Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ma'ruf Amin Bilang Tak Ada Intervensi Istana soal Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Presiden Joko Widodo berjalan bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebelum memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022. Sidang Kabinet Paripurna itu membahas kondisi perekonomian tahun 2023, evaluasi penanganan COVID-19 serta ketahanan pangan dan energi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo berjalan bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebelum memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022. Sidang Kabinet Paripurna itu membahas kondisi perekonomian tahun 2023, evaluasi penanganan COVID-19 serta ketahanan pangan dan energi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan tidak ada intervensi dari pihak Istana Kepresidenan kepada penyelenggara pemilu terkait proses pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024.

“Saya kira sudah dijawab oleh Presiden, Istana, nggak ada itu (intervensi). Hanya kalau terjadi apa-apa alamatnya ke Istana, padahal Istana tidak pernah ikut campur, ya,” tegas Ma’ruf Amin di Jakarta, Kamis, 12 Januari 2023.

Dia mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menegaskan tidak pernah ada intervensi Istana, semua proses terkait pendaftaran partai politik merupakan kewenangan KPU.

Wapres menekankan apabila ada dugaan kecurangan, maka sudah ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang berwenang menangani.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menyampaikan bahwa tidak ada intervensi dari pihak Istana Kepresidenan terkait pendaftaran partai politik. “Nggak ada kepentingan dari Istana,” kata Moeldoko.

Soal dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara, dia mengatakan bahwa hal itu perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023, mengungkapkan adanya dugaan kecurangan pemilu pada tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Pada kesempatan itu Hadar menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bukti percakapan mengenai dugaan kecurangan itu.

Baca: Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polres Teluk Wondama Papua Barat Tangkap ASN Terpidana Pelanggaran Pemilu 2024

55 menit lalu

Ilustrasi Ditangkap / Ditahan / Diborgol. shutterstock.com
Polres Teluk Wondama Papua Barat Tangkap ASN Terpidana Pelanggaran Pemilu 2024

ASN Teluk Wondama Papua Barat itu terbukti melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS Distrik Wasior pada Pemilu 2024.


Soal Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPU Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah

6 jam lalu

Komisioner KPU Idham Holik (kiri) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) berbincang saat konferensi pers soal Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI Pemilu 2024 di Gedung KPU Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023. Dalam keteranganya, Total DCS DPR RI Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI adalah sebanyak 9.925 orang bakal caleg dan rata-rata bakal caleg DPR RI perempuan mencapai angka 37,3 persen. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Soal Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPU Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah

KPU masih melakukan harmonisasi Undang-Undang Pilkada dengan DPR dan pemerintah.


KPU Tetapkan Tahapan PSU dan Hitung Surat Suara Pascaputusan MK, Berikut Jadwalnya

7 jam lalu

Suasana warga Sumatera Barat laksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Sabtu 24 Februari 2024. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada 18 TPS di Sumatera Barat yang melaksanakan PSU. Foto TEMPO/Fachri Hamzah
KPU Tetapkan Tahapan PSU dan Hitung Surat Suara Pascaputusan MK, Berikut Jadwalnya

KPU RI telah menetapkan tahapan dan jadwal Pemungutan Suara Ulang atau PSU dan penghitungan ulang surat suara. Berikut jadwal lengkapnya.


Bawaslu Waspadai Kampanye Caleg dan Politik Uang Jelang PSU

22 jam lalu

Seorang WNI memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di World Trade Center, Kuala Lumpur, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
Bawaslu Waspadai Kampanye Caleg dan Politik Uang Jelang PSU

Bawaslu akan memperketat pengawasan dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) maupun ketika rekapitulasi.


Yakin Rossa Purbo Bekto Bisa Tangkap Harun Masiku, Eks Penyidik KPK Ini Ungkap Alasannya

1 hari lalu

Aktivis Indonesia Corruption Watch membawa kue dan poster bergambar buronan Harun Masiku dalam aksi menuntut penangkapan DPO yang sudah empat tahun buron tersebut, di depan gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Yakin Rossa Purbo Bekto Bisa Tangkap Harun Masiku, Eks Penyidik KPK Ini Ungkap Alasannya

Eks penyidik KPK Yudi Purnomo yakin jika Rossa Purbo Bekto bisa segera menangkap Harun Masiku. Ia beberkan rekam jejak Rossa.


KPU Sumbar Rencanakan Pemungutan Suara Ulang DPD RI pada 13 Juli

1 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
KPU Sumbar Rencanakan Pemungutan Suara Ulang DPD RI pada 13 Juli

Tahapan rekapitulasi suara akan melibatkan PPK, KPU kabupaten dan kota hingga KPU RI.


Polresta Samarinda Lakukan Ini Jelang PSU di 147 TPS Kaltim

1 hari lalu

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli saat melakukan pengecekan gudang logistik KPU untuk persiapan penghitungan suara ulang, amanah putusan MK. Polresta Samarinda
Polresta Samarinda Lakukan Ini Jelang PSU di 147 TPS Kaltim

Polisi menyatakan keamanan dan kelancaran PSU adalah prioritas utama.


KPU Sumsel Tetapkan Tiga Syarat Rekrutmen Pantarlih, Salah Satunya Paham Teknologi

1 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
KPU Sumsel Tetapkan Tiga Syarat Rekrutmen Pantarlih, Salah Satunya Paham Teknologi

KPU menyatakan pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit) akan menggunakan e-coklit.


KPU Segera Terbitkan Surat Dinas Penghitungan Ulang Suara di Kaltim

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengikuti sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA /Dhemas Reviyanto
KPU Segera Terbitkan Surat Dinas Penghitungan Ulang Suara di Kaltim

Melalui surat dinas, KPU daerah segera menyosialisasikan hitung suara ulang kepada partai politik dan masyarakat.


MK Perintahkan Hitung Suara Ulang di 147 TPS Kaltim, KPU Lakukan Ini

2 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
MK Perintahkan Hitung Suara Ulang di 147 TPS Kaltim, KPU Lakukan Ini

KPU Kaltim menyatakan proses pemilahan TPS yang akan dihitung ulang sudah dimulai.