Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahfud MD Siap Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 Triliun, Begini Respons Arsul Sani, Benny K. Harman, Arteria Dahlan

image-gnews
Sri Mulyani dan Mahfud MD. FOTO/instagram
Sri Mulyani dan Mahfud MD. FOTO/instagram
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Melalui cuitannya di twitter, Mahfud MD memberikan tantangan kepada Komisi III DPR untuk rapat soal tranksaksi mencurigakan Rp 349 Triliun di Kemenkeu. Mahfud meminta kepada anggota hukum DPR Arsul Sani untuk tidak mencari celah alias absen. Cuitan melalui twitter itu pada Ahad, 26 Maret 2023.

"Bismillah. Mudah-mudahan Komisi III tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam/Ketua KNK-pp-TPPU. Saya sudah siap hadir. Saya tantang Benny K. Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga Arteria dan Arsul Sani. Jgn cari alasan absen," kata Mahfud dalam cuitannya di akun Twitter resminya, @mohmahfud.

Mahfud MD mengaku siap buka-bukaan dengan DPR yang semula rapat diagendakan pada Jumat 24 Maret 2023, ditunda menjadi Rabu, 29 Maret 2023. "Ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan TPPU yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Saya waktu itu sebut Rp300 triliun, sesudah diteliti lagi transaksi mencurigakan itu, ya lebih dari itu Rp349 triliun mencurigakan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 20 Maret 2023.

Tidak hanya Arsul Sani, anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman turut menjadi sindiran dari Mahfud. Baik Arsul dan Benny menerima tantangan itu untuk dibahas. Beda lagi dengan anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteri Dahlan, ia tidak berani menerima tantangan itu, lantaran Mahfud, alasannya Menkopolhukam itu adalah guru bagi Arteria Dahlan.

Lantas, bagaimana respons masing-masing anggota DPR ini menanggapi tantangan dari Mahfud Md ini?

1. Arsul Sani

Arsul Sani mengatakan tantangan tersebut tidaklah cukup jika dilakukan dengan pertemuan semata dan diakhiri dengan konferensi Pers dengan Menteri Keuangan dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Tranksaksi Keuangan (PPATK). Menurutnya, persoalan mengenai tranksaksi Rp 349 triliun ini diselesaikan hingga ke akarnya, bukan melalui seremonial semata.

 Ia juga menegaskan bahwa persoalan tranksaksi Rp 349 triliun ini harus berdasarkan analisis dan problem solving berdasarkan need of people. Bukan sekadar memberikan klarifikasi untuk merubah pandangan masyarakat, tetapi memang dengan analisis dan implementasi yang tepat sasaran.

Arsul Sani berharap bahwa Mahfud MD punya waktu yang panjang untuk membahas kejanggalan tranksaksi Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Ia menilai, masyarakat memiliki peran yang sentral dalam memafhumi langkah kebijakan yang diputuskan.

2. Benny Kabur Harman

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai Demokrat itu akan meminta kejelasan kepada Mahfud agar persoalan tranksaksi Rp 349 triliun menjadi lebih terang. Kejelasan yang dimaksud adalah motif dugaan Mahfud yang belum tentu jelas. Baginya, lebih baik masalah ini diselesaikan dengan runut daripada menggembor-gemborkan masalah ke publik.

Dengan jabatan yang diemban Mahfud Menkopolhukam sekaligus Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana, lanjut Benny, seharusmya dapat menyelesaikan perkara ini dengan bijak dan tepat. Benny menduga bahwa tindakan Mahfud dengan menggembor-gemborkan masalah ke publik digunakan sebagai kepentingan politik pribadinya.

Dengan tantangan yang dilayangkan oleh Mahfud, ia bakal hadir dalam rapat DPR Komisi Hukum. Benny berharap kepada Mahfud untuk tidak mencla-mencle ketika memberikan keterangan dalam membuka data.

3. Arteria Dahlan

Beda lagi dengan Arteria Dahlan Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP. Ia mengatakan bahwa ia tidak bakal hadir dalam rapat pada Rabu, 29 Maret 2023 mendatang. Menurutnya, Mahfud adalah guru sekaligus orang tua yang telah memberikan pelajaran dalam hidupnya.

Arteria Dahlan menekankan kepada Mahfud untuk fokus dalam menyampaikan keterangan soal kejanggalan tranksaksi Rp 349 triliun di Kemenkeu. Melalui pertemuan itu, menurut Arteri adalah momentum yang tepat dalam meluruskan opini serta kekisruhan yang terjadi di publik.

RISKA UMAMI  I  SDA

Pilihan Editor: Siap Hadir Rapat Benny K. Harman Tantang Balik Mahfid MD Buka Seluruh Data Transaksi Janggal Kemenkeu

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Peluncuran Film Dokumenter Artidjo Alkostar, Judul Diambil dari Riset tentang Gelandangan

1 hari lalu

Sutradara film dokumenter Artidjo, Puguh Windrawan menjelang pemutaran perdana film tersebut di Ruang Auditorium Fakultas Hukum UII di Kampus Terpadu UII di Jalan Kaliurang Km.14,5, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat, 14 Juni 2024 sore. TEMPO/Pito Agustin Rudiana.
Peluncuran Film Dokumenter Artidjo Alkostar, Judul Diambil dari Riset tentang Gelandangan

Film berdurasi sekitar 50 menit itu mengisahkan secara singkat kehidupan Artidjo Alkostar masa kecil hingga meninggal pada 2021.


Beri Kuliah di PDIP, Mahfud Md Ungkit Ucapan Prabowo Indonesia Bubar di 2030

2 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Politikus Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadiri di pembukaan Rapat Kerja Nasional V PDIP,  Ancol, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024. Dalam orasinya Mega mengatakan partainya tak akan mundur meski merasa pemilu kali ini partainya telah dirugikan, dia tetap menyuarakan kepada kadernya untuk terus maju untuk menegakan sistem demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Beri Kuliah di PDIP, Mahfud Md Ungkit Ucapan Prabowo Indonesia Bubar di 2030

"Kalau keadilan dan kemakmuran tidak ada, jangan-jangan nanti tidak sampai 2045 seperti kata buku Ghost Fleet," ujar Mahfud Md.


Beri Kuliah ke Kader PDIP, Mahfud Md: Kita Sedang Kehilangan Arah Hukum

2 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Beri Kuliah ke Kader PDIP, Mahfud Md: Kita Sedang Kehilangan Arah Hukum

Mahfud Md menyoroti kondisi hukum dan demokrasi di Indonesia saat mengisi Sekolah Hukum PDIP.


Mahfud Md akan Beri Kuliah di Sekolah Hukum PDIP Hari Ini

3 hari lalu

Ganjar Pranowo, Megawati, dan Mahfud MD menghadiri Rakernas ke V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 24 Mei 2024. Keduanya duduk di antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: Tim Media PDIP
Mahfud Md akan Beri Kuliah di Sekolah Hukum PDIP Hari Ini

Mahfud Md direncanakan akan menghadiri Sekolah Hukum PDIP pagi ini.


Anggota DPR Minta Panglima TNI Berhati-hati soal Pernyataan Multifungsi TNI

3 hari lalu

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (ketiga kanan), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (ketiga kiri), KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak  (kiri), KASAL Marsekal TNI Muhammad Ali (kedua kiri), KASAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono (kanan) dan Dirjen PPR Kemenkeu Suminto (kedua kanan)  saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR Minta Panglima TNI Berhati-hati soal Pernyataan Multifungsi TNI

Panglima TNI mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir terhadap proses revisi Undang-Undang TNI yang tengah dilakukan DPR.


Anggota DPR Anggap Pernyataan Panglima TNI soal Multifungsi Berpotensi Memicu Kegaduhan

4 hari lalu

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (kanan) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR Anggap Pernyataan Panglima TNI soal Multifungsi Berpotensi Memicu Kegaduhan

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa saat ini TNI dapat terlibat dalam segala hal.


Dulu Taperum Sekarang Tapera, Berikut Riwayat Lembaga Tangani Tabungan Perumahan Rakyat

10 hari lalu

Brosur tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Dulu Taperum Sekarang Tapera, Berikut Riwayat Lembaga Tangani Tabungan Perumahan Rakyat

Taperum untuk PNS merupakan program yang dibentuk pada 1993. Kini diwacanakan diberlakukan potong gaji 3 persen untuk Tapera kepada seluruh pekerja.


Kemenkeu Ogah Turunkan Defisit Anggaran (APBN) Prabowo Jadi 1,5 Persen, Apa itu Defisit Anggaran?

10 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemenkeu Ogah Turunkan Defisit Anggaran (APBN) Prabowo Jadi 1,5 Persen, Apa itu Defisit Anggaran?

Menteri Keuangan Sri Mulyani membidik defisit anggaran (APBN) pada level 2,45 hingga 2,82 persen dari PDB.


Ini Alasan Mahfud MD Sebut Putusan MA Destruktif dan Tidak Progresif

10 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Ini Alasan Mahfud MD Sebut Putusan MA Destruktif dan Tidak Progresif

Mantan Ketua MK yang juga cawapres pada Pemilu 2024, Mahfud Md menyebut Putusan MA soal batas usia calon kepala daerah destruktif. Ini alasannya.


Kemenkeu Respons Permintaan Menteri PPN untuk Turunkan Defisit APBN

11 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara berbincang saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemenkeu Respons Permintaan Menteri PPN untuk Turunkan Defisit APBN

Kemenkeu menanggapi permintaan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, agar Menkeu menurunkan target defisit APBN 2025 ke level 1,5 sampai 1,8 persen dari PDB.