TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka hari ini, Sabtu, 14 Januari 2023. Dia mengatakan isu utama yang bakal disuarakan dalam aksi adalah penolakan terhadap isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja.
Dia menyebut setidaknya ada 9 poin yang ditolak oleh kalangan buruh. Di antaranya ihwal upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, PHK, hingga sanksi pidana yang dihilangkan.
“Selain di Istana, secara serempak aksi juga akan dilakukan di berbagai kota industri,” kata Said dalam keterangannya, Jumat, 13 Januari 2023.
Baca juga: Selain Perpu Cipta Kerja, Inilah 7 Perpu Lain yang Pernah Dikeluarkan Presiden Jokowi
Said memastikan aksi hari ini hanyalah sebuah awalan untuk aksi-aksi berikutnya. Apalagi, kata dia, pemerintah bergeming untuk merevisi isi Perpu Ciptaker. Di sisi lain, Said mengatakan DPR cenderung menerima isi Perpu, sehingga tidak ada pilihan lain selain berunjuk rasa.
Dia menjelaskan, usai menggelar aksi di Istana Merdeka, para buruh akan bergeser ke Sport Mall Kelapa Gading untuk menghadiri Deklarasi Darah Juang sekaligus pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Buruh. Di sini, Said menyebut beragam isu akan disuarakan.
“Antara lain menolak isi Perpu Cipta Kerja, menolak UU KUHP, menolak UU PPSK khususnya pasal yang terkait dengan jaminan hari tua, dan mendesak RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera disahkan,” kata dia.
Said menyebut partainya juga bakal meminta pemerintah mengusut tuntas para pelanggar HAM yang direkomendasikan Komnas HAM. Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu.
Dia menyebut langkah pemerintah tidak boleh berhenti pada pengakuan. Menurut dia, tim pencari fakta perlu dibuat untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
“Terkait pelanggaran HAM, Partai Buruh konsens di dua kasus, yaitu kasus Marsinah dan kasus Munir,” kata Said.
Baca juga: Ketua Partai Buruh Pertanyakan Minimnya Upah Buruh di Balik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
