Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 2 Desember 2022. Biro Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kesiapan sarana prasarana dan logistik untuk kebutuhan Pemilu Serentak 2024. Jokowi mengingatkan agar pengadaan barang dilakukan dengan jumlah dan waktu yang tepat agar tidak menyebabkan keributan di lapangan.

"Karena hal-hal teknis bisa menjadi politis," kata dia dalam acara Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 2 Desember 2022.

Jokowi meminta KPU untuk berhati-hati dengan urusan logistik pemilu ini. Sebab perkara kecil di lapangan yang tidak detail dikerjakan, kata dia, bisa merujung pada keributan.

Saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. Pemungutan suara untuk Pemilu Presiden hingga Pemilu Legislatif akan digelar 14 Februari 2024,. Sementara, Pilkada kana digelar 27 November 2024.

Jokowi menyebut ada 189 juta pemilih yang akan mencoblos pada saat yang sama dalam waktu 6 jam saja. Dari pukul 7 pagi hingga 1 siang. "Mengeloa ini tidak gampang, dengan kondisi geografis yang beragam," kata dia.

Baca: Sebut 28 Negara Antre Jadi Pasien IMF, Jokowi: Eling Lan Waspodo

Untuk itulah, Jokowi meminta KPU dan para penyelenggaran pemilu lainnya berinovasi agar pesta rakyat ini semakin berkualitas. Sehingga, proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas di masyarakat. "Ini penting legitimasi ini," ujarnya.

Adapun urusan logistik hanya satu dari lima permintaan yang disampaikan Jokowi. Kedua, Jokowi meminta KPU memastikan seluruh kegitan di tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis. "Harus memiliki koridor hukum yang jelas, untuk mengantisipasi persoalan yang akan muncul," kata dia.

Ketiga, memperkuat sumber daya manusia untuk semua tingkatan. Terakhir, Jokowi meminta KPU untuk membuat skala prioritas dalam pengadaan karena pemilu digelar dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Terakhir, Jokowi meminta KPU terus memperkuat pendidikan politik bagi kontestan dan masyarakat. KPU harus sejak awal mengajak peserta pemilu untuk melakukan pemilu damai, jujur, dan berintegritas.

Di saat yang bersamaan, kata Jokowi, menyerukan untuk menolak tindakan yang mencederai demokrasi seperti fintah, ujaran kebencian, dan politik uang. "Kedepankan adu ide dan gagasan, bukan adu domba," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca:  Bicara Ancaman Krisis Ekonomi, Jokowi: Indonesia Beruntung Bisa Kendalikan Fiskal

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

1 jam lalu

Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan integrasi BUMN bidang pangan untuk menjadi off taker atau penyerap hasil produksi di masyarakat. Revisi sejumlah peraturan dan mekanisme pendanaan murah disiapkan agar tak ada lagi harga komoditas pangan di tingkat petani yang jatuh.


ChatGPT Tolak Berikan Ulasan Positif untuk Trump, Xi Jinping, Putin dan Rizieq Shihab, Kenapa?

1 jam lalu

ChatGPT Tolak Berikan Ulasan Positif untuk Trump, Xi Jinping, Putin dan Rizieq Shihab, Kenapa?

Chatbot ChatGPT menolak menjawab puisi kebaikan tentang Rizieq Shihab, Trump, Xi Jinping dan Putin lantaran disebut sebagai sosok yang bermasalah


Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

1 jam lalu

Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun ikut menyampaikan tanggapannya seputar usulan penunjukan jabatan gubernur oleh pemerintah


4 Poin Penting yang Disebut Rhenald Kasali agar Indonesia Tidak Resesi, Apa Saja?

1 jam lalu

4 Poin Penting yang Disebut Rhenald Kasali agar Indonesia Tidak Resesi, Apa Saja?

Rhenald Kasali menyebutkan empat hal penting agar Indonesia bisa terhindar dari resesi.


Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

1 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

Mahfud Md menilai polisi tidak perlu meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK).


PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

2 jam lalu

PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan tidak ada urgensi yang mendesak untuk menunda Pemilu 2024.


Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

2 jam lalu

Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

Jokowi akan kembali menggelar rapat untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.


Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, PP Muhammadiyah: Lebih Baik Dibahas Usai Pemilu 2024

2 jam lalu

Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, PP Muhammadiyah: Lebih Baik Dibahas Usai Pemilu 2024

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir turut menyoroti soal usulan penghapusan jabatan gubernur yang dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum lama ini.


Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

3 jam lalu

Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

Ucapan Luhut Binsar Pandjaitan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) dibahas dalam rapat bersama antara Presiden Jokowi dan pimpinan penegak hukum


Jokowi Minta Pers Tak Sekedar Bebas, Tapi Juga Bertanggung Jawab

3 jam lalu

Jokowi Minta Pers Tak Sekedar Bebas, Tapi Juga Bertanggung Jawab

Jokowi menggelar pertemuan dengan Dewan Pers di Istana Negara hari ini