INFO NASIONAL - FAO bekerja sama dengan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan strategi digitalisasi pertanian di Indonesia, yaitu “Strategi Nasional E-agriculture”.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Dr. Kasdi Soebagyono mengatakan kerja sama ini akan mempercepat pembangunan pertanian. “Strategi nasional e-agriculture bertujuan memberikan fasilitasi instrumen yang sangat dibutuhkan kementerian untuk mempercepat pembangunan pertanian kita di hulu, on farm, dan pasca-panen, agar petani memperkuat posisinya industri pertanian,” ujarnya saat peluncuran Strategi Nasional E-agriculture di Yogyakarta, Selasa, 28 Februari 2023.
Instrumen yang dibutuhkan kementerian antara lain data luas lahan yang digarap, produktivitas, jalur pemasaran, diversifikasi harga komoditas konsumsi, dan keamanan pangan. Data yang komprehensif tersebut dapat mempercepat pengembangan Early Warning System (EWS) yang dapat mengurangi dampak bencana tertentu di suatu negara.
Data yang akurat sangat dibutuhkan mengingat Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia menjadi produsen utama produk pertanian. Hampir 45 persen penduduk tinggal di daerah pedesaan, dan lebih dari 90 persen penduduk di pedesaan tersebut bekerja di sektor pertanian sebagai petani kecil. Lahan pertanian mencapai 32 persen dari total luas lahan negara, dan sektor pertanian menyumbang sekitar 14 persen dari PDB nasional.
Faktanya, sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan. Antara lain biaya produksi yang masih tinggi serta penerapan padat karya. Petani kecil selalu bekerja keras, namun belum mendapatkan pembagian keuntungan yang setara dengan kerja keras mereka.
Di dalam Roadmap Strategi Nasional E-pertanian disebutkan antara lain Indonesia pada tahun 2027 akan memiliki basis data terintegrasi untuk lahan pertanian dan petani, serta menyediakan sistem peringatan dini digital untuk bencana yang mengancam produksi pertanian, dan menjalankan sistem untuk pengumpulan, ekstraksi, dan analisis data pertanian.
“Salah satu pintu masuk utama transformasi sistem pertanian pangan di Indonesia adalah digitalisasi pertanian. Digitalisasi akan menghasilkan data yang terpercaya dan platform bagi para pembuat keputusan untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran. Kita perlu mengumpulkan data real time untuk informasi yang lebih transparan untuk memudahkan petani mendapatkan akses yang lebih baik ke pasar", kata Perwakilan FAO Rajendra Aryal di Indonesia dan Timor Leste.
Digitalisasi Pertanian, Rajendra melanjutkan, juga merupakan cara untuk menarik kaum muda untuk terlibat dalam bisnis pertanian, “Digitalisasi adalah masa depan, dan masa depan sekarang adalah untuk memberdayakan perempuan, laki-laki, dan pemuda di bidang pertanian.”
Kepala Perwakilan FAO Indonesia Rajendra Aryal dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kementrian Pertanian berfoto bersama bersama dokumen Strategi Nasional E Agriculture (Harriansyah/FAO Indonesia)
Salah satu inti dari solusi digital di dalam “Strategi Nasional e Agriculture” adalah database yang andal untuk pengambailan keputusan. Hal ini dituangkan dalam sistem Data Collection Platform (DCP) yang dapat menyusun data pertanian dari berbagai sumber dan sistem.
“Begitu data tersedia, penerapan solusi elektronik lainnya relatif mudah diikuti dan diintegrasikan. Implementasi e-solution untuk setiap daerah akan dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan daerah, ketersediaan infrastruktur, dan kearifan lokal”, tutur Rajendra.
Bersama Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada, Kementerian Pertanian dan FAO membuat DCP berbasis web dan mobile yang dapat merekam data secara real time. Data yang telah dikumpulkan dan disusun oleh DCP di lapangan menghubungkan data real time dengan Agriculture War Room (AWR) Kementan di Jakarta.
Penyuluh Pertanian di Desa Margoluwih, Yogyakarta dan petani kopi di Desa Pupuan, Bali telah menjadi bagian dari proyek percontohan untuk DCP. Kementerian Pertanian telah memperluas percontohan ke Subang di Jawa Barat pada Januari tahun ini.
FAO bersama Badan Riset dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga sedang mengembangkan basis data untuk menghitung total luas lahan pertanian dan hasil panen yang sedang berlangsung. Kerja sama ini selanjutnya bertujuan untuk mengintegrasikan data satelit BRIN dengan data di lapangan yang terekam di DCP. (*)
