setelah aksi besok dilakukan, aksi lanjutan yang lebih besar akan digelar dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. “Untuk keterlibatan aliansi masyarakat di aksi selanjutnya belum dipastikan, menunggu hasil konsolidasi pasca aksi pembuka,” kata Haikal.

Koordinator aksi perwakilan BEM Unpad Taj Muhammad mengatakan aksi tersebit akan berisi sejumlah agenda seperti penampilan teater, pembacaan puisi, orasi, hingga pelemparan telur sebagai puncak aksi.

Aksi ini disebut Taj sebagai langkah awal BEM SI Kerakyatan se-Jawa Barat dalam mengawal pengesahan Perppu Cipta Kerja yang dinilai mencederai hak-hak rakyat. “Aksi ini diupayakan dilakukan seinklusif mungkin agar dalam eskalasi-eskalasi selanjutnya kami bisa bergerak bersama dengan elemen pergerakan lainnya,” papar Taj.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Taj menyebut terdapat beberapa poin tuntutan pada aksi besok hari, yakni:

  1. Menolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja oleh DPR
  2. Menuntut Pemerintah dan DPR untuk tunduk kepada Putusan MK
  3. Menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk menyatakan sikap kepada publik bahwa Perpu Cipta Kerja ini melanggar dasar kegentingan memaksa yang didalih presiden Jokowi tidak memenuhi syarat.
  4. Menuntut Pemerintah dan DPR untuk melibatkan masyarakat dalam revisi Perpu Cipta Kerja

Pilihan Editor: BEM Unpad Unggah Video Kritik DPR Soal UU Cipta Kerja, Tentang Owi dan Puma

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rapat dengan DPR, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Minta Tambah Anggaran

11 jam lalu

Perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Rapat dengan DPR, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Minta Tambah Anggaran

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) meminta penambahan anggaran untuk tahun 2025. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang membidangi hukum di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 13 Mei 2024.


DPR Setujui Usul Kejagung Tambah Anggaran Rp 15,57 Triliun untuk 2025

11 jam lalu

Wakil Jaksa Agung Sunarta saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas LKPP APBN TA 2021 serta LHP BPK 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui Usul Kejagung Tambah Anggaran Rp 15,57 Triliun untuk 2025

Kejaksaan Agung mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 13 Mei 2024. Dalam rapat tersebut, Kejaksaan Agung meminta tambahan anggaran untuk tahun 2025.


Bappenas Minta Tambah Anggaran Rp 804,47 Miliar untuk Gaji Pegawai Baru

13 jam lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Bappenas Minta Tambah Anggaran Rp 804,47 Miliar untuk Gaji Pegawai Baru

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan tambahan anggaran dalam pagu 2025 sebesar Rp 804,47 miliar untuk gaji pegawai baru tahun 2025


Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Tambah Rp 25 Triliun

16 jam lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Tambah Rp 25 Triliun

Nadiem menyampaikan usulan penambahan anggaran itu dalam rapat dengan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.


Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

16 jam lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

Komnas HAM memiliki sejumlah strategi dalam mengawal pembangunan IKN.


Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa

18 jam lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa

DPR berharap pemerintah tidak sembrono dalam menghapus sistem kelas BPJS Kesehatan


Komisi VI DPR RI Apresiasi Kinerja Pertamina Sepanjang 2023

18 jam lalu

Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro pada RDP Komisi VI DPR RI, 12 Juni 2024
Komisi VI DPR RI Apresiasi Kinerja Pertamina Sepanjang 2023

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan apresiasi tinggi atas kinerja operasional dan keuangan PT Pertamina (Persero) sepanjang tahun 2023.


Rapat dengan DPR, Nadiem Minta Tambah Anggaran Rp 25 Triliun untuk 2025

19 jam lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Rapat dengan DPR, Nadiem Minta Tambah Anggaran Rp 25 Triliun untuk 2025

Dalam rapat tersebut, Mendikbudristek Nadiem Makarim beserta jajarannya meminta tambahan anggaran triliunan rupiah untuk tahun 2025.


Legislator PKS Minta Pembagian IUPK untuk Ormas Keagamaan Dibatalkan

21 jam lalu

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto
Legislator PKS Minta Pembagian IUPK untuk Ormas Keagamaan Dibatalkan

Menurut anggota Komisi VII DPR, ormas keagamaan adalah pendatang baru dalam dunia pertambangan. Sehingga spesialisasi dan kompetensinya belum terbukti


Sederet Pesan PP Muhammadiyah Ihwal Revisi UU TNI dan Polri

21 jam lalu

Trisno Raharjo. umy.ac.id
Sederet Pesan PP Muhammadiyah Ihwal Revisi UU TNI dan Polri

Muhammadiyah meminta ketentuan soal prajurit aktif menduduki jabatan sipil dihapus.