Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasil Sidang Etik Richard Eliezer Tetap Anggota Polri, Begini Tanggapan Kompolnas

image-gnews
Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto, usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi 3 DPR, Jakarta Pusat, Senin, 18 Januari 2021. Tempo/Egi Adyatama
Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto, usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi 3 DPR, Jakarta Pusat, Senin, 18 Januari 2021. Tempo/Egi Adyatama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menanggapi kekhawatiran hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Richard Eliezer hanya berdasarkan narasi populis. Dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Richard Eliezer diputuskan masih dipertahankan sebagai anggota Polri. 

Ketua Kompolnas Benny Mamoto menyebut pro dan kontra pasti akan terjadi. Benny mengatakan poin penting soal hasil sidang KKEP tersebut bukanlah persoalan putusan yang didasari populisme. Namun, kata dia, hal terpenting adalah bagaimana transparansi Polri dalam menggelar sidang etik anggotanya. 

"Marilah kita hormati sidang etik yang sudah dilakukan. Ini dulu yang kita pegang, tentu ini menjadi acuan pada kasus kasus yang lain soal bagaimana pro dan kontra. Apapun selalu ada itu," kata dia pada Rabu 22 Februari 2023.

Oleh sebab itu, Benny menilai di situ lah pentingnya transparansi kelembagaan di internal Polri. Sehingga, kata dia, publik bisa memahami bagaimana Polri menyelesaikan permasalah internalnya.

"Tapi, saya yakin dengan transparansi yang dilakukan, saya rasa publik akan menerima dan memahami kemudian yang kontra ini bisa menerima," kata Benny saat ditemui di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta.

Selain itu, Benny mengatakan putusan sidang etik yang menetapkan Richard Eliezer masih sebagai anggota Polri diharapkan bisa memunculkan budaya baru di Polri. Salah satunya, kata dia, adalah budaya whistleblower para anggota kepolisian.

"Mudah-mudahan menjadi pemicu, motivasi bagi para anggota yang menerima perintah yang melanggar norma hukum, kesusilaan, dan agama, mereka berani menolak," kata Benny.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Komisi Kode Etik Polri (KKEP) mengumumkan hasil sidang etik bahwa Richard Eliezer masih dipertahankan sebagai anggota Polri. Majelis hakim menilai Eliezer masih layak untuk dipertahankan.

Ada beberapa pertimbangan yang menjadi pertimbangan majelis hakim mempertahankan Richard Eliezer sebagai Polri. Salah satunya adalah kejujuran Eliezer sebagai justice collaborator sehingga kebenaran kasus pembunuhan Nofrianysah Yosua Hutabarat atau Brigadir J bisa terungkap di persidangan.

Richard Eliezer divonis bersalah dalam perkara pembunuhan Nofrianysah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Ia divonis satu tahun enam bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus pembunuhan berencana Brigadir J terjadi pada 8 Juli 2022 lalu. Pembunuhan Brigadir J tersebut dilakukan oleh eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo bersama sejumlah anak buah dan ajudannya. Dalam perkara tersebut, terdapat lima orang terdakwa yang kini sudah dijatuhi vonis oleh majelis hakim. Adapun kelima terdakwa tersebut adalah Ferdy Sambo, Putri Candrawathi selaku istri dari Ferdy Sambo, Kuat Ma’ruf selaku asisten rumah tangga Sambo-Putri, Ricky Rizal dan Richard Eliezer Pudihang selaku bawahan dan ajudan Sambo di kepolisian.

Pilihan Editor: Kuasa Hukum Sebut Keluarga Bersyukur Richard Eliezer Masih Jadi Anggota Polri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Setuju Revisi UU KPK, Alexander Marwata Usulkan Dewas KPK Seperti Komisi Kejaksaan atau Kompolnas

17 jam lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 23 November 2023. Alexander Marwata, menyatakan Ketua KPK Firli Bahuri, akan diberhentikan sementara pasca ditetapkan sebagai tersangka. TEMPO/Imam Sukamto
Setuju Revisi UU KPK, Alexander Marwata Usulkan Dewas KPK Seperti Komisi Kejaksaan atau Kompolnas

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengusulkan kedudukan Dewas KPK seperti Komjak atau Kompolnas dalam revisi UU KPK.


Komisi III DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 165,31 Triliun

19 jam lalu

Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto (tengah) berbincang dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo (kiri) dan Kabiddokkes Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Syamsul Bahar (kedua kanan) saat meninjau pelaksanaan bakti kesehatan Polri Presisi untuk Negeri di Dinning Hall Jakabaring Sport City (JSC), Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan 9 November 2023. Bakti kesehatan yang diikuti 1.500 orang tersebut sebagai bentuk dukungan Polri dalam membantu masyarakat kurang mampu di Sumatera Selatan. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Komisi III DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 165,31 Triliun

Diketahui, pagu indikatif tahun anggaran 2025 untuk Polri awalnya adalah sebesar Rp 104,67 triliun. Polri usul agar naik jadi Rp 165,98 triliun.


Hadiri Sidang Etik MK, Anwar Usman Jelaskan Hubungannya dengan Kuasa Hukum KPU

22 jam lalu

Anggota Hakim Konstitusi Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Sebanyak 207 perkara akan dibacakan putusan dismissal-nya. Secara keseluruhan, terdapat 297 perkara sengketa Pileg, baik Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota yang didaftarkan ke MK. TEMPO/Subekti.
Hadiri Sidang Etik MK, Anwar Usman Jelaskan Hubungannya dengan Kuasa Hukum KPU

Anwar Usman dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK atas dugaan pelanggaran etik dna konflik kepentingan


Kementerian dan Lembaga Minta Tambahan Anggaran untuk Pindah ke IKN, Siapa Saja Mereka?

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Kementerian dan Lembaga Minta Tambahan Anggaran untuk Pindah ke IKN, Siapa Saja Mereka?

Sejumlah kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran untuk 2025, di antaranya untuk biaya pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN.


Profil Condro Kirono, Jenderal Polri Sekaligus Anggota TKN Prabowo yang Jadi Komisaris Pertamina

1 hari lalu

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (tengah) diapit oleh para pejabat yang baru menandatangani SK penjunjukkan sebagai Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero). Dari kiri-kanan: Budi Gunadi Sadikin, Emma Sri Martini, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Komjen Pol Condro Kirono. Penunjukan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina sebelumnya diumumkan Menteri BUMN Erick Thohir pada Sabtu, 23 November 2019.Foto: Istimewa
Profil Condro Kirono, Jenderal Polri Sekaligus Anggota TKN Prabowo yang Jadi Komisaris Pertamina

Condro Kirono merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir sebagai Komisaris Jenderal.


Polwan Bakar Suami di Mojokerto, Mabes Polri Tegaskan Penyidikan Akan Sesuai Prosedur

2 hari lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko saat memberikan keterangan pers ihwal pengamanan Opening Ceremony World Water Forum ke-10. (dok. Polri)
Polwan Bakar Suami di Mojokerto, Mabes Polri Tegaskan Penyidikan Akan Sesuai Prosedur

Mabes Polri memastikan kasus Polwan membakar suaminya hingga tewas penyidikannya sesuai prosedur.


Polri Jadi Lembaga Terbanyak Diadukan Soal Pelanggaran HAM, Capai 771 Aduan di 2023

2 hari lalu

Ilustrasi Polri. Istimewa
Polri Jadi Lembaga Terbanyak Diadukan Soal Pelanggaran HAM, Capai 771 Aduan di 2023

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meluncurkan Laporan Tahunan Tahun 2023 pada Senin, 10 Juni 2024. Polri dan korporasi menjadi dua pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM dalam laporan tersebut.


Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

2 hari lalu

Mantan Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab saat mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS 47 di RT01/RW04, Jalan Petamburan IV, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februarai 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

Pendiri sekaligus mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizieq Shihab alias Habib Rizieq akhirnya bebas murni per hari ini, Senin, 10 Juni 2024, setelah sejak Juli 2022 lalu berstatus bebas bersyarat. Berikut daftar Kontroversinya.


Tunjukkan Peran Aktif dalam Upaya Perdamaian Dunia, Perwira TNI-Polri Raih Penghargaan dari PBB

2 hari lalu

Perwira TNI kembali mengharumkan nama Indonesia di forum Internasional, setelah memperoleh penghargaan
Tunjukkan Peran Aktif dalam Upaya Perdamaian Dunia, Perwira TNI-Polri Raih Penghargaan dari PBB

Perwira TNI dan Polri raih penghargaan "Commemorative Medal of Peace" dalam kegiatan "Blue Helmets Day 2024" di kantor PBB di Jenewa, Swiss


Sapi Milik Polisi Bantul Dibeli Jokowi Rp 100 Juta untuk Idul Adha

2 hari lalu

Sapi jenis PO dengan berat hampir satu ton milik peternak dari Kelurahan Wonolelo, Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibeli Presiden Jokowi untuk hewan kurban Idul Adha 1445/2024. ANTARA/Hery Sidik
Sapi Milik Polisi Bantul Dibeli Jokowi Rp 100 Juta untuk Idul Adha

Presiden Jokowi membeli sapi seharga Rp 100 juta untuk disembelih pada perayaan Idul Adha 1445 Hijriah dari peternak sapi di wilayah Yogyakarta