Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua PBNU Dukung Pemilu dan Pilkada Serentak: untuk Kurangi Ketegangan Antarkompetitor

Reporter

image-gnews
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (keempat kiri) bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (keempat kanan) didampingi masing-masing jajaran melakukan pertemuan di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu 4 Januari 2023. Pertemuan antara KPU dengan PBNU tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (keempat kiri) bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (keempat kanan) didampingi masing-masing jajaran melakukan pertemuan di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu 4 Januari 2023. Pertemuan antara KPU dengan PBNU tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf menilai penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah digelar serentak pada 2024 dapat menurunkan ketegangan antar kompetitor di pemilu.

"Kami setuju dan ikut mendukung gagasan pemilu serentak ini untuk mengurangi ketegangan di antara para kompetitor yang terlibat dalam pemilu," kata Gus Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Rabu 4 Januari 2022.

Dia mengatakannya penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun yang sama dapat mengurangi ketegangan karena mengurangi potensi persaingan yang memang membuat peserta pemilu langsung berhadap-hadapan. Penyelenggaraan dua pemilu tersebut tentunya dapat membuat peserta pemilu saling bertukar koalisi dalam mendukung kandidat baik pusat maupun daerah.

"Itu karena nanti akan terjadi konfigurasi yang saling bertukar, di berbagai tingkatan pemilu dan juga di daerah yang berbeda-beda. Sehingga antara satu pihak dengan pihak yang lain ini tidak ada pertarungan yang absolut," kata Gus Yahya.

Karena, lanjut dia mungkin di satu sisi para kompetitor di pemilu itu bisa berhadap-hadapan di penyelenggaraan pemilu, namun bisa menjadi pihak saling mendukung di penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Mungkin di satu sisi mereka bisa berhadap-hadapan sebagai pihak yang berbeda, tapi di tempat lain di pemilu daerah bisa tergabung dalam satu koalisi dan sebagainya," ucap KH. Yahya.

Kemudian, Gus Yahya juga mengingatkan agar semua pihak untuk tidak baper (bawa perasaan) dalam kontestasi Pemilihan Umum serentak 2024. "Jadi kami harap pemilu ke depan lebih rileks, pemilu tidak pakai baper-baperan, yang tak pakai halalkan darahnya orang," ujarnya.

Seharusnya penyelenggaraan pemilu 2024, kata dia, lebih rileks dalam mencari jalan masa depan bangsa yang lebih baik bagi semua orang.

Baca: Peneliti BRIN Minta MK Konsisten soal Sistem Proporsional Terbuka Sesuai Putusan pada 2009

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU Pastikan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 Tak Terganggu Meski Belum Ada Ketua Definitif

3 jam lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik saat peluncuran tahapan Pilkada Serentak di Denpasar, Bali, Minggu malam (5/5/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Pastikan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 Tak Terganggu Meski Belum Ada Ketua Definitif

DPR belum menerima surat presiden soal pengganti Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU RI.


DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

5 jam lalu

DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

Jokowi telah menandatangani Kepres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.


KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

1 hari lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.


Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

1 hari lalu

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin membenarkan soal biaya pemungutan suara ulang atau PSU DPD di Sumbar menelan biaya hingga Rp 350 miliar.


Alasan KPU Bali Ingin Pengurangan Baliho Pilkada Dimulai dari Denpasar dan Badung

1 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menerima kunjungan awak media di kantor KPU Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Sabtu, 5 November 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Alasan KPU Bali Ingin Pengurangan Baliho Pilkada Dimulai dari Denpasar dan Badung

KPU Bali meyakini tingkat pendidikan pemilih di Denpasar dan Badung sudah cukup bagus.


KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

1 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

KPU telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


Kata Kader NU Zainul Maarif Setelah Dipecat Gara-gara Bertemu Presiden Israel

2 hari lalu

Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (ketiga kiri) bersama Sekretaris Jenderal PBNU Saifulla Yusuf (ketiga kanan), Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Juri Ardiantoro (kedua kiri), Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif (kiri), Ketua Umum Pagar Nusa Nabil Haroen (kedua kanan) dan Bendahara Umum Fatayat NU Wilda Tusururoh (kanan) memberikan keterangan pers mengenai lima Nahdliyin bertemu Presiden Israel di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. Yahya Cholil Staquf meminta maaf kepada masyarakat luas atas peristiwa lima nahdliyin yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kata Kader NU Zainul Maarif Setelah Dipecat Gara-gara Bertemu Presiden Israel

Zainul Maarif mengklaim dirinya membela hak-hak rakyat Palestina saat bertemu Isaac Herzog.


PWNU DKI Jakarta Pecat 4 Kader NU karena Dianggap Jalin Hubungan dengan Israel

2 hari lalu

Lima warga Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog
PWNU DKI Jakarta Pecat 4 Kader NU karena Dianggap Jalin Hubungan dengan Israel

Selain Zainul Maarif, terdapat tiga pengurus PWNU DKI Jakarta lainnya yang dipecat, yaitu Mukti Ali Qusyairi, Roland Gunawan, dan Sapri Saleh.


Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

2 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

Fraksi PAN meminta agar Presiden Jokowi menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU.


KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan diwawancara soal kesepakatan kampanye tanpa baliho di Denpasar, Kamis, 18 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

KPU Bali akan membuat kesepakatan bersama peserta Pilkada 2024 di Pulau Dewata agar tidak ada penggunaan baliho.