Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

76 Tahun Megawati: Jangan Dipikir di Istana Hidupnya Enak

image-gnews
Ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memberikan pidato penutupan Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, 10 Agustus 2019. Megawati Soekarnoputri mengakui dirinya sudah memiliki daftar orang-orang yang akan diusulkan menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang. TEMPO/Johannes P. Christo
Ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memberikan pidato penutupan Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, 10 Agustus 2019. Megawati Soekarnoputri mengakui dirinya sudah memiliki daftar orang-orang yang akan diusulkan menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang. TEMPO/Johannes P. Christo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri berulang tahun ke-76, pada, 23 Januari 2023.

Masa kecil Megawati

Lahir pada 1947, anak kedua dari presiden pertama Indonesia Soekarno dan Fatmawati ini memiliki nama lengkap Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri. Ia dibesarkan di lingkungan yang memiliki dinamika politik sangat kuat.

Menyadur dari arsip Tempo, dengan situasi politik yang kuat itu, Megawati menyebutkan hidup di istana negara tak selalu enak. Kelahirannya saja diberitakan langsung pihak istana dan sejak bayi sudah diberi pengawal pribadi.

“Bayangkan, jangan dipikir di istana hidupnya enak, di sana paling besar dinamika politiknya, loh,” tutur Mega pada kegiatan penutupan Rakernas PDIP di Sekolah PDI Perjuangan, Kamis, 23 Juni 2022.

Mega kecil sudah terbiasa menyaksikan secara langsung bagaimana para politikus negara bekerja. Diskusi antara wakil presiden pertama, Mohammad Hatta dengan Mohammad Yamin dan Chairul Saleh adalah peristiwa yang lazim disaksikannya sehari-hari.

Baca: Ketua Umum PDIP Megawati Cerita Dirinya Disebut Ratu Preman

Karier politik

Terbiasa dengan dinamika politik sejak kecil membuat Mega memutuskan untuk berkarier pada dunia yang sama. Dilansir dari situs Kemdikbud, karier Megawati dimulai sejak 1986 sebagai anggota DPR.

Perjalanan politiknya berwarna dengan Partai Demokrasi Indonesia. Partai ini sejak awal terbentuknya memang sudah banyak mengalami konflik internal. Megawati yang didukung untuk menjadi ketua umum partai tersebut sempat tidak disetujui pemerintahan Soeharto.

Namun, karena para peserta Kongres Luar Biasa (KLB) tahun 1993 mendukung pencalonan Megawati, akhirnya ia dinobatkan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993 sampai 1998.

Presiden Wanita Pertama di Indonesia

Pada Juli 2001, secara aklamasi MPR menetapkan Megawati sebagai presiden ke-5 menggantikan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Ia menjadi presiden wanita pertama di Indonesia dan menjabat hingga Oktober 2003.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mega kemudian mencalonkan diri sebagai presiden pada 2004 dengan menggandeng Hasyim Muzadi. Namun ia dikalahkan Susilo Bambang Yudhoyono, yang sebelumnya menjadi menterinya. SBY bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla kemudian memerintah selama dua periode.

Periode selanjutnya, yakni pada pemilu 2009, Megawati kembali maju sebagai capres. Kali ini ia menggandeng Prabowo Subianto. Namun pada pemilu tahun itu, lagi-lagi ia dikalahkan SBY yang saat itu maju bersama Boediono.

PDIP dan Peristiwa Kudatuli

Dari website resmi PDIP, disebutkan bahwa telah terjadi peristiwa  Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat Kudatuli. Kejadian ini adalah ketika konflik internal PDI terus menerus terjadi sehingga mengharuskan diadakannya Kongres pada 22-23 Juni 1996.

Pemerintah Soeharto kemudian mengangkat Suryadi sebagai Ketum PDI pada 15 Juli 1996. Lalu para pendukung Megawati menggelar Mimbar Demokrasi pada 27 Juli 1996.

Akhirnya setelah peristiwa Kudatuli, bersama pimpinan Suryadi, PDI hanya mendapatkan 11 kursi DPR. Kekuasaan Soeharto lengser pada 1998, Mega pun kembali menjadi pimpinan PDI periode 1998-2003.

Untuk dapat mengikuti pemilu, Megawati kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999 dan perubahan ini disahkan pada 14 Februari di tahun yang sama.

Megawati kemudian disahkan sebagai ketum DPP PDIP tahun 2000-2005, dan kembali menempati posisi yang sama pada periode 2005-2015 dan 2015-2020. Hingga saat ini, Megawati masih menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2019-2024 dan telah menempati jabatan ketua umum partai paling lama dibanding siapa pun.

PUTRI SAFIRA PITALOKA 

Baca juga: HUT PDIP ke-50, Tiap Kongres Megawati Terpilih sebagai Ketua Umum PDIP

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PDIP Gugat KPU ke PTUN Soal Pencalonan Gibran, Minta Dukungan Publik Kirim Amicus Curiae

4 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) menunjukkan berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Gugat KPU ke PTUN Soal Pencalonan Gibran, Minta Dukungan Publik Kirim Amicus Curiae

Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat menerima pencalonan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun mempersilakan masyarakat untuk mengirimkan amicus curiae atau dokumen sahabat pengadilan untuk mendukung proses tersebut.


Gugat ke PTUN, PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

5 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Gugat ke PTUN, PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

Ketua Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gayus Lumbuun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penetapan hasil Pilpres 2024. Menurut Gayus, penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih sebaiknya menunggu putusan gugatan yang diajukan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.


Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

6 jam lalu

Postingan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka di akun Instagramnya. FOTO/Instagram/gibran_rakabuming
Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap Joko Widodo atau Jokowi dan dirinya saat ini bukan lagi bagian dari partai politik itu. Dia bahkan menyebut jika dipecat dari PDIP pun tidak apa-apa.


Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

7 jam lalu

Presiden Jokowi bersama dengan capres dari PDIP Ganjar Pranowo pulang bersama-sama ke Solo menggunakan Pesawat Kepresidenan, Jumat, 21 April 2023. Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

Ganjar Pranowo menerima hasil putusan MK yang menolak permohonan PHPU kubunya. Dulu, Jokowi pernah menyiapkannya maju capres di Pilpres 2024.


Soal Gugatan PDIP di PTUN, Zulhas: Proses Politik Sudah Selesai

8 jam lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Soal Gugatan PDIP di PTUN, Zulhas: Proses Politik Sudah Selesai

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menanggapi gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. PDIP sebelumnya menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sebagai calon wakil presiden pemenang Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto.


Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

10 jam lalu

Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

Ganjar Pranowo menyebut perjalanannya bersama Mahfud MD di Pilpres 2024 telah berakhir usai putusan MK soal sengketa Pilpres 2024.


Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang

10 jam lalu

Logo PPP
Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar empat persen dalam Pemilu Legislatif


Anies Baswedan Temui Surya Paloh dan Ganjar Jumpa Megawati Setelah Putusan MK, Apa yang Dibahas?

11 jam lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, usai mengikuti pembacaan putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, pada Senin sore, 22 April 2024. Pertemuan itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Anies Baswedan Temui Surya Paloh dan Ganjar Jumpa Megawati Setelah Putusan MK, Apa yang Dibahas?

Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo langsung menemui pimpinan partai pengusungnya, Surya Paloh dan Megawati usai putusan MK. Apa pernyataannya?


Usai Ditolak MK, PDIP Sebut Akan Terus Berjuang Jaga Konstitusi melalui PTUN

14 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Usai Ditolak MK, PDIP Sebut Akan Terus Berjuang Jaga Konstitusi melalui PTUN

PDIP menerima dan menghormati putusan MK. Meski begitu, PDIP akan berjuang menjaga konstitusi, termasuk melalui PTUN.


MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, PDIP Berterima Kasih kepada Pihak yang Ikut Jaga Konstitusi

16 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, PDIP Berterima Kasih kepada Pihak yang Ikut Jaga Konstitusi

Sekjen PDIP juga mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah berjuang melawan berbagai bentuk abuse of power.