Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Megawati Menahan Tangis Ceritakan Tasdi, Kader PDIP dari Sopir Truk Menjadi Bupati Purbalingga

image-gnews
Bupati Purbalingga Tasdi (tengah) mengacungkan salam saat tiba di gedung KPK, Jakarta, dengan pengawalan tim penyidik KPK, Selasa, 5 Juni 2018. Tasdi terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama lima orang lain, yakni sejumlah pejabat daerah Purbalingga dan pihak swasta, terkait dengan kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. ANTARA
Bupati Purbalingga Tasdi (tengah) mengacungkan salam saat tiba di gedung KPK, Jakarta, dengan pengawalan tim penyidik KPK, Selasa, 5 Juni 2018. Tasdi terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama lima orang lain, yakni sejumlah pejabat daerah Purbalingga dan pihak swasta, terkait dengan kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada HUT PDIP ke-50 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menahan tangis dalam salah satu sambutannya. “Saya suka nangis, gini saja mau nangis, ada sopir truk, dia bisa jadi bupati karena dicintai rakyat. Namanya Tasdi,” ujarnya, Selasa 10 Januari 2023.

Selain itu, Megawati sempat menanyakan kehadiran eks Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo di acara HUT PDIP ke-50 itu. "Nah ini nih, ini sih gerombolan, DPC Solo, Rudy, ono opo ora? Ndi wong e, hah? Ada," kata dia.

Kemudian, Megawati mengatakan Rudy sosok yang suka berantem. "Pak Rudy itu urusannya maunya berantem melulu, hmmm, dulu dia itu preman loh," kata dia.

Momen Megawati yang menitikkan air mata ketika menceritakan sosok Tasdi terekam dalam video. Ia menangis mengingat Tasdi yang dianggap sebagai salah satu kader loyal dan juga memiliki semangat tinggi ketika berjuang dari bawah.

Megawati menceritakan mantan Bupati Purbalingga ini di depan para hadirin yang datang, di antaranya Presiden Joko Widodo, Wapres KH Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menkumham Yasonna H Laoly, dan Mensos Tri Rismaharini, sebagaimana dilansir antaranews

Lebih lanjut, Megawati pun menyebut bahwa Tasdi sebelumnya bekerja sebagai sopir truk, tetapi dengan semangat juang yang tinggi, ia akhirnya bisa menjabat sebagai kepala daerah. 

Profil Tasdi

H. Tasdi, S.H., M.M. adalah seorang mantan bupati yang lahir pada 11 April 1968 di Purbalingga, Jawa tengah. Ia meniti kariernya dalam dunia politik dari nol. 

Tasdi mengawali kariernya dalam dunia politik menjadi anggota DPRD Purbalingga periode 1999-2004. Pada periode pertamanya, ia memegang amanah untuk mengisi kelengkapan dewan di Komisi D yang membuat karier politiknya langsung melambung. Tidak lama dari itu, ia terpilih sebagai Ketua DPRD selama dua periode, yaitu 2004-2009 dan 2009-2014. Kemudian, pada 2013, ia menjabat sebagai Wakil Bupati Purbalingga. Dua tahun kemudian, ia memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Purbalingga. Bersama Dyah Hayuning Pratiwi yang akrab dengan panggilan Tiwi, Wakil Bupati Purbalingga, Tasdi berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) periode 2016-2021.

Melansir ppid.purbalinggakab.go.id, Tasdi dan Tiwi resmi mendapat nomor urut 1 setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga menggelar Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut dan Ikrar Damai calon bupati dan wakil bupati di Pendapa Dipokusumo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sayangnya, setelah 2,5 tahun menjabat, Tasdi terjerat kasus korupsi. KPK menetapkan Tasdi sebagai tersangka penerima suap dalam proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap 2. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, terungkapnya kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK di Purbalingga dan Jakarta pada Senin, 4 Juni 2018 yang juga berhasil mengamankan enam orang.

Kronologi OTT Tasdi Bupati Purbalingga

Sebelum penangkapan itu, KPK sudah memantau pergerakan Tasdi sejak April 2018. Agus menduga Tasdi pernah memerintahkan Kepala Bagian Unit Lelang Pengadaan (ULP) Kabupaten Purbalingga, Hadi Iswanto untuk membantu seorang kontraktor bernama Libra Nababan memenangkan lelang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center Tahun Anggaran 2017-2018. Akibatnya, Libra bersama kontraktor lainnya Hamdani Kosen menggunakan PT Sumber Bayak Kreasi untuk ikut dalam lelang tersebut.

Setelah memenangkan lelang itu, Hamdani meminta stafnya untuk mentransfer uang Rp100 juta kepada stafnya lain di Purbalingga. Staf Hamdani yang menerima uang tersebut kemudian mencairkannya di Bank BCA Purbalingga, lalu menyerahkannya pada anak Libra, yaitu Ardirawinata Nababan. Setelah transaksi, tim penyidik KPK menangkap Ardirawinata.

Tim penyidik KPK juga menangkap Tasdi dan ajudannya, Teguh Priyono di rumah dinas Bupati Purbalingga sekitar pukul 17.15. Tim penyidik KPK lainnya secara paralel menangkap Libra dan Hamdani di lokasi terpisah, di Jakarta. 

Saat itu, PDIP memberhentikan Bupati Purbalingga Tasdi sebagai kader partai kena OTT KPK  "Yang bersangkutan kita katakan sudah diberikan sanksi partai, sudah kita berhentikan dengan demikian sudah tidak menjadi anggota PDIP," kata Politikus PDIP Arteria Dahlan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa 5 Juni 2018.

Kemudian, Tasdi divonis hukuman selama 7 tahun penjara dalam kasus suap proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center, proyek multiyears senilai Rp 77 miliar yang dikerjakan pada 2017-2019. Mantan Bupati Purbalingga ini mendapat remisi dari vonis 7 tahun menjalani hukumannya 4 tahun 8 bulan dan bebas pada Kamis 8 September 2022 pukul 18.00.

RACHEL FARAHDIBA R  I  SDA

Baca juga: Disebut Preman Oleh Megawati, Berikut Profil FX Hadi Rudyatmo Eks Wali Kota Solo

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

2 jam lalu

Dua politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kiri) dan Djarot Saiful Hidayat (kanan) berfoto bersama dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

PDIP menyatakan bisa saja terjadi kejutan dalam bursa bakal calon Pilgub Jakarta.


PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

5 jam lalu

Eriko Sotarduga. Wikidpr.
PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

PDIP menyebutkan ada 8 nama seperti Tri Rismaharini hingga Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok masuk ke dalam Pilkada Jakarta 2024.


Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

5 jam lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

PDIP mengatakan Ahok masuk radar untuk Pilkada Sumut 2024.


Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

14 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan kekhawatirannya soal RUU MK yang telah disahkan di tingkat 1 dan selangkah lagi disahkan jadi UU.


Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

14 jam lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.


Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

15 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

PDIP telah memberikan warning atau peringatan, supaya Revisi Undang-undang Kementerian Negara tidak digunakan untuk kepentingan politik.


Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

16 jam lalu

Ketua Desk Pilkada DPC Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso, didampingi jajaran Gerindra Kota Semarang berfoto bersama dengan pengusaha Dewi Susilo Budiharjo, di Kantor DPC Partai Gerindra Kota Semarang, Rabu (15/5/2024). (ANTARA/Zuhdiar Laeis)
Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

Partai Gerindra akan berkomunikasi dengan semua parpol untuk Pilkada Semarang 2024.


Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

16 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.


PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

18 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.


Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

19 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.