TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kesiapan sarana prasarana dan logistik untuk kebutuhan Pemilu Serentak 2024. Jokowi mengingatkan agar pengadaan barang dilakukan dengan jumlah dan waktu yang tepat agar tidak menyebabkan keributan di lapangan.
"Karena hal-hal teknis bisa menjadi politis," kata dia dalam acara Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 2 Desember 2022.
Jokowi meminta KPU untuk berhati-hati dengan urusan logistik pemilu ini. Sebab perkara kecil di lapangan yang tidak detail dikerjakan, kata dia, bisa merujung pada keributan.
Saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. Pemungutan suara untuk Pemilu Presiden hingga Pemilu Legislatif akan digelar 14 Februari 2024,. Sementara, Pilkada kana digelar 27 November 2024.
Jokowi menyebut ada 189 juta pemilih yang akan mencoblos pada saat yang sama dalam waktu 6 jam saja. Dari pukul 7 pagi hingga 1 siang. "Mengeloa ini tidak gampang, dengan kondisi geografis yang beragam," kata dia.
Baca: Sebut 28 Negara Antre Jadi Pasien IMF, Jokowi: Eling Lan Waspodo
Untuk itulah, Jokowi meminta KPU dan para penyelenggaran pemilu lainnya berinovasi agar pesta rakyat ini semakin berkualitas. Sehingga, proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas di masyarakat. "Ini penting legitimasi ini," ujarnya.
Adapun urusan logistik hanya satu dari lima permintaan yang disampaikan Jokowi. Kedua, Jokowi meminta KPU memastikan seluruh kegitan di tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis. "Harus memiliki koridor hukum yang jelas, untuk mengantisipasi persoalan yang akan muncul," kata dia.
Ketiga, memperkuat sumber daya manusia untuk semua tingkatan. Terakhir, Jokowi meminta KPU untuk membuat skala prioritas dalam pengadaan karena pemilu digelar dalam kondisi ekonomi yang sulit.
Terakhir, Jokowi meminta KPU terus memperkuat pendidikan politik bagi kontestan dan masyarakat. KPU harus sejak awal mengajak peserta pemilu untuk melakukan pemilu damai, jujur, dan berintegritas.
Di saat yang bersamaan, kata Jokowi, menyerukan untuk menolak tindakan yang mencederai demokrasi seperti fintah, ujaran kebencian, dan politik uang. "Kedepankan adu ide dan gagasan, bukan adu domba," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Baca: Bicara Ancaman Krisis Ekonomi, Jokowi: Indonesia Beruntung Bisa Kendalikan Fiskal
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
