Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Editor

Amirullah

image-gnews
Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Yandrie Susanto mengatakan keinginan perpanjangan masa jabatan kepala desa masih berpeluang untuk disahkan. Asalkan, kata dia, rencana tersebut memiliki aspirasi yang kuat serta disahkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Saya bilang tidak ada undang-undang yang tidak bisa direvisi selama aspirasi kuat dan fraksi bersepakat memasukkan di prolegnas, panja atau pansel, dan ada kesepakatan, ya, bisa-bisa saja,” ujar dia pada saat ditemui di Komplek Gedung DPR dan MPR RI, Jakarta, Ahad, 29 Januari 2023.

Yandrie menilai keinginan perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR. Artinya, menurut dia, keinginan tersebut masih terbuka dan berpeluang diformulasikan ke dalam undang-undang.

Undang-Undang Desa itu terbuka untuk direvisi. Apakah masa jabatan tetap enam tahun, ditambah, atau bahkan ada formulasi lain kan masih sangat terbuka,” kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Rakyat (PAN) tersebut.

Selain itu, Yandrie menyebut pada akhirnya yang mengesahkan atau tidaknya wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah kesepakatan politik. Ia mengatakan kesepakatan politik antara DPR dan pemerintah merupakan pelengkap agar aspirasi bisa dituangkan ke dalam sebuah undang-undang.

“Aspirasi bagus tentu tetap saja yang mengesahkan adalah DPR dan pemerintah apakah aspirasi tersebut akan diterjemahkan ke dalam undang-undang. Jadi tunggu nanti,” ujarnya.

Meski demikian, Yandrie menyebut partainya belum mengambil sikap terhadap wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut. Ia mengatakan PAN masih akan mengkaji terlebih dahulu secara komperhensif mengenai wacana tersebut.

Sebelumnya desakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun muncul dari Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia. Mereka melakukan unjuk rasa pada Rabu 25 Januari 2023, di depan Komplek Gedung DPR dan MPR RI, Jakarta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan salah satu partai yang setuju akan wacana tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan partai juga mendukung tuntutan tersebut. Menurutnya, Kepala Desa harus diberi jabatan lebih lama untuk bisa merealisasikan janji kampanye mereka tanpa perlu memikirkan kontestasi pilkades berikutnya.

“Perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun jadi 9 tahun memberikan kesempatan kepada kepala desa terpilih untuk merealisasikan janji kampanyenya dengan kecukupan waktu,” kata Said.

Selain PDIP, Partai kebangkitan Bangsa atau PKB juga sudah menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan  partainya mendukung usulan penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

"Saya setuju jabatan kepala desa sembilan tahun dengan dua periode. Usulan ini sangat realistis sehingga patut dan layak untuk diperjuangkan,” kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, 19 November 2022.

Baca: Hasto Kristiyanto Ungkap Alasan PDIP Dukung Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Timwas Haji DPR RI Soroti Pengalihan 10 Ribu Kuota Haji Tambahan

10 menit lalu

Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina saat ditemui Parlementaria disela-sela melakukan pengawasan haji 2024 di Mina, Makkah, Arab Saudi, Minggu (16/6/2024). Foto: Singgih/vel
Timwas Haji DPR RI Soroti Pengalihan 10 Ribu Kuota Haji Tambahan

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti keputusan pengalihan 10 ribu kuota tambahan haji untuk haji khusus (ONH Plus).


Legislator Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Terkait Penambahan Kuota Haji Khusus

1 jam lalu

Jatah Haji Reguler Dialihkan ke ONH Plus, Timwas Duga Ada Indikasi Jual-Beli Kuota
Legislator Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Terkait Penambahan Kuota Haji Khusus

Sebanyak 8.400 jemaah haji reguler kehilangan haknya untuk bisa menunaikan haji pada tahun 1445H/2024M


4 Nama Ini Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur dari PDIP untuk Pilgub Jateng

2 jam lalu

Logo PDIP
4 Nama Ini Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur dari PDIP untuk Pilgub Jateng

Juru Bicara PDIP Chico Hakim membeberkan empat nama yang masuk bursa bakal calon gubernur di Pilgub Jateng. Siapa saja?


PDIP Tanggapi Santai Kabar Cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta

3 jam lalu

Chico Hakim saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan terkait kekerasan dan kekejaman terhadap hewan di kawasan Kemang, Jakarta, (25/11). TEMPO/Nurdiansah
PDIP Tanggapi Santai Kabar Cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta

PDIP menilai tidak akan mudah bagi Jokowi mengatur partai yang terlibat agar mendukung calon kepala daerah tertentu, khususnya di Pilgub Jakarta.


Timwas Akan Evaluasi Kementerian Agama soal Polemik Pergantian Kuota Haji Reguler ke ONH Plus

4 jam lalu

Kuota haji Indonesia
Timwas Akan Evaluasi Kementerian Agama soal Polemik Pergantian Kuota Haji Reguler ke ONH Plus

Timwas Haji DPR meminta penjelasan resmi dari Kemenag mengenai dasar hukum pengalihan kuota haji.


Wakil Ketua MPR Sebut Pansus Evaluasi Haji Tak Diperlukan, Apa Alasannya?

4 jam lalu

Jemaah haji Indonesia menunggu bus untuk kembali ke hotel di Mina, Mekah, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Wakil Ketua MPR Sebut Pansus Evaluasi Haji Tak Diperlukan, Apa Alasannya?

Salah satu temuan yang dipersoalkan adalah soal bahan baku pangan Jemaah haji Indonesia yang berasal dari Thailand.


Ditanya Soal Maju PIlgub DKI, Heru Budi: Yang Paling Pantas Ketua DPRD Prasetyo Edi

4 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai upacara rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kaliata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Ditanya Soal Maju PIlgub DKI, Heru Budi: Yang Paling Pantas Ketua DPRD Prasetyo Edi

Heru Budi menanggapi dirinya akan maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Dia mengatakan yang cocok adalah Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.


PDIP Bocorkan Daftar Nama Unggulan yang Berpotensi Maju di Pilgub Empat Provinsi Utama Pulau Jawa

5 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto
PDIP Bocorkan Daftar Nama Unggulan yang Berpotensi Maju di Pilgub Empat Provinsi Utama Pulau Jawa

PDIP belum menerbitkan satu pun surat rekomendasi Pilgub di empat wilayah Pulau Jawa. Sejumlah nama masuk radar bakal calon gubernur.


Asisten Hasto PDIP Kusnadi Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

5 jam lalu

Staf Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, Kusnadi, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Dalam pemeriksaan sebelumnya penyidik KPK melakukan penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel dan buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto, dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Asisten Hasto PDIP Kusnadi Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini, Rabu, 19 Juni 2024.


Wacana Pemasangan Anies Baswedan-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024, Begini Respon PDIP, PKB, Gerindra, dan PSI

6 jam lalu

Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep. TEMPO
Wacana Pemasangan Anies Baswedan-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024, Begini Respon PDIP, PKB, Gerindra, dan PSI

Wacana pemasangan Anies Baswedan-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024 direspon sejumlah partai politik.