Usulan Biaya Haji Jadi Rp 69 Juta, Kemenag: Belum Final, Masih Terbuka Pembahasan dengan DPR

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latief memberikan sambutan saat pelepasan jamaah calon haji kelompok terbang (kloter) 1 embarkasi haji Jakarta - Pondok Gede di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu 4 Juni 2022 dini hari. Sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam kloter 1 embarkasi haji Jakarta - Pondok Gede diberangkatkan menuju tanah suci Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Soekarno - Hatta. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agama menjelaskan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M yang bakal membuat biaya haji 2023 naik dari sekitar 39,8 juta menjadi 69,1 juta per jemaah.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief  mengatakan usulan pemerintah terkait BPIH 1444 H menjadi Rp 69 juta itu belum final. Sebab, masih terbuka untuk dibahas bersama dengan Komisi Agama di DPR. 

"Semoga kita bisa mendapatkan rumusan yang paling pas terkait biaya haji tahun ini,” kata Hilman Latief dalam keterangan tertulis, Sabtu, 21 Januari 2023.

Kenaikan biaya haji, kata dia, dilakukan saat Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memangkas biaya paket layanan haji sekitar 30 persen dari harga tahun 2022.

"Yang diturunkan oleh pemerintah Arab Saudi adalah paket layanan haji," katanya.

Hilman menjelaskan paket yang dipangkas 30 persen ini adalah layanan dari 8-13 Zulhijjah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang biasa disebut juga dengan Armuzna atau Masyair. Untuk warga domestik, Arab Saudi menawarkan empat paket layanan Masyair tahun 1444 H/2023 M.

1. SAR (Saudi Arabian Riyal) 10,596 sampai SAR 11,841 (sekitar Rp43 juta sampai Rp48 juta)

2. SAR 8,092 sampai SAR 8,458 (sekitar Rp33 juta sampai Rp34,5 juta)

3. SAR 13,150 (sekitar Rp53,6 juta)

4. SAR 3,984 (sekitar 16 juta), tanpa layanan di Mina atau hanya akomodasi dan konsumsi di Arafah dan Muzdalifah

Paket layanan haji ini, kata Hilman, ditangani oleh syarikah atau perusahaan di Saudi. Tahun lalu, harganya naik signifikan karena pandemi. Barulah tahun ini turun 30 persen yang membuat komponen Masyair di BPIH juga turun.

Tahun lalu, pemerintah mematok biaya Masyair SAR 5.656,87. Sementara tahun ini, Hilman menyebut pihaknya juga bisa bernegosiasi sehingga biaya turun menjadi SAR 4.632,87. "Turun sekitar SAR 1.024 aau 30 persen," kata dia.

"Jadi di dalam usulan BPIH tahun ini, pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga sesuai yang ditetapkan Saudi," ujarnya.

Hilman juga menyebut pemerintah tetap berupaya mempertahankan kualitas layanan bagi jemaah di Masyair. “Kepada perusahaan penyedia layanan, kami tetap meminta komitmen agar dengan harga yang ditetapkan pemerintah Saudi itu, layanan yang diberikan kepada jemaah juga tetap berkualitas,” kata dia.

Sebelumnya, usulan kenaikan biaya haji 2021 dilontarkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat bersama Komisi Agama DPR pada 19 Januari lalu. Alasannya karena biaya perjalanan ke Tanah Suci melonjak.

Meski demikian, Hilman menyebut komponen BPIH tidak hanya paket layanan haji saja. Komponen biaya haji yang diusulkan pemerintah kepada DPR itu juga mencakup layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi, baik Jeddah, Makkah, maupun Madinah. 

"Di luar Masyair, masa tinggal jemaah sekitar 30 hari, baik di Makkah maupun Madinah. Ini kita siapkan semua layanannya," ujar Hilman.

Selain itu, kata dia, penyusunan usulan BPIH juga memperhatikan komponen kurs Dollar (USD) dan kurs Riyal (SAR). Dalam usulan itu, asumsi yang digunakan adalah Rp15.300 untuk kurs US$ 1, dan Rp 4.080 untuk kurs 1 SAR. 

Sedangkan pada 2022, kurs SAR yang digunakan adalah Rp 3.846. Lal untuk kurs Dollar tahun 2022 adalah Rp 14.425. Lalu hal lain yang menjadi perhatian adalah komponen pesawat yang sangat bergantung pada harga avtur. 

Selanjutnya: Perubahan Komposisi Bipih dan Nilai Manfaat..






Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

16 jam lalu

Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko merespons desakan agar dirinya mundur dari jabatannya.


Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

1 hari lalu

Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Polemik soal Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang dituntut mundur masih terus berlangsung. Bagaimana profil Laksana?


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

1 hari lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


Tiga Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Cek Cara Pendaftarannya

1 hari lalu

Tiga Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Cek Cara Pendaftarannya

Ketiga produk ini harus sudah bersertifikat halal di 2024.


Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

1 hari lalu

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

1 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

2 hari lalu

Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

Di lapangan, gas elpiji 3 kg diperuntukan untuk kelompok miskin masih banyak yang digunakan oleh masyarakat ekonomi yang mampu


Bertandang ke Arab Saudi, Pimpinan Parlemen Telisik Biaya Haji

2 hari lalu

Bertandang ke Arab Saudi, Pimpinan Parlemen Telisik Biaya Haji

Konsultasi berlangsung dengan sejumlah pimpinan lembaga yang mengurusi perjalanan haji.


Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

2 hari lalu

Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Dalam rapat antara DPR dan Panglima TNI hari ini, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman absen. Meutya Hafid mempertanyakannya.


Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

3 hari lalu

Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

LPDP yang berfokus pada pengembangan masyarakat diharapkan dapat memiliki peminatan dan kebutuhan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan.