Pegiat HAM Desak PT GNI Bertanggung Jawab Atas Tragedi Kericuhan Karyawan

PT Gunbuster Nickel Industry. Foto : Gunbuster Nickel Industry

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak agar PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI bertanggung jawab atas tragedi kerusuhan antar karyawannya. Aktivis KontraS Helmmy Hidayat Mahendra mengatakan tragedi tersebut dipicu oleh pemotongan hak pekerja serta kelalaian pihak perusahaan.

Helmy menyebut kericuhan tersebut ditengarai oleh adanya ketimpangan yang didapatkan oleh para pekerja. Ia menambahkan banyak hak pekerja yang dipangkas oleh perusahaan secara sepihak begitu saja sehingga muncul aksi unjuk rasa dari para pegawai.

“Adapun isi unjuk rasanya adalah terkait permasalahan APD, pemotongan gaji, permasalahan keselamatan kerja, penghilangan sejumlah tunjangan, dan lain sebagainya,” ujar Helmy pada Senin 23 Januari 2023.

Selain itu, Helmy juga menyoroti soal permasalahan terkait standar keselamatan pekerja sebagaimana yang temuan Serikat Pekerja Nasional. Ia menjelaskan dalam temuan tersebut PT GNI tidak memiliki standar kesehatan keselamatan kerja (K3) yang memadai sehingga kerap terjadi insiden kecelakan kerja dalam satu tahun terakhir.

“Selain itu keluarga para pekerja yang meninggal karena kecelakaan kerja hingga saat ini belum menerima santunan dari pihak perusahaan,” kata dia melalui keterangan tertulis.

Senada dengan KontraS, Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM menyoroti sejumlah permasalahan yang ada di dalam PT GNI. Direktur JATAM Sulawesi Tenggara Mohammad Taufik mengatakan sejak awal operasional yang dilakukan PT GNI sudah bermasalah dan cenderung merugikan warga sekitar.

“Misalnya saja pada saat beroperasi di Bunta, Petasia Timur kegiatan tambang mereka harus membendung Sungai Lampi. Akibatnya, sejumlah rumah warga dan akses jalan tergenang oleh air,” ujar dia.

Sebelumnya, terjadi kerusuhan antar karyawan PT GNI pada 14 Januari 2023 lalu yang mengakibatkan tewasnya satu orang pekerja lokal dan satu orang pegawai Tiongkok. Kericuhan tersebut bermula pada saat sejumlah pekerja yang melakukan aksi unjuk rasa damai yang menuntut hak-hak mereka. Namun, terjadi friksi antara peserta aksi dengan pekerja asing sehingga kericuhan tidak dapat terhindari. Dalam kerusuhan tersebut juga terjadi pembakaran sejumlah titik dan mengakibatkan dua orang meninggal dunia.

Kepala Bidang Humas Polda Sulteng Didik Supranoto mengatakan ada 17 orang yang sudah menjadi tersangka dalam kericuhan tersebut.

"Sampai dengan saat ini ada 71 orang yang diamankan, 33 orang telah dilakukan pemeriksaan, di mana 17 di antaranya telah ditetapkan tersangka perusakan, 16 orang lainnya diminta wajib lapor," ucapnya.

Adapun Direksi PT GNI mengatakan sangat prihatin atas peristiwa demonstrasi yang berakhir ricuh. “Karena tidak hanya berdampak bagi perusahaan melainkan juga bagi masyarakat sekitar,” ujar Direksi PT GNI dikutip dalam keterangan tertulis yang diunggah di situs web resminya, Senin 15 Januari 2023.

Perusahaan, bersama aparat penegak hukum langsung melakukan investigasi yang mendalam dan mengusut tuntas seluruh kejadian. Karena menimbulkan kerugian bagi semua pihak baik kerugian materiel, imateriel, hingga jatuhnya korban jiwa.

Selama investigasi berlangsung, perusahaan berharap agar seluruh pihak dapat menahan diri dan berpikir jernih dalam mengolah informasi yang beredar. “Khususnya mengenai pemberitaan yang simpang siur, yang berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas peristiwa yang terjadi,” katanya.

Perusahaan juga mengajak semua pihak untuk menjaga keberlangsungan investasi PT GNI, yang memberikan manfaat bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, tapi juga masyarakat sekitar dan negara. “Oleh karena itu, perusahaan berharap agar ke depannya hal-hal seperti ini tidak terulang lagi, sehingga perusahaan dapat terus memberikan manfaat bagi semua pihak,” tertulis dalam keterangan resminya.

Baca: 909 Aparat Keamanan Masih Disiagakan di PT GNI






Komisi Yudisial Akui Minimnya Calon Hakim Ad Hoc HAM Kompeten di MA, Apa Sebabnya?

13 jam lalu

Komisi Yudisial Akui Minimnya Calon Hakim Ad Hoc HAM Kompeten di MA, Apa Sebabnya?

KY menilai ada sejumlah permasalahan yang menyebabnya minimnya calon hakim ad hoc HAM yang kompeten.


KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

2 hari lalu

KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyoroti para hakim ad hoc Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung yang minim pengetahuan soal HAM.


KontraS Kecam Penetapan 17 Buruh sebagai Tersangka Kerusuhan Berdarah di PT GNI

6 hari lalu

KontraS Kecam Penetapan 17 Buruh sebagai Tersangka Kerusuhan Berdarah di PT GNI

Kontras menyebut buruh PT GNI itu ditahan tanpa pendampingan hukum. Padahal ancaman pidana di atas 5 tahun.


Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

7 hari lalu

Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

Pelapor akan mendatangi kantor Komnas HAM Senin siang ini.


Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

8 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

Koalisi Masyarakat Sipil menilai vonis yang dijatuhkan kepada salah satu pelaku mutilasi 4 warga Papua merupakan angin segar bagi keluarga korban.


Siapa yang Boleh Gunakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia?

8 hari lalu

Siapa yang Boleh Gunakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia?

Berikut beberapa prosedur dan syarat tenaga kerja asing atau TKA bisa bekerja di Indonesia.


Daftar Tenaga Kerja Asing Terbanyak di Indonesia, TKA Cina Nomor Satu

8 hari lalu

Daftar Tenaga Kerja Asing Terbanyak di Indonesia, TKA Cina Nomor Satu

Tenaga Kerja Asing manakah terbanyak di Indonesia? TKA Cina di urutan pertama, disusul dari Jepang dan Korea Selatan. Berapa jumlahnya?


Inilah Daftar Tenaga Kerja Asing (TKA) Terbanyak di Indonesia 2022

11 hari lalu

Inilah Daftar Tenaga Kerja Asing (TKA) Terbanyak di Indonesia 2022

Cina tercatat sebagai negara asal TKA terbesar di Indonesia, diikuti Jepang, Korea Selatan, dan India.


Perwakilan Karyawan PT GNI Diterima Staf Kepresidenan

12 hari lalu

Perwakilan Karyawan PT GNI Diterima Staf Kepresidenan

Perwakilan pekerja PT GNI dan Serikat Pekerja Nasional menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.


PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

12 hari lalu

PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

PKS menyatakan kericuhan PT GNI merupakan dampak dari penerbitan UU Cipta Kerja.