TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut pihaknya sudah berkomunikasi dengan Menteri Agama mengenai usulan biaya haji menjelang penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 M/1444 H oleh DPR RI, Selasa malam ini, 14 Februari 2023. Muhadjir menyebut pemerintah bakal mengusulkan biaya haji yang dirasa adil untuk semua pihak.
"Pokoknya kami upayakan dicarikan cara yang lebih berhikmah, dalam arti bisa diterima semua pihak. Walaupun mungkin penerimaannya tidak 100 persen, tapi paling enggak ambil jalan tengah," kata Muhadjir Effendy di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Februari 2023.
Muhadjir menyebut pihaknya memperhatikan masukan dari masyarakat soal besaran biaya haji agar tidak terlalu besar. Ia berharap suara masyarakat tersebut didengar oleh parlemen.
"Saya yakin itu akan menjadi bahan pertimbangan oleh DPR, dan tentu saja dari pemerintah saya yang bertanggung jawab mengkoordinasikan urusan ini," ujar Muhadjir.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag mengusulkan BPIH menjadi Rp 96,4 juta dari sebelumnya Rp 98,8 atau berkurang Rp2,4 juta. Dari total BPIH itu, 70 persen di antaranya atau sekitar Rp69 juta dibebankan kepada jemaah haji, sementara 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat.
Turunnya nilai Rp 2,4 juta ini setelah Kemenag melakukan simulasi biaya haji dalam RDP bersama Komisi VIII DPR RI pada Rabu kemarin.
Pilihan Editor: 6 Fakta Penting soal Rencana Kenaikan Biaya Haji yang akan Diumumkan Hari Ini
